BANYU POS, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggencarkan upaya pemberantasan praktik saham gorengan, sebuah istilah yang merujuk pada perdagangan efek yang berpotensi mendistorsi harga dan memanipulasi pasar. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan di pasar modal Indonesia.
Untuk menertibkan praktik merugikan ini, OJK menggandeng Self Regulatory Organization (SRO) dan Kementerian Keuangan dalam pembentukan satuan tugas khusus. Inisiatif ini merupakan respons terhadap seruan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menekankan pentingnya penuntasan masalah saham gorengan sebelum pasar modal mendapatkan insentif lebih lanjut dari pemerintah.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menjelaskan bahwa pembentukan satuan tugas (satgas) ini melibatkan berbagai lembaga dan kementerian terkait. “OJK bersama Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah membentuk task force lintas lembaga. Fokus utama kami adalah pendalaman pasar, termasuk penegakan hukum terhadap praktik ilegal,” ujar Inarno dalam Workshop Capital Market BEI di Bali, Sabtu (15/11/2025).
Pengawasan pasar menjadi salah satu dari tiga prioritas strategis OJK di tahun 2026. Ketiga program prioritas tersebut mencakup sisi penawaran, permintaan, dan infrastruktur pasar modal.
Dari sisi penawaran, OJK berfokus pada peningkatan aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) oleh emiten dengan kapitalisasi besar. Selain itu, OJK juga berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses penawaran umum, serta mendorong penerbitan obligasi dan sukuk daerah.
Pada sisi permintaan, program prioritas mencakup perluasan basis investor, peningkatan likuiditas pasar sekunder, dan peningkatan free float saham, yang saat ini berada di angka 7,5%.
“Target free float kami adalah 25%. Namun, peningkatan tidak bisa dilakukan secara instan karena implikasinya cukup signifikan. Kami akan melakukannya secara bertahap, dimulai dengan kenaikan menjadi 10% dalam waktu dekat. Kami juga akan mengupayakan agar IPO ke depan memiliki minimal free float 10%, kemudian 15%, hingga akhirnya mencapai target 25%,” jelas Inarno.
Terakhir, dari sisi infrastruktur, OJK memprioritaskan penguatan infrastruktur pasar, percepatan perizinan dan transformasi proses penawaran umum, penguatan pelaku pasar, perluasan akses, serta penguatan tata kelola.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Ringkasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk satuan tugas (satgas) khusus bersama Self Regulatory Organization (SRO) dan Kementerian Keuangan untuk memberantas praktik saham gorengan. Pembentukan satgas ini merupakan respons atas seruan Menteri Keuangan untuk menertibkan praktik yang merugikan dan menjaga stabilitas pasar modal Indonesia.
Satgas ini melibatkan berbagai lembaga termasuk Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Selain penegakan hukum, OJK juga memprioritaskan peningkatan aktivitas IPO emiten dengan kapitalisasi besar, perluasan basis investor, dan penguatan infrastruktur pasar sebagai bagian dari tiga prioritas strategis di tahun 2026.
