BANYU POS – JAKARTA. Pemerintah sedang merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi bursa efek. Langkah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Tujuan utama dari RPP ini adalah mengubah struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara fundamental.
Saat ini, BEI masih beroperasi dengan struktur mutual, yang berarti kepemilikannya sepenuhnya berada di tangan anggota bursa. Nantinya, dengan demutualisasi, BEI akan bertransformasi menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya terbuka untuk pihak yang lebih luas.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, menjelaskan bahwa demutualisasi adalah langkah strategis untuk memisahkan keanggotaan dari kepemilikan BEI. Pemisahan ini krusial untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan.
“Ini adalah langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, sekaligus mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” tegas Masyita dalam keterangan resminya, Minggu (23/11).
Masyita menambahkan bahwa demutualisasi bukanlah konsep baru dalam dunia pasar modal. BEI termasuk di antara sedikit bursa utama yang masih mempertahankan struktur mutual. Bursa-bursa di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, bahkan India, telah lebih dulu bertransformasi.
Transformasi ini memungkinkan BEI untuk memiliki tata kelola yang lebih profesional dan fleksibel dalam merespons dinamika sistem keuangan global yang terus berubah. Struktur demutualisasi diharapkan mampu memacu inovasi dalam pengembangan berbagai produk dan layanan pasar modal, termasuk instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), serta instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi. Ujungnya, semua ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.
“Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan tata kelola BEI selaras dengan praktik terbaik internasional, sambil tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” jelas Masyita.
Perlu Dukungan Ekosistem Pasar Modal
Masyita menekankan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan ekosistem pasar modal secara keseluruhan, baik dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand).
Dari sisi penawaran, Masyita menyoroti masih rendahnya porsi free float atau saham yang beredar bebas di publik. Kondisi ini menyebabkan aktivitas perdagangan menjadi kurang aktif dan harga saham kurang mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Peningkatan free float menjadi kebijakan penting yang harus berjalan seiring dengan demutualisasi.
“Kebijakan demutualisasi harus diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” ujarnya.
Sementara dari sisi permintaan, Kementerian Keuangan menyiapkan serangkaian kebijakan untuk memperkuat peran investor institusional domestik, terutama lembaga pengelola dana pensiun. Salah satu langkahnya adalah penyempurnaan kebijakan mengenai mekanisme cut loss.
“Kebijakan cut loss akan memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi, sehingga mereka dapat berperan sebagai anchor investor yang memperdalam pasar modal,” imbuhnya.
Belajar dari Transformasi Pasar Modal India
Strategi pengembangan pasar modal Indonesia juga mempertimbangkan pengalaman negara lain, salah satunya adalah India. Dalam satu dekade terakhir, pasar modal India mengalami akselerasi signifikan. Hal ini didorong oleh peningkatan tata kelola, partisipasi investor domestik melalui skema Systematic Investment Plan (SIP), bertambahnya jumlah dan kualitas emiten, serta pemanfaatan teknologi.
Sebagai hasilnya, kapitalisasi pasar modal India melonjak tajam dari sekitar US$ 1,56 triliun (72,86% PDB) pada tahun 2014 menjadi US$ 5,17 triliun (133,5% PDB) pada tahun 2024. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi pasar modal sangat dipengaruhi oleh penguatan ekosistem, peningkatan partisipasi investor domestik, dan inovasi teknologi yang inklusif.
Penyusunan RPP Melibatkan Banyak Pihak
Masyita memastikan bahwa RPP demutualisasi disusun secara bertahap melalui kajian teknis yang mendalam dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini termasuk regulator, SRO seperti BEI, pelaku industri, serta legislatif.
“Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” pungkasnya.
Ringkasan
Pemerintah sedang menyelesaikan RPP tentang demutualisasi BEI sebagai implementasi UU P2SK. Tujuannya adalah mengubah struktur kelembagaan BEI dari mutual menjadi perseroan terbatas, membuka kepemilikan bagi pihak yang lebih luas dan memisahkan keanggotaan dari kepemilikan. Demutualisasi ini diharapkan dapat meminimalisir konflik kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong daya saing global pasar modal Indonesia.
Keberhasilan demutualisasi bergantung pada penguatan ekosistem pasar modal, termasuk peningkatan free float dan peran investor institusional domestik. Pemerintah belajar dari pengalaman India yang mengalami akselerasi pasar modal melalui peningkatan tata kelola, partisipasi investor domestik, bertambahnya emiten, dan pemanfaatan teknologi. Penyusunan RPP melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.
