Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyoroti bahwa kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) secara signifikan telah mengubah lanskap dinamika perekonomian global.
Menurut Perry, ketidakpastian yang menyelimuti tensi politik global yang berkelanjutan diperkirakan akan membuat prospek ekonomi global tetap muram hingga tahun 2026 dan 2027.
“Ketegangan politik terus berlanjut tanpa kepastian kapan akan berakhir. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu waspada, seperti yang pernah dinasihatkan oleh Ronggowarsito. Prospek ekonomi global diperkirakan masih akan meredup hingga 2026 dan 2027,” ujar Perry dalam pidatonya pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia yang berlangsung di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
Perry mengidentifikasi prospek ekonomi yang suram ini melalui lima karakteristik utama yang patut dicermati. Pertama, eskalasi kebijakan tarif AS diprediksi akan semakin menekan arus perdagangan dunia. Fenomena ini diperparah oleh melemahnya multilateralisme, sekaligus memicu kebangkitan pola kerja sama bilateral dan regional.
“Kedua, kita menyaksikan perlambatan signifikan pada pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya di Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun demikian, kawasan seperti Uni Eropa, India, dan Indonesia menunjukkan performa yang relatif lebih baik. Tantangan semakin kompleks dengan laju penurunan inflasi yang lebih lambat, menyulitkan formulasi kebijakan moneter Bank Sentral,” papar Perry.
Selanjutnya, karakteristik ketiga menyoroti tingginya rasio utang pemerintah dan tingkat suku bunga di negara-negara maju yang akan memicu tekanan fiskal. Kondisi ini, pada gilirannya, akan menambah beban signifikan bagi negara-negara berkembang.
Karakteristik keempat memperlihatkan peningkatan kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia. Ini disebabkan oleh lonjakan masif transaksi produk derivatif, khususnya yang melibatkan hedge fund berisiko tinggi. Perry memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi memicu arus keluar modal yang substansial dan memberikan tekanan besar pada pasar negara berkembang.
“Kelima, fenomena maraknya uang kripto dan stablecoin masih menjadi isu yang belum tuntas, mengingat belum adanya pengaturan dan pengawasan yang jelas. Oleh karena itu, kehadiran Central Bank Digital Currency (CBDC) menjadi suatu keniscayaan,” tegas Perry.
Menghadapi kelima karakteristik yang menantang tersebut, Perry menegaskan bahwa Indonesia memerlukan respons kebijakan yang tepat dan strategis. Ini mencakup upaya menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta memastikan pembangunan ketahanan ekonomi yang tangguh dan mandiri.
Perry menekankan kembali bahwa Indonesia, tanpa terkecuali, harus mengimplementasikan respons kebijakan yang presisi untuk mempertahankan stabilitas, memacu pertumbuhan yang optimal, serta membangun fondasi ekonomi yang tangguh dan mandiri di tengah gejolak global.
