BANYU POS – JAKARTA. Kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang terus menanjak, secara gamblang merefleksikan peningkatan kekhawatiran investor. Situasi ini diperparah oleh sentimen global yang bergejolak serta besarnya kebutuhan pembiayaan domestik yang masih harus dipenuhi.
Dalam beberapa waktu terakhir, tren yield SBN memang menunjukkan pergerakan ke atas. Sebagai perbandingan, di awal tahun pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%. Namun, per 25 Maret 2026, angka tersebut telah melonjak signifikan menjadi 6,84%. Kenaikan imbal hasil ini bukan sekadar fluktuasi teknis biasa, melainkan dinilai sebagai cerminan nyata dari meningkatnya premi risiko (risk premium) di pasar obligasi.
M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, menjelaskan bahwa lonjakan yield tersebut tidak terlepas dari kombinasi tekanan global yang kompleks. Faktor-faktor pendorong utama meliputi eskalasi geopolitik di Timur Tengah, penguatan nilai tukar dolar AS, serta tingkat suku bunga global yang masih bertahan tinggi.
Merespons kondisi makroekonomi yang kurang kondusif ini, investor cenderung beralih ke strategi “risk-off”. Implikasinya, mereka menuntut imbal hasil yang lebih tinggi untuk aset-aset negara berkembang, termasuk Surat Berharga Negara Indonesia, sebagai kompensasi atas risiko yang meningkat. Selain itu, faktor domestik juga turut memperberat tekanan pada yield SBN. Kebutuhan pembiayaan fiskal pemerintah yang substansial dinilai menjadi salah satu pendorong utama kenaikan imbal hasil di pasar sekunder.
Guyuran Rp100 Triliun ke Bank Dinilai Tak Efektif Tekan Yield SBN
Menghadapi laju kenaikan yield yang berkelanjutan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah intervensi dengan kembali menempatkan likuiditas sebesar Rp 100 triliun. Dana ini disalurkan ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan Bank DKI.
Rizal menilai, langkah ini merupakan bentuk intervensi tidak langsung yang bertujuan menyediakan likuiditas agar perbankan memiliki kapasitas lebih besar untuk menyerap SBN, terutama saat investor asing ramai-ramai melakukan aksi jual. “Dalam jangka pendek, ini bisa meredam tekanan yield, khususnya saat investor asing melakukan aksi jual. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada insentif yang diberikan kepada perbankan,” jelas Rizal kepada Kontan, Minggu (29/3/2026).
Ia menambahkan, spread yang relatif tipis ditambah risiko durasi menjadi faktor yang membuat bank belum tentu agresif dalam menambah kepemilikan SBN, sehingga dampak kebijakan tersebut berpotensi terbatas.
Yield SBN Mendekati 7%, Tekanan Risiko Domestik lebih Dominan
Secara makro, Rizal berpandangan bahwa kebijakan ini hanya berfungsi sebagai peredam sementara (shock absorber) dan belum menyentuh akar persoalan yang lebih fundamental. “Jika tekanan berasal dari faktor fundamental seperti risiko global dan arus keluar modal, maka intervensi likuiditas hanya akan bersifat sementara,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rizal mengingatkan bahwa penerapan kebijakan serupa secara berulang dapat menimbulkan distorsi pasar dan meningkatkan ketergantungan terhadap dukungan pemerintah. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan investor terhadap fundamental fiskal dan stabilitas makroekonomi dinilai tetap menjadi kunci utama dalam mengendalikan yield SBN.
“Langkah ini tepat secara taktis untuk meredam volatilitas jangka pendek, tetapi tidak cukup sebagai solusi struktural,” tutup Rizal, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif.
Yield SBN Dekati 7%, Peluang Capital Inflow Bergantung Sentimen Ini
