Pemerintah Indonesia siap mengambil langkah progresif dalam transisi energi dengan memberlakukan program mandatori biodiesel B50, yaitu campuran bahan bakar minyak dengan 50% biodiesel, mulai 1 Juli 2026. Inisiatif strategis ini, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, diproyeksikan mampu menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil hingga 4 juta kiloliter setiap tahunnya.
Selain dampak positif terhadap lingkungan, kebijakan ini juga membawa angin segar bagi keuangan negara. Airlangga Hartarto memperkirakan adanya penghematan subsidi yang signifikan, mencapai Rp 48 triliun dalam enam bulan pertama implementasinya. Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, yang dipantau secara daring pada Selasa (31/3). Sebagai informasi, biodiesel sendiri merupakan bahan bakar alternatif yang inovatif, diproduksi dari minyak nabati atau hewani, dirancang sebagai pengganti solar untuk mesin diesel. Saat ini, Indonesia telah berhasil mengimplementasikan campuran biodiesel B40.
Kesiapan implementasi program B50 ini juga telah dikonfirmasi. Airlangga menyatakan bahwa PT Pertamina sepenuhnya siap menjalankan rencana ambisius tersebut. Perjalanan Indonesia dalam pemanfaatan bahan bakar nabati ini bukanlah hal baru, dimulai sejak tahun 2016 dengan mandatori biodiesel B10, dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai B40 pada tahun 2025. Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa program B50 ini diperkirakan akan membawa Indonesia menuju surplus solar pada tahun berjalan, sebuah “kabar baik” terutama dengan beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur.
Potensi Dampak terhadap Ekspor
Di balik optimisme pemerintah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyoroti potensi tantangan yang menyertai implementasi biodiesel B50. Menurut Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, meskipun pasokan bahan baku sawit dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan program B50, konsekuensi yang mungkin terjadi adalah berkurangnya volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) dari Indonesia. Eddy menjelaskan bahwa produksi CPO nasional saat ini cenderung stagnan, sehingga peningkatan konsumsi domestik yang disebabkan oleh mandatori biodiesel akan secara langsung memengaruhi kuota ekspor.
“Jika kebijakan B50 ini diterapkan, yang paling mungkin terjadi adalah pengurangan porsi ekspor,” ungkap Eddy kepada Katadata.co.id pada Selasa (31/3). Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan produksi CPO terlebih dahulu agar keseimbangan antara kebutuhan domestik dan volume ekspor dapat tetap terjaga dengan baik. GAPKI memperkirakan bahwa tanpa peningkatan produksi, implementasi B50 berpotensi mengurangi ekspor CPO sekitar 3 juta ton per tahun. Data resmi GAPKI juga menguatkan kekhawatiran ini, menunjukkan bahwa produksi CPO Indonesia dalam lima tahun terakhir cenderung stagnan, berkisar antara 48 juta hingga 51 juta ton per tahun. Sementara itu, konsumsi CPO di dalam negeri justru terus melonjak, terutama sejak program mandatori biodiesel diberlakukan secara bertahap.
