Pemerintah Filipina baru-baru ini berhasil mengamankan jaminan krusial dari Iran terkait keamanan kapal berbendera Filipina yang melintasi Selat Hormuz. Langkah diplomatik ini juga mencakup permintaan resmi dari Filipina agar Iran menetapkan negaranya sebagai “negara non-hostile” atau tidak bermusuhan, sebuah status vital di tengah dinamika geopolitik kawasan.
Permintaan dan jaminan penting ini disampaikan dalam sebuah pertemuan signifikan yang berlangsung di Manila. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, Menteri Energi Sharon Garin, serta Duta Besar Iran untuk Filipina, Yousef Esmaeilzadeh. Diskusi yang berlangsung menunjukkan upaya serius kedua negara untuk memperkuat hubungan.
Menteri Lazaro menegaskan kembali komitmen kuat Filipina dan Iran untuk memperdalam kerja sama bilateral di berbagai sektor, dengan penekanan khusus pada sektor energi. Senada dengan itu, Juru Bicara Istana, Claire Castro, menggarisbawahi bahwa penetapan status “non-hostile” oleh Iran menjadi elemen krusial untuk melindungi pelaut Filipina dan menjamin stabilitas pasokan energi bagi negara kepulauan tersebut.
Dalam respons positif, Duta Besar Esmaeilzadeh menyatakan bahwa Teheran siap memberikan bantuan kepada Filipina sesuai dengan permintaan spesifik yang diajukan. Pemerintah Filipina sendiri berkomitmen untuk menyalurkan seluruh permintaannya melalui jalur diplomatik resmi, memastikan proses yang terstruktur dan terkoordinasi.
“Pertemuan berlangsung hangat dan terbuka. Kami optimis terhadap hasil yang positif,” ujar Castro, sebagaimana dikutip dari media Filipina Inquirer.net, pada hari Jumat (3/4). Pernyataan ini mencerminkan harapan besar Filipina terhadap kelanjutan dialog dan implementasi kesepakatan.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan awal tersebut, Menteri Luar Negeri Lazaro dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, hari ini. Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan untuk mengamankan komitmen yang telah dicapai pada level yang lebih tinggi dan formal.
Langkah diplomatik ini diambil sehari setelah Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. secara tegas memerintahkan negosiasi dengan Iran guna memastikan jalur aman bagi tanker minyak yang menuju Filipina melalui Selat Hormuz. Keputusan ini didasari oleh ketergantungan Filipina yang sangat tinggi, mencapai sekitar 95%, terhadap impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah.
Ketergantungan ini membawa dampak serius, terlihat dari catatan kenaikan harga bensin tertinggi di dunia yang dialami Filipina dalam periode 23 Februari hingga 23 Maret. Situasi genting ini memaksa pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional, sebuah konsekuensi langsung dari konflik yang memanas di Timur Tengah dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap stabilitas pasokan energi global.
Menanggapi krisis yang mendalam, pemerintah Filipina telah mengambil serangkaian tindakan darurat, termasuk meningkatkan produksi listrik berbasis batu bara, menyetujui penggunaan bahan bakar dengan emisi yang lebih tinggi, serta melanjutkan kembali pasokan minyak dari Rusia. Ini menandai kali pertama Filipina menerima minyak Rusia sejak sebelum pecahnya perang Rusia-Ukraina, menunjukkan tingkat urgensi situasi.
Di samping itu, Presiden Marcos juga membuka peluang untuk melanjutkan pembicaraan dengan Cina terkait eksplorasi minyak dan gas di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Namun, rencana ini memicu kontroversi domestik dan dinilai tidak akan menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk krisis energi saat ini.
Sementara itu, gangguan yang terus-menerus terjadi di Selat Hormuz semakin menekan pasar global. Data dari platform pelacakan Kpler menunjukkan penurunan drastis hingga 95% dalam pengiriman komoditas melalui selat vital tersebut sepanjang 1–26 Maret. Kondisi ini secara signifikan mengguncang pasar energi global, khususnya negara-negara Asia yang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Teluk.
Apabila kesepakatan dengan Iran berhasil dicapai dan diformalkan, Filipina akan bergabung dengan sejumlah sekutu Amerika Serikat yang sebelumnya telah memperoleh pengecualian serupa. Thailand, misalnya, dilaporkan telah mendapatkan jaminan jalur aman dari Iran, disusul Jepang dan Korea Selatan yang juga telah dikategorikan sebagai negara non-hostile.
Selain itu, Iran juga telah memberikan izin bagi kapal-kapal dari negara-negara lain seperti Cina, Rusia, India, Irak, Pakistan, hingga Malaysia untuk melintasi Selat Hormuz. Langkah ini mencerminkan meningkatnya kompleksitas dinamika geopolitik di tengah ketegangan kawasan serta dampaknya yang meluas terhadap rantai pasok energi global.
Dalam perkembangan serupa, Iran juga memberikan sinyal positif bagi kapal-kapal Indonesia agar dapat kembali melintasi Selat Hormuz setelah sempat tertahan akibat konflik. Ini menjadi kabar baik bagi Indonesia yang juga memiliki kepentingan strategis di jalur pelayaran tersebut.
“Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Teheran dengan pihak Pertamina, Kedubes Iran di Jakarta dan pihak-pihak Iran terkait di Teheran, Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz,” kata Jubir I Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi kabar tersebut.
Kabar menggembirakan ini disambut hangat oleh PT Pertamina International Shipping (PIS) yang saat ini tengah membahas aspek-aspek teknis yang diperlukan. Dua kapal tanker milik PIS, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih menunggu kesiapan teknis sebelum dapat melintas dengan aman melalui perairan strategis tersebut.
