Pemerintah Kota atau Pemkot Probolinggo menyatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 Probolinggo menggunakan kurikulum yang berbeda dari sekolah umum. Hal ini lantaran banyaknya siswa yang mengundurkan diri.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pemkot Probolinggo Madihah mengatakan, sebagian siswa SMP dan SMA dalam Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo merupakan tulang punggung keluarga. Hal ini menjadi salah alasan siswa mengundurkan diri.
“Ada siswa SRT 7 Probolinggo yang keluar karena masalah-masalah remaja, tetapi akhirnya masih bisa kami tarik kembali. Jadi, siswa yang masuk bersamaan tidak lulus bersamaan dengan teman-teman sebelumnya,” kata Madihah di Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo, Kamis (16/4).
SRT 7 Probolinggo pun menerapkan kriteria Multi Entry Multi Exit. Madihah menyampaikan, siswa yang mengundurkan diri untuk mencari nafkah bagi keluarganya tidak langsung dibujuk kembali bersekolah. Pihak sekolah melakukan pendekatan persuasif, tidak langsung melalui keluarga murid.
Secara rinci, Pemkot Probolinggo menggunakan Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga untuk mencari orang-orang terdekat murid yang gagal mengikuti program hilngga akhir. Setelah itu, Madihah melakukan pendampingan psiko-sosial kepada keluarga murid untuk membimbing sang anak kembali bersekolah.
“Mereka dibimbing sampai nanti satu titik ada murid yang ‘kemunduran diri’ kembali lagi sekolah. Namun ada juga murid yang tidak kembali, salah satunya orang tua murid melakukan perceraian,” katanya.
Selain menjadi tulang punggung keluarga, Madihah mengatakan alasan pengunduran diri lainnya yakni masalah-masalah remaja. Menurutnya, hal ini wajar karena usia remaja merupakan usia krusial yang cenderung memiliki sifat pemberontak dan bebas.
Pada saat yang sama, Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo memiliki jadwal harian padat yang mengatur hampir seluruh kegiatan siswa. Setiap siswa memulai kegiatan pukul 04.00 sampai selesai melakukan apel malam pukul 22.00.
Sebelum memulai pembelajaran, seluruh siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo melakukan kegiatan keagamaan mulai pukul 04.15 sampai 06.30. Setelah itu, kegiatan pembelajaran normal berlangsung hingga pukul 15.40 sebelum didampingi belajar pada malam hari oleh Wali Asuh hingga pukul 20.30.
Selain itu, kehadiran setiap siswa akan dicatat dengan pendingin kode bar dalam kartu pengenal setiap siswa oleh guru, Wali Asuh, maupun Wali Asrama. Setiap siswa yang tidak mnghadiri jadwal dalam program Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo akan menerima hukuman dalam bentuk tugas keagamaan maupun kebersihan.
“Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo cenderung bebas sebelum menjadi siswa, itu menjadi satu tantangan sendiri juga,” katanya.
Saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dengan melibatkan 6.849 guru dan tenaga kependidikan. Melalui sekolah-sekolah tersebut, pemerintah memberikan layanan pendidikan gratis kepada 15.895 siswa dari keluarga kurang mampu.
Para siswa Sekolah Rakyat mendapatkan fasilitas yang komprehensif, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemetaan bakat, penguatan kompetensi dasar akademik dan kedisiplinan, hingga sistem pesantren atau asrama.
Selain itu, siswa memperoleh seragam dan perlengkapan sekolah, makan tiga kali dan dua kali camilan per hari, serta dukungan pembelajaran berbasis digital.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperluas pembangunan Sekolah Rakyat guna mendorong pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerintah menargetkan penambahan sekitar 100 Sekolah Rakyat setiap tahun.
