Rencana Indonesia untuk mengimpor minyak mentah (crude) dari Rusia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, kendala utama terletak pada eksekusi teknis serta isu mata uang yang akan digunakan dalam transaksi.
Sebagaimana diketahui, Indonesia berencana mengimpor crude dari Rusia, dengan potensi pengiriman yang dimulai bulan ini. Inisiatif ini merupakan salah satu hasil krusial dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin pada pekan lalu. Pemerintah menegaskan bahwa alasan di balik impor dari Rusia ini adalah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, yang mengharuskan Indonesia untuk tidak hanya bergantung pada satu pemasok, melainkan melakukan diversifikasi demi menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Syafruddin Karimi menyoroti bahwa secara politis, potensi dimulainya impor pada bulan ini sangat mungkin terjadi, namun secara operasional prosesnya tidak akan semudah yang dibayangkan. Beliau menjelaskan bahwa pasokan minyak Rusia sejatinya telah menjadi incaran pemerintah jauh sebelum kunjungan kenegaraan Prabowo terlaksana. Hal ini terbukti dari pernyataan Kementerian Luar Negeri yang mengindikasikan bahwa kedua negara telah lama membahas kontrak jangka panjang untuk pasokan energi.
Fakta ini menegaskan bahwa pintu negosiasi telah terbuka lebar dan kebutuhan strategis akan pasokan energi baru sangat nyata, terutama di tengah krisis energi global yang mendorong banyak negara mencari alternatif. Namun demikian, Syafruddin menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk membedakan antara kesepakatan politik, permintaan komersial, dan realisasi impor fisik. “Sampai saat ini, dokumen yang ada lebih kuat menunjukkan tahap penjajakan serius dan perumusan skema. Belum menunjukkan crude tertentu sudah dikunci, tankernya sudah ditetapkan, dan jadwal bongkar sudah final,” ujar Syafruddin kepada Katadata pada Jumat (17/4). Oleh karena itu, realisasi impor minyak Rusia bulan ini masih sangat bergantung pada kecepatan pengambilan keputusan politik dan penyelesaian pembahasan kontrak. Pelaksanaan praktisnya juga akan sangat ditentukan oleh tuntasnya aspek kontrak, pengiriman, pembiayaan, dan sistem pembayaran.
Tak Bisa Impor Cepat
Syafruddin menambahkan bahwa impor energi dari Rusia bukanlah proses yang dapat diselesaikan secepat membalik telapak tangan, mengingat hambatannya jauh lebih kompleks daripada sekadar menemukan penjual dan pembeli. Pernyataan Presiden Prabowo sendiri yang menekankan perlunya percepatan implementasi proyek Indonesia-Rusia, khususnya dalam transaksi keuangan dan hubungan moneter, menunjukkan bahwa bottleneck utama justru berada pada eksekusi teknis.
Ada empat hambatan utama dalam eksekusi impor minyak mentah Rusia. Pertama adalah aspek kontrak, yang meliputi volume, jenis komoditas, formula harga, jadwal pengiriman, dan tanggung jawab risiko, semuanya harus disepakati secara rinci. Kedua, hambatan logistik, mencakup rute pelayaran yang panjang, ketersediaan tanker, asuransi, slot bongkar muat, serta kesiapan fasilitas penerima. Ketiga, kondisi pasar. Laporan perdagangan produk minyak di Asia menunjukkan pasar regional sedang ketat dan mahal, dengan premi tinggi pada mogas, jet fuel, dan gasoil. Dalam situasi pasar seperti ini, pengaturan volume dan waktu pengiriman menjadi lebih rumit. Keempat adalah penyelesaian pembayaran (settlement). Kehadiran gubernur bank sentral Rusia dalam pertemuan Kremlin mengindikasikan pembahasan telah menyentuh kanal pembayaran resmi. “Jadi, impor ini bisa dipercepat, tetapi kecepatannya ditentukan oleh kemampuan kedua pihak membereskan kontrak, pengapalan, asuransi, dan pembayaran dalam waktu yang sama,” tegas Syafruddin.
Selain keempat hambatan tersebut, Syafruddin menyoroti satu isu krusial yang menjadi inti pembahasan dalam agenda impor minyak ini, yaitu mata uang. Inilah mengapa Presiden Prabowo secara langsung menyoroti “monetary relations” dan “financial transactions” sebagai bidang yang perlu dipercepat. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan paling penting bukan hanya ketersediaan pasokan energi itu sendiri, tetapi bagaimana transaksi tersebut dapat diselesaikan secara aman, sah, dan efisien. “Opsi yang paling realistis adalah penggunaan mekanisme pembayaran resmi yang disepakati kedua negara, baik melalui mata uang nasional, mata uang ketiga, maupun settlement bilateral khusus yang didukung otoritas moneter dan lembaga keuangan,” jelasnya. Syafruddin juga menyebut bahwa secara teori, transaksi ini bisa saja dilakukan menggunakan kripto, namun secara praktis hal tersebut masih sangat tidak memungkinkan untuk transaksi energi antarnegara yang bernilai besar. Kripto membawa volatilitas tinggi, ketidakpastian regulasi, risiko kepatuhan, serta persoalan audit dan pengakuan kontrak. Dalam perdagangan energi, pembeli dan penjual membutuhkan kepastian hukum, bukan eksperimen instrumen keuangan. Kehadiran Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina dalam pembicaraan di Kremlin semakin memperkuat dugaan bahwa kedua pihak sedang menyiapkan jalur pembayaran yang formal dan terkendali. “Jadi, kemungkinan menggunakan kripto masih jauh dari opsi utama. Jalur yang paling masuk akal tetap sistem resmi antar bank dan antar otoritas yang mampu menopang kontrak energi jangka panjang,” pungkasnya.
Hambatan AS
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo, menambahkan dimensi lain pada tantangan impor minyak crude dari Rusia, yaitu faktor politik dari Amerika Serikat (AS). Menurutnya, posisi Rusia saat ini masih dalam pengawasan sanksi yang diberlakukan oleh AS. Meskipun ada kabar tentang potensi pelonggaran sanksi, belum ada kepastian apakah hal tersebut bersifat permanen atau hanya sementara.
“Perlu lobi tingkat tinggi antara AS dan Indonesia. Pemerintah harus menjelaskan kondisi negara saat ini yang mengalami defisit energi dan membutuhkan penanganan segera. Kendati demikian, RI juga tetap berkomitmen melaksanakan [komitmen internasionalnya] dan mengimpor sebagian komoditas dari sana sehingga bisa menjadi win-win solution,” kata Hadi kepada Katadata.
Hadi berpendapat bahwa sejauh ini, impor minyak Rusia masih sangat mungkin direalisasikan. Senada dengan Syafruddin, keberhasilannya sangat bergantung pada kesepakatan dua pihak terkait volume, harga, spesifikasi, dan lokasi pengiriman. Jika minyak mentah dikirim melalui pelabuhan Rusia yang berada di Eropa, perkiraan waktu tempuh untuk sampai di tanah air adalah sekitar 50-60 hari. Namun, jika pelabuhan pengirimannya berada di Asia, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Indonesia kemungkinan hanya sekitar 15 hari. Hadi mengakui bahwa biaya pengiriman kapal dari Rusia memang lebih mahal dibandingkan dengan dari Timur Tengah. Kendati demikian, ia menekankan bahwa harga minyak Rusia jauh lebih rendah, yakni sekitar US$10-13 per barel di bawah harga acuan Brent. “Secara komersial ini sangat menarik. Pembayarannya juga kemungkinan bisa dilakukan dengan menggunakan mata uang Rubel atau Yuan Cina, jika tidak bisa menggunakan dolar,” pungkas Hadi, menyoroti potensi diversifikasi pasokan energi yang menguntungkan Indonesia.
