Pemerintah menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global, termasuk tekanan dari kenaikan harga minyak dunia imbas perang di Iran.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut persepsi positif datang dari investor internasional hingga lembaga global.
“Saya ingin menegaskan lagi, kondisi APBN baik. Malah orang-orang sana pada kagum tuh,” ujar Purbaya dalam media briefing di kantor BPPK Purnawarman Kampus, Jakarta Selatan, Jumat (24/4).
Menurut dia, para investor kini tak lagi mempertanyakan isu defisit anggaran Indonesia. Hal serupa juga terjadi dalam komunikasi dengan International Monetary Fund (IMF).
“Jadi investor tuh udah nggak menanyakan lagi di sana masalah defisit dan lain-lain. Clear kata mereka, jadi bule-bule itu bilang clear. IMF juga sama nggak menanyakan tidak menanyakan itu lagi,” katanya.
Meski demikian, IMF tetap memberikan catatan agar pemerintah RI menjaga kebijakan subsidi agar tidak membebani anggaran secara berlebihan.
“Hanya kritiknya adalah gini salah satu, jangan sampai Anda melakukan subsidi yang cost-nya tidak terkendali dan besar sekali,” ujar Purbaya.
Purbaya melanjutkan, pemerintah telah menerapkan subsidi secara lebih terarah, hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sementara masyarakat mampu tidak lagi menjadi sasaran subsidi.
Menurut Purbaya, pendekatan itu bisa memperkuat kepercayaan global bahwa pemerintah mengelola anggaran secara disiplin, bukan dengan kebijakan subsidi tanpa batas.
“Jadi itu memperkuat pandangan luar bahwa kita manage anggaran dengan benar, bukan hanya jor-joran subsidi tanpa batas. Tapi kita batasi untuk orang-orang yang memang benar-benar mampu,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah telah menetapkan asumsi subsidi dengan harga minyak sebesar USD 100 per barel, sehingga alokasi anggaran dinilai lebih terukur.
“Jadi setelah jawab itu mereka diem, oke berarti anggaran kita sekian. Subsidinya sekian udah dipatok dengan hitungan 100 dolar per barel,” ujarnya.
Purbaya juga menilai ketahanan APBN saat ini tidak lepas dari reformasi kebijakan ekonomi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembenahan pajak dan pengelolaan anggaran.
“Saya ciptakan kebijakan Prabowo seperti apa dan reformasi setelah itu termasuk pajak sehingga income kita di 3 bulan pertama naik 20% dibanding tahun lalu,” ujar Purbaya.
“Jadi kita bisa tahan mengalokasi sebagian dana untuk menambah subsidi APBN tanpa mengganggu terlalu signifikan program-program pembangunan yang lain,” sambungnya.
APBN Maret 2026 Defisit Rp 240,1 T
Dalam laporan paling baru hingga Maret 2026, APBN mengalami defisit sebesar Rp 240,1 triliun. Angka tersebut setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit ini terjadi karena realisasi belanja negara melampaui pendapatan yang berhasil dihimpun pemerintah. Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau melonjak 31,4 persen yoy.
Secara rinci, pendapatan negara ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp 394,8 triliun yang tumbuh 20,7 persen. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat Rp 67,9 triliun atau turun 12,6 persen, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 112,1 triliun yang juga mengalami penurunan 3 persen.
