BANYU POS JAKARTA. Pemerintah Indonesia tengah bersiap mengaktifkan kembali instrumen Bond Stabilization Fund (BSF), sebuah langkah strategis untuk membentengi stabilitas pasar obligasi domestik di tengah gejolak global yang intens dan tekanan berkelanjutan terhadap nilai tukar rupiah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa BSF dirancang sebagai dana stabilisasi utama. Mekanisme utamanya adalah melalui pembelian kembali (buyback) Surat Berharga Negara (SBN) ketika yield melonjak tajam, sehingga diharapkan mampu meredam volatilitas dan menjaga kepercayaan pasar.
Yusuf Rendy Manilet, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menjelaskan bahwa BSF bukanlah inisiatif baru. Kerangka kebijakan ini sebenarnya sudah lama disiapkan sebagai bagian dari protokol standar untuk menstabilkan pasar obligasi negara, khususnya saat tekanan pasar meningkat drastis. Ia menyoroti bahwa langkah ini merupakan kelanjutan, bahkan eskalasi, dari upaya yang telah dimulai sebelumnya, yakni penempatan dana pemerintah ke perbankan BUMN untuk mendukung penyerapan SBN.
Dalam pandangan Yusuf, keberadaan BSF memiliki potensi signifikan untuk meredam gejolak pasar dalam jangka pendek. Instrumen ini diharapkan mampu mengurangi panic selling dan menciptakan ruang bagi pasar obligasi untuk mencapai kondisi yang lebih stabil. Kendati demikian, efektivitas BSF dinilai memiliki batasan, terutama jika tekanan pasar berakar pada persoalan fundamental ekonomi yang lebih dalam.
“Dalam konteks saat ini, kekhawatiran pasar tidak hanya sebatas likuiditas, melainkan juga menyangkut risiko fiskal, beban bunga utang, serta konsistensi kebijakan. Oleh karena itu, BSF lebih tepat dipandang sebagai alat untuk membeli waktu, bukan solusi permanen,” tegas Yusuf. Ia memperkirakan, dampak positif dari BSF kemungkinan hanya akan terasa dalam beberapa bulan ke depan, sebelum pasar kembali menguji level yield yang dianggap sesuai dengan risiko fundamental Indonesia.
Yusuf juga mengingatkan potensi distorsi harga yang bisa timbul jika pembelian SBN oleh institusi domestik tidak sepenuhnya berlandaskan mekanisme pasar. Menurutnya, kondisi ini dapat menyebabkan yield SBN terlihat lebih stabil dari risiko sebenarnya di pasar. Meskipun secara jangka pendek hal ini membantu menjaga ketenangan, dalam jangka menengah kondisi tersebut bisa mengurangi kemampuan pemerintah dan investor untuk membaca tekanan pasar secara utuh.
Dari perspektif investor asing, dampak BSF cenderung bersifat campuran. Kehadiran dana stabilisasi memang dapat mengirim sinyal positif bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pasar obligasi. Namun, di sisi lain, hal ini juga berpotensi membuat investor asing bersikap lebih oportunistik, yakni masuk saat yield tinggi dan kembali keluar setelah intervensi pemerintah mulai menekan yield. “Tanpa strategi keluar yang jelas, BSF berisiko hanya membuat pasar lebih bergantung pada dukungan domestik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusuf menyoroti implikasi fiskal yang perlu dicermati. Saat ini, kondisi APBN sudah berada dalam tekanan, yang tercermin dari defisit dan keseimbangan primer yang melebar dengan cepat. Jika stabilisasi pasar obligasi membutuhkan dukungan likuiditas tambahan secara terus-menerus, maka ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin tertekan. “Di sini muncul paradoksnya, pemerintah bisa saja harus menambah utang untuk menjaga stabilitas pasar utang itu sendiri,” imbuhnya.
Koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjadi sangat krusial dalam implementasi BSF. Secara formal, BI beroperasi melalui instrumen moneter seperti operasi pasar dan stabilisasi rupiah, sementara BSF bergerak melalui kanal fiskal dan lembaga keuangan domestik. Namun, di mata pasar, kedua kebijakan ini akan dipandang sebagai satu paket yang saling terkait. “Jika komunikasinya tidak sinkron, justru bisa memunculkan kebingungan dan meningkatkan risk premium,” tutup Yusuf.
