Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melakukan pertemuan krusial di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (19/3). Agenda utama pembahasan mereka adalah penguatan pengawasan program vital, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dudung Abdurachman menegaskan bahwa peningkatan pengawasan program MBG merupakan langkah strategis untuk memberantas segala bentuk penyimpangan. Fokus utamanya adalah menghilangkan praktik curang yang dilakukan oknum demi keuntungan pribadi, termasuk monopoli pemasok dan permainan harga yang merugikan. “Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titip atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus,” ujar Dudung, menunjukkan komitmen kuatnya.
Lebih lanjut, KSP dan BGN bersepakat untuk mendorong pelibatan pakar gizi dan tenaga profesional yang memiliki keahlian mumpuni dalam pengelolaan dapur program makanan bergizi. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Program MBG, memastikan kualitas dan efektivitasnya terjaga.
Dudung mengungkapkan harapannya agar upaya ini dapat memperbaiki pelaksanaan program secara menyeluruh. “Mudah-mudahan ini akan semakin membaik karena ini merupakan program prioritas presiden yang harus didukung, karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak,” katanya, menekankan pentingnya program ini untuk generasi mendatang.
Komitmen Dudung terhadap pengawasan ini bukan tanpa dasar. Ia sebelumnya telah menjalin koordinasi dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono, untuk memperketat pengawasan terhadap berbagai program prioritas pemerintah, dengan MBG sebagai salah satu fokus utamanya.
Sebagai penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional, Dudung juga menyoroti upaya pemerintah untuk melibatkan lebih banyak institusi negara dalam pencegahan korupsi. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi penyimpangan dalam implementasi program-program prioritas.
Menurut Dudung, inisiatif ini dirancang untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian, khususnya pada Program MBG yang diidentifikasi memiliki sejumlah celah penyimpangan. Ia menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan. Tujuannya jelas: memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan sesuai peruntukan dan tidak diselewengkan oleh kelompok atau individu tertentu.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tersebut tidak ragu membeberkan indikasi awal penyimpangan dalam Program MBG. Salah satunya adalah dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai dapur MBG. Selain itu, ia juga menyoroti berbagai masalah tata kelola, mulai dari ketidakberesan distribusi insentif hingga potensi persoalan kualitas makanan yang dapat membahayakan kesehatan para penerima manfaat.
“Celah korupsi pada MBG ini memang banyak. Salah satunya, saya mendapat informasi tentang adanya jual-beli titik SPPG,” ungkap Dudung saat ditemui di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (5/5). Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi penanganan masalah tersebut.
Tidak berhenti di situ, Dudung juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari kepada SPPG. Mirisnya, indikasi ini termasuk unit-unit yang status operasionalnya sudah dihentikan, namun masih menerima aliran dana secara lancar. “Itu juga akan saya cek. Sudah di-suspend tetapi insentif masih lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima,” tegas Dudung, menunjukkan tekadnya untuk menelusuri setiap penyimpangan.
Baca juga:
- Pemerintah Kembali Pangkas Anggaran MBG
- Istana Jelaskan Situasi Terkini WNI Diculik Israel, 4 Orang dalam Kondisi Rawan
- Bahlil Sebut Tak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi meski Tren ICP Naik Terus
