Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, telah mengungkapkan detail pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (22/5). Dalam diskusi penting tersebut, Burhanuddin berbagi pengalaman berharganya dalam menangani gejolak ekonomi dan lonjakan inflasi yang terjadi pada tahun 2005, sebuah periode yang dinilai relevan sebagai pembelajaran untuk menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
Burhanuddin menjelaskan bahwa pembicaraan dengan Presiden Prabowo tidak secara spesifik membahas pelemahan rupiah yang sedang berlangsung. Sebaliknya, fokus diskusi mereka mencakup kondisi ekonomi makro secara umum serta bagaimana pengalaman masa lalu dalam mengatasi tekanan ekonomi dapat menjadi referensi berharga. “Diskusi saja, cerita masa lalu, ada event yang dulu juga pernah kejadian. Barangkali bisa dijadikan pelajaran sekarang gitu,” ujarnya, menekankan pentingnya mengambil hikmah dari pengalaman historis.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci di sektor ekonomi, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani. Selain itu, hadir pula mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo dan ekonom terkemuka Paskah Suzetta, yang menunjukkan luasnya spektrum keahlian yang terlibat dalam diskusi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menyoroti kondisi ekonomi pada medio 2005, ketika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinaikkan secara drastis hingga 126 persen. Kenaikan signifikan tersebut kala itu memicu dampak besar terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi nasional. Ia membandingkan situasi tersebut dengan tantangan ekonomi kontemporer, yang meskipun memiliki pemicu berbeda—eksternal pada saat ini berbanding internal pada 2005—namun memiliki dampak serupa yang memerlukan penanganan cermat. “Dulu misalnya kan tahun 2005 kita naikin BBM 126 persen, cuma beda sumbernya aja. Sekarang (kenaikan harga minyak) eksternal, dulu di dalam negeri yang menaikkan (BBM). Itu juga karena eksternal kan. Nah terus kemudian dampaknya kan sama seperti sekarang, mungkin cara penanganannya yang harus di-refine gitu,” paparnya.
Ketika ditanyakan apakah pertemuan itu juga membahas nilai tukar rupiah yang masih berada di kisaran Rp 17.700 per dolar AS, Burhanuddin membantah adanya pembahasan khusus terkait hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa fokusnya adalah pada dampak keseluruhan dari kondisi global dan faktor domestik yang didorong oleh subsidi besar pada masa lalu. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sendiri memaparkan langkah-langkah kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan pasar, menekankan perlunya komunikasi yang lebih detail tentang tantangan dan solusi yang diusung.
Diskusi juga diarahkan pada pentingnya koordinasi kebijakan pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter, demi menjaga stabilitas ekonomi. Burhanuddin Abdullah bahkan mengaku telah menyampaikan sejumlah usulan kepada Presiden Prabowo, yang kemudian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mempertimbangkan masukan tersebut. Meski tidak merinci lebih lanjut, Burhanuddin menyebut usulannya sebagai gagasan umum yang penting untuk arah perekonomian ke depan.
Mengenai kebijakan moneter, Burhanuddin juga menyinggung penerapan suku bunga tinggi oleh BI pada tahun 2005, yang sempat mencapai 12,5 persen, sebagai upaya meredam inflasi pasca kenaikan BBM. Ia menilai bahwa langkah Bank Indonesia yang saat ini mempertahankan suku bunga acuan di level 5,25 persen masih merupakan keputusan tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah di tengah dinamika global.
Meskipun rupiah saat ini bergerak di level Rp 17.000-an per dolar AS, Burhanuddin memandang pelemahan ini relatif kecil jika dibandingkan dengan krisis ekonomi masa lalu. Ia menggarisbawahi bahwa depresiasi rupiah saat ini sekitar 5 persen, jauh lebih moderat dibandingkan 42 persen pada masa krisis moneter atau 21 persen pada periode krisis lainnya. “Kan 16.000-17.000 ini kan kenaikannya 5 persen. Tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan,” jelasnya, menyiratkan perlunya edukasi publik mengenai konteks depresiasi nilai tukar.
Menanggapi diskusi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa ia memang diminta oleh Presiden Prabowo untuk mempelajari masukan dari Burhanuddin Abdullah dan para pakar lainnya. Purbaya menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini sangat kuat, namun mengakui adanya tekanan dari persepsi terkait kondisi ekonomi. “Kalau kita lihat sekarang kan bertubi-tubi ke kita. MSCI, habis itu lembaga pemeringkat, habis itu pergerakan nilai tukar. Tapi kalau dari fundamental sih nggak ada masalah, mereka setuju. Jadi, kita akan memperbaiki cara mungkin kita mensosialisasikan keberhasilan kita ke publik,” ujarnya, menunjukkan fokus pemerintah pada strategi komunikasi.
Senada, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pertemuan tersebut memberikan wawasan berharga mengenai antisipasi dan strategi menghadapi situasi ekonomi ke depan. Presiden Prabowo secara khusus meminta Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk memonitor regulasi guna memperkuat situasi finansial dan menjaga prinsip kehati-hatian (prudensial) perbankan. “Kita memang jumlah perbankan banyak, dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat,” pungkasnya, mengindikasikan perhatian terhadap ketahanan sektor perbankan nasional.
