Pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami perlambatan signifikan pada April 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) menjadi faktor utama yang membuat perbankan jauh lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor ini.
Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit UMKM tercatat hanya tumbuh tipis sebesar 0,16 persen secara tahunan (year-on-year) pada April 2026. Angka ini berbanding lurus dengan peningkatan rasio NPL UMKM yang kini mencapai level 4,62 persen.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Dhaha P. Kuantan, menjelaskan bahwa lonjakan risiko kredit memaksa pihak perbankan untuk memperketat prosedur penyaluran dana. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas portofolio kredit bank di tengah situasi ekonomi yang menantang.
“Risiko kredit yang meningkat memicu perbankan untuk menerapkan selective lending. Untuk sektor UMKM, pihak bank cenderung lebih berhati-hati dalam memilih debitur, sehingga pertumbuhan kredit secara keseluruhan menjadi tertahan,” ujar Dhaha dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (22/5).
Selain tingginya angka NPL, kehati-hatian perbankan juga dipicu oleh terbatasnya daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang berdampak langsung pada performa pelaku usaha kecil di sektor riil. Tekanan ekonomi tersebut membuat risiko gagal bayar di sektor UMKM dinilai lebih tinggi daripada periode sebelumnya.
Menanggapi kondisi tersebut, pihak Bank Indonesia menegaskan bahwa masalah ini menjadi perhatian serius. BI berkomitmen untuk merumuskan kebijakan strategis guna memulihkan aliran kredit ke sektor UMKM. Langkah-langkah penguatan tengah dipersiapkan agar penyaluran pembiayaan ke sektor ini dapat kembali tumbuh optimal.
“Ini memang menjadi concern kita. Diperlukan kebijakan yang konsisten untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Fokus kami ke depan adalah menekan laju NPL sekaligus merespons terbatasnya daya beli masyarakat bawah,” tambah Dhaha.
Kendati pertumbuhan kredit melambat, BI tetap optimistis bahwa kinerja sektor UMKM akan berangsur membaik. Bank Indonesia menaruh harapan pada berbagai program strategis pemerintah yang menyasar masyarakat lapisan bawah. Inisiatif tersebut diproyeksikan dapat mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus menurunkan rasio kredit bermasalah.
Beberapa program pemerintah yang menjadi penopang utama pemulihan ini meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDKMP), serta keberlanjutan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kami optimistis dengan adanya berbagai program pemerintah seperti MBG, KDKMP, dan KUR, kondisi pembiayaan UMKM akan menunjukkan perbaikan yang berarti di sepanjang tahun 2026,” pungkas Dhaha.
Ringkasan
Pertumbuhan kredit UMKM pada April 2026 tercatat melambat signifikan dengan kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) mencapai 4,62 persen. Kondisi tersebut memaksa pihak perbankan untuk menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang lebih selektif demi menjaga stabilitas portofolio di tengah tantangan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah bawah.
Bank Indonesia berkomitmen merumuskan kebijakan strategis untuk menekan angka NPL sekaligus mendorong kembali penyaluran kredit UMKM. Optimisme pemulihan sektor ini disandarkan pada sejumlah program pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih, serta keberlanjutan Kredit Usaha Rakyat.
