JAKARTA – Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI), David Sutyanto, menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai langkah strategis yang krusial untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) nasional. Kehadiran DSI diharapkan mampu meningkatkan transparansi perdagangan, mengoptimalkan pencatatan devisa hasil ekspor (DHE), sekaligus memperkokoh kepercayaan investor terhadap iklim bisnis di Indonesia.
Baca Juga: Rupiah Melemah Jadi Rp 17.801 per Dolar AS, Pasar Soroti Kebijakan Ekspor Lewat DSI
Menurut David, komoditas utama seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy memegang peranan vital dalam struktur ekspor nasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang transparan guna memastikan nilai ekonomi dari komoditas tersebut tercatat secara akurat dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian negara.
“Pembentukan DSI adalah langkah strategis untuk membenahi tata kelola ekspor SDA. Kita perlu memastikan nilai ekonomi komoditas ini tercatat secara transparan agar devisanya kembali ke dalam negeri dan memberikan dampak positif yang nyata bagi ekonomi nasional,” ujar David, Senin (1/6/2026).
Dari sisi ekonomi, David memaparkan bahwa DSI berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini sering menjadi kendala dalam perdagangan komoditas. Jika diimplementasikan secara optimal, kebijakan ini diyakini mampu memperkuat cadangan devisa, meningkatkan penerimaan negara, menjaga stabilitas nilai tukar, serta menciptakan laporan keuangan emiten ekspor yang lebih wajar dan akuntabel.
Namun, David menekankan bahwa fase transisi merupakan penentu keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah dituntut untuk memastikan proses adaptasi berjalan dengan lancar, menghormati kontrak ekspor yang sudah berjalan, serta memberikan sosialisasi aturan main yang jelas bagi pelaku usaha.
“Transisi adalah kunci. Pemerintah perlu memastikan implementasi berjalan lancar agar DSI tidak dianggap sebagai tambahan birokrasi, melainkan sebagai reformasi tata kelola yang pro-market dan pro-growth,” imbuhnya.
Mengingat tiga komoditas awal yang masuk dalam skema DSI mencakup sekitar 23 persen dari total ekspor nasional, David mengingatkan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab besar. Kegagalan dalam implementasi dapat berdampak signifikan, tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga terhadap kredibilitas Indonesia di mata pembeli global dan investor internasional.
Oleh karena itu, David mendorong agar DSI dibangun sebagai institusi yang kredibel, profesional, dan transparan. Baginya, pembentukan lembaga ini merupakan momentum transformasi dari tata kelola yang bersifat administratif menuju sistem yang berbasis data dan akuntabilitas. Penguatan governance menjadi prasyarat mutlak agar manfaat kebijakan ini dirasakan secara luas oleh negara, pelaku usaha, emiten, hingga investor publik.
Sebagai masukan, ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala dengan indikator yang terukur. Beberapa parameter yang perlu dipantau meliputi realisasi DHE, kelancaran arus ekspor, tingkat kepatuhan eksportir, dampak terhadap cadangan devisa, serta respons pasar secara keseluruhan. Jika dijalankan secara konsisten, DSI diyakini akan menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor di masa depan.
Ringkasan
Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Lembaga ini berfungsi meningkatkan transparansi perdagangan, mengoptimalkan pencatatan devisa hasil ekspor, serta menekan praktik manipulasi harga demi memperkokoh kepercayaan investor. Selain itu, DSI diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas nilai tukar dan penerimaan negara melalui sistem yang lebih akuntabel.
Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada kelancaran masa transisi dan kejelasan aturan bagi pelaku usaha agar tidak dianggap sebagai tambahan beban birokrasi. Pemerintah didorong untuk mengelola implementasi DSI secara profesional dengan melakukan evaluasi berkala terhadap indikator kinerja utama yang terukur. Langkah ini krusial guna menjaga kredibilitas Indonesia di mata pasar global serta memastikan reformasi tata kelola benar-benar berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
