Bahan bakar nabati alias biofuel dinilai lebih cocok untuk dekarbonisasi transportasi laut dan udara, bukan darat. Pasalnya, produksi bioetanol maupun biodiesel bakal sulit menyamai tingginya permintaan bahan bakar transportasi darat. Di sisi lain, pilihan untuk dekarbonisasi transportasi laut dan udara masih terbatas.
Lead Program Transisi Energi Berbasis Komunitas Madani Berkelanjutan Riza Egi Arizona menjelaskan transportasi darat memiliki opsi dekarbonisasi lewat elektrifikasi yang semakin berkembang.
“Sementara kebutuhan bahan bakar cair di laut dan udara itu lebih sulit digantikan,” kata dia saat meluncurkan kajian bertajuk Menakar Ambisi dan Realitas: Masa Depan Biofuel Indonesia dalam Kerangka Transisi Energi yang Berkeadilan, Selasa (29/9).
Berdasarkan kajian yang dibuat bersama oleh Yayasan Madani Berkelanjutan bersama Institute for Essential Services Reform (IESR), Koaksi Indonesia, dan Landscape Alliance tersebut, estimasi pasokan biodiesel dan bioetanol hanya sekitar 26,6 juta kiloliter pada 2030.
Sedangkan kebutuhan biodiesel dan bioetanol untuk transportasi darat diperkirakan sekitar 42 juta kiloliter pada 2030 dan berlipat ganda menjadi sekitar 81,6 juta kiloliter pada 2050. Di sisi lain, kebutuhan untuk transportasi laut jauh lebih kecil, yaitu sekitar 0,09 juta kiloliter pada 2030.
Egi menegaskan, tidak semua sektor transportasi membutuhkan biofuel dengan cara yang sama. Untuk menentukan ke mana arah biofuel digunakan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di antaranya supply dan demand, kesiapan teknologi, dan ketersediaan alternatif dekarbonisasi.
Menurut dia, arah kebijakan biofuel perlu digeser fokusnya ke sektor non-darat, dengan menggunakan hydrotreated vegetable oil (HVO) misalnya untuk kebutuhan tertentu di maritim dan sustainable aviation fuel (SAF) untuk penerbangan.
“Prioritas pada sektor maritim dan penerbangan itu lebih realistis untuk mengarahkan biofuel pada kebutuhan dekarbonisasi yang lebih luas,” ujar dia.
