BANYU POS – – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 494,3 triliun hingga 30 September 2026 atau setara dengan 59,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ketika penarikan utang mencapai Rp 502,9 triliun.
Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sumber utama pembiayaan utang dengan realisasi neto Rp 497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun.
Ia mengungkapkan bahwa nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi penerbitan SBN neto pada Januari-September 2025 sebesar Rp 471,4 triliun.
Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman neto mencatatkan realisasi minus Rp 3,2 triliun atau masih jauh dari target tahunan sebesar Rp 32,7 triliun.
Dengan catatan tersebut, Suahasil memastikan penarikan utang pemerintah masih sesuai dengan perencanaan kas negara dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan.
“Pembiayaan utang terjaga on track,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10).
Suahasil mengatakan pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas dalam menentukan strategi penarikan utang di tengah volatilitas ekonomi global.
Ia menyebut, pemerintah juga menyesuaikan waktu dan porsi penerbitan obligasi dengan kondisi pasar agar biaya pembiayaan tetap efisien.
“Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” ujarnya.
Adapun, berdasarkan data Kemenkeu hingga Juni 2026 outstanding utang Pemerintah sebesar Rp 10.293,69 triliun atau sebesar 41,26 persen dari PDB, terdiri dari SBN Rp 8.966,79 triliun dan pinjaman Rp 1.326,90 triliun.
