Di tengah berbagai program pemerintah yang kerap memicu perdebatan publik, dua inisiatif di sektor energi justru menuai dukungan luas: pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Gigawatt-peak (GWp) dan program konversi ke kompor listrik. Kedua program ini dipandang krusial dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional dan mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih.
Sebuah analisis mendalam dari Systemiq, perusahaan konsultan yang berfokus pada keberlanjutan dan transformasi sistem ekonomi, mengindikasikan bahwa kompor listrik dan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) merupakan alternatif yang layak untuk menggantikan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Keunggulan utama dari kedua opsi ini terletak pada efektivitas biaya yang lebih baik dan ketersediaan teknologi yang sudah matang.
Nadhira Ratnasari, seorang Senior Associate di Systemiq, menjelaskan bahwa dari sisi biaya, jargas menjadi pilihan yang paling ekonomis. Namun, pemanfaatannya terbatas pada rumah tangga yang telah terhubung dengan jaringan gas. “Alternatif kedua adalah listrik, yang harganya masih lebih terjangkau dan cakupannya jauh lebih luas,” ujar Nadhira dalam sebuah diskusi bertajuk “Electrification of Cooking to Power Indonesia’s Next Growth” yang diselenggarakan di Jakarta pada pekan lalu.
Untuk merealisasikan elektrifikasi di sektor rumah tangga, pengembangan kapasitas PLTS hingga 100 GWp dinilai memegang peranan yang sangat penting. Nadhira menambahkan, “Kami melihat bahwa solar 100 GWp ini sebenarnya bisa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam roll out electric cooking.”
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Systemiq, peralihan satu rumah tangga dari penggunaan LPG bersubsidi ke kompor listrik, khususnya bagi rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas (upper-income), dapat menghasilkan penghematan bagi pemerintah sebesar Rp103.000 per rumah tangga setiap bulannya. Meskipun peralihan ini berpotensi meningkatkan pengeluaran energi rumah tangga sekitar Rp81.000 per bulan, peningkatan ini perlu dilihat dari berbagai perspektif.
Kenaikan biaya bulanan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan pembelian kompor listrik baru, penyesuaian daya listrik di rumah, serta kemungkinan penggantian peralatan masak seperti wajan dan perkakas lainnya. Namun, Systemiq menekankan bahwa dengan mempertimbangkan volatilitas harga LPG yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, tambahan biaya yang dikeluarkan rumah tangga dapat dianggap sebagai bentuk proteksi terhadap risiko gejolak harga.
Lebih lanjut, analisis Systemiq menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk menekan kenaikan biaya yang ditanggung oleh rumah tangga. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai intervensi kebijakan, seperti menanggung sebagian atau seluruh biaya peralihan (switching cost). Selain itu, pemerintah juga dapat mengatur tarif listrik khusus bagi pengguna kompor listrik, yang berpotensi semakin menekan biaya operasional rumah tangga.
Intervensi kebijakan melalui dua jalur tersebut dinilai akan jauh lebih hemat dibandingkan dengan melanjutkan pola penggunaan LPG secara masif. “Ini adalah opsi yang menguntungkan bagi rumah tangga, juga menguntungkan pemerintah, dan mungkin secara nasional kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar yang kita impor,” tegas Nadhira.
Penting untuk dicatat bahwa Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor LPG, dengan kebutuhan mencapai 8,5 hingga 9 juta ton per tahun, di mana sekitar 80-85 persennya berasal dari luar negeri. Analisis Systemiq juga mengungkapkan bahwa delapan dari sepuluh rumah tangga di desil 1 hingga 10 (mencakup mayoritas rumah tangga, termasuk yang berpenghasilan menengah ke bawah hingga menengah ke atas) masih menggunakan LPG bersubsidi. Oleh karena itu, peralihan ke kompor listrik disarankan untuk diprioritaskan pada rumah tangga di desil 6-10, yang tergolong dalam segmen ekonomi menengah ke atas.
Program pengembangan PLTS sebesar 100 GWp, yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar 30 GW kapasitas terpasang, membutuhkan dukungan konkret berupa kepastian permintaan yang stabil. Abindra Soemali, Manager and Lead for Low-Carbon Energy and Industry Systemiq, menggarisbawahi pentingnya hal ini. “Ada baiknya kita juga berusaha untuk meningkatkan demand side untuk menjustifikasi dan membuat investasi dari energi bersih ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi,” ujarnya.
Berdasarkan proyeksi Systemiq, kebutuhan listrik di Indonesia diprediksi akan meningkat secara signifikan, dari 66 GW pada tahun ini menjadi 109 GW pada tahun 2030. Peningkatan ini tidak hanya didorong oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi yang bersifat business as usual, tetapi juga oleh perkembangan pesat di sektor pusat data, percepatan elektrifikasi di sektor industri, serta adopsi kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga bertenaga listrik, termasuk kompor listrik.
Dari total proyeksi peningkatan kebutuhan listrik tersebut, energi surya diperkirakan mampu berkontribusi dalam penyediaan daya listrik sebesar 32 GW. “Jadi, apabila Indonesia ingin melakukan elektrifikasi dan mencapai kemandirian energi, salah satu solusi utamanya adalah memang benar kita membutuhkan 100 GWp energi surya yang terintegrasi ke dalam jaringan listrik nasional,” pungkas Abindra.
