Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi mencapai Rp 415,8 triliun hingga 31 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kebutuhan anggaran tersebut.
Suahasil mengatakan, lonjakan harga minyak dunia berdampak langsung terhadap selisih antara harga keekonomian dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah. Selisih tersebut harus ditanggung melalui subsidi dan kompensasi APBN agar harga energi yang dibayar masyarakat tidak ikut melonjak.
Ia mencontohkan harga Pertalite yang masih dipertahankan sebesar Rp 10.000 per liter, meskipun harga keekonomiannya mulai meningkat sejak April 2026. Kondisi serupa terjadi pada solar yang harga jualnya dipatok Rp 6.800 per liter.
“Selisih harganya Pertalite maupun solar ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, di Jakarta, Jumat (13/11).
Baca juga:
- Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Subsidi BBM Masih Aman hingga Akhir 2026
- Kuota Pupuk Subsidi 2027 Stagnan, Pemerintah Patok 9,85 Juta Ton Lagi
- Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir Tahun Ini
Suahasil mengatakan, kenaikan harga BBM tersebut tidak terlepas dari gejolak harga minyak dunia menyusul perang dan ketegangan geopolitik. Ia menuturkan, harga minyak Brent bahkan sempat menyentuh kisaran US$ 115-116 per barel.
Pemerintah Waspadai Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia
Meski harga minyak mulai turun, pemerintah tetap mewaspadai dampaknya terhadap APBN. Sebab, perhitungan beban anggaran dipengaruhi oleh rata-rata harga minyak sepanjang tahun, bukan hanya harga pada satu waktu tertentu.
Per 10 November 2026, harga minyak Brent tercatat sebesar US$ 92,06 per barel. Sementara itu, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sepanjang tahun mencapai US$ 94,4 per barel.
“Kalau pernah tinggi berarti rata-rata setahunnya akan terkerek naik. Tapi kalau dia turun, kita berharap rata-rata setahunnya tidak setinggi yang kita lihat atau kita mulai waspadai,” katanya.
Suahasil mengatakan realisasi subsidi dan kompensasi tersebut mencakup sejumlah komoditas dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain BBM, anggaran juga digunakan untuk subsidi LPG tabung 3 kilogram, listrik, pupuk, serta bunga kredit usaha rakyat (KUR).
Dari sisi volume, penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi mencapai 15 juta kiloliter hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, penyaluran LPG 3 kilogram mencapai sekitar 6,5 juta ton atau meningkat 2,3% secara tahunan. Subsidi listrik telah menjangkau 43,5 juta pelanggan, naik 2,3% dibandingkan tahun lalu.
Pemerintah juga mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 7,1 juta ton atau meningkat 9,7%. Adapun penyaluran KUR telah menjangkau 4,2 juta debitur, tumbuh 7,7% dibandingkan tahun sebelumnya.
Suahasil mengatakan, pemerintah masih harus mewaspadai pergerakan harga minyak dunia yang berpotensi kembali meningkat. Sebab, semakin tinggi harga minyak, semakin besar pula tekanan terhadap kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi.
