OJK Sanksi 10 Pelanggar Pasar Modal, Wajib Kembalikan Keuntungan Rp 23,77 M

Hikma Lia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas dan stabilitas pasar modal Indonesia dengan menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam sepuluh kasus pelanggaran substansial. Dari serangkaian pemeriksaan mendalam yang telah dilakukan, regulator memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah dengan nilai total mencapai Rp 23,77 miliar. Jumlah ini berasal dari tiga kasus utama yang melibatkan manipulasi perdagangan saham, sebuah praktik yang merusak mekanisme penetapan harga yang adil. Selain restitusi tersebut, OJK juga mengenakan denda administratif dengan nilai keseluruhan Rp 3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan pasar modal. Pelanggaran-pelanggaran ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari manipulasi perdagangan itu sendiri, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi, masalah dalam pelaporan keuangan, hingga penyimpangan dalam transaksi afiliasi dan transaksi material.

Advertisements

Tiga emiten yang sahamnya terseret dalam kasus manipulasi perdagangan ini adalah PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM). OJK secara tegas menyatakan bahwa praktik manipulasi semacam ini sangat merugikan integritas pasar. Tindakan-tindakan tersebut secara artifisial menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan saham. Kondisi ini secara fundamental mengganggu mekanisme pasar yang sehat, di mana harga seharusnya terbentuk berdasarkan interaksi murni antara permintaan dan penawaran yang sesungguhnya. Akibatnya, investor dapat membuat keputusan investasi yang keliru, berpotensi mengalami kerugian signifikan, dan kepercayaan terhadap pasar modal secara keseluruhan dapat terkikis. OJK menekankan bahwa penindakan ini merupakan cerminan komitmen untuk memastikan keadilan dan transparansi.

“OJK menetapkan tindakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat keseriusan pelanggaran,” demikian pernyataan OJK yang dikutip pada Sabtu (21/11), menegaskan pendekatan yang terukur dan proporsional dalam penegakan hukum di pasar modal.

Advertisements

Kasus pertama melibatkan perdagangan saham HOMI, yang terjadi dalam periode antara 20 Maret hingga 21 Juli 2023. Dalam investigasi mendalamnya, OJK berhasil mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan, melibatkan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi kuat terkait dengan aktivitas manipulasi perdagangan tersebut. Sebagai respons atas pelanggaran ini, OJK mengeluarkan perintah agar PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S mengembalikan keuntungan tidak sah yang mereka peroleh, dengan total sebesar Rp 6,89 miliar. Selain perintah restitusi, sanksi lain yang dijatuhkan sangat serius: PT Sakti Maju Berdikari dan Teddi Budiman dikenai larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) selama lima tahun. Sementara itu, Hermanto menerima larangan yang lebih panjang, yaitu sepuluh tahun, dan Indra S selama tiga tahun. Guna memutus mata rantai potensi manipulasi lebih lanjut, OJK juga memerintahkan sejumlah perusahaan efek untuk menutup 15 rekening efek yang telah teridentifikasi terlibat dalam aktivitas perdagangan saham HOMI yang tidak sah.

Kasus kedua berpusat pada manipulasi perdagangan saham SAMF, yang berlangsung pada periode 4-19 Mei 2021. Setelah pemeriksaan komprehensif, OJK menetapkan enam pihak yang diduga kuat terlibat dalam skema ini. Mereka adalah Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya korelasi yang mencurigakan, di mana transaksi saham SAMF yang dilakukan oleh Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat terdeteksi berasal dari alamat yang sama, yaitu PT Bintang Pagi Kapital. Lebih lanjut, OJK juga menemukan keterkaitan erat antara Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur dengan emiten SAMF. Kristiyono diketahui menjabat sebagai Direktur PT Saraswanti Indo Genetech, yang merupakan perusahaan afiliasi dari SAMF, menunjukkan potensi konflik kepentingan. Sementara itu, direksi PT Surapon Berkah Makmur juga merupakan pegawai SAMF, yang semakin memperkuat dugaan adanya praktik manipulasi yang terkoordinasi. Dari kasus ini, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp 10,84 miliar oleh Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur. Sementara itu, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat diperintahkan untuk mengembalikan keuntungan sebesar Rp 1,72 miliar. Sebagai tambahan, OJK menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun kepada Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur, serta kepada Andre Parlindungan, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Rudi Riang Hepat. Adapun Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat menerima larangan yang lebih berat, yaitu selama sepuluh tahun.

Kasus ketiga yang menjadi fokus penindakan OJK melibatkan transaksi saham SMDM, yang terjadi dalam rentang waktu 6 September hingga 18 Oktober 2022. Dalam kasus ini, OJK berhasil mengidentifikasi manipulasi perdagangan yang dilakukan oleh sembilan pihak, yaitu Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto. Investigasi OJK mengungkapkan bahwa sebagian dari pihak-pihak ini melakukan transaksi saham SMDM dalam keikutsertaan mereka pada kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa kompetisi tersebut mungkin telah disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan praktik manipulatif. Atas pelanggaran serius ini, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp4,32 miliar. Selain itu, para pihak yang terlibat juga dikenai larangan beraktivitas di sektor PMDK dengan jangka waktu yang bervariasi, yaitu lima tahun dan tiga tahun, menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran yang berbeda-beda.

Denda Emiten dan Pengurus Perusahaan

Di luar kasus manipulasi saham yang merusak kepercayaan pasar, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah emiten atas pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan informasi, prosedur transaksi material, ketentuan transaksi afiliasi, serta masalah dalam pelaporan keuangan. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini sangat krusial untuk menjaga transparansi dan melindungi kepentingan investor.

Salah satu entitas yang dikenai sanksi adalah PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH). OJK menjatuhkan denda sebesar Rp 250 juta kepada perseroan karena dinilai tidak menyampaikan informasi atau fakta material kepada regulator dan masyarakat, serta tidak mencantumkan informasi penting tersebut dalam laporan tahunan 2022. Pelanggaran ini berkaitan dengan perkara hukum yang melibatkan Sean William Henley, yang menjabat sebagai Komisaris Utama TECH pada tahun 2022. Informasi material semacam ini wajib diungkapkan agar investor dapat membuat keputusan yang terinformasi. Selain denda kepada perusahaan, OJK juga mengenakan denda kepada sejumlah pengurus perusahaan yang bertanggung jawab, yaitu Rp 200 juta kepada Sean William Henley, serta masing-masing Rp 80 juta kepada Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha, menegaskan tanggung jawab pribadi pengurus dalam memastikan kepatuhan.

OJK turut menjatuhkan sanksi kepada PT Karya Bersama Anugerah Tbk karena tidak menjalankan prosedur transaksi material sesuai ketentuan atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. Transaksi material memerlukan persetujuan tertentu dan keterbukaan informasi untuk melindungi pemegang saham minoritas. Perseroan dikenai denda sebesar Rp 800 juta. Dua direksinya, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, juga dikenai denda sebesar Rp 400 juta secara tanggung renteng. Sanksi ini diberikan karena mereka dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, yang merupakan prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik.

Pelanggaran kewajiban pengalihan saham treasuri juga ditemukan pada PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. Perseroan belum mengalihkan 114,07 juta saham hasil pembelian kembali (buyback) hingga batas waktu yang ditetapkan, yaitu 4 April 2025. Saham treasuri yang tidak dialihkan kembali ke publik dapat mempengaruhi likuiditas pasar dan struktur kepemilikan. Atas pelanggaran tersebut, OJK mengenakan denda sebesar Rp 550 juta dan memerintahkan perseroan untuk mengalihkan saham treasuri tersebut dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.

Sementara itu, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dikenai denda sebesar Rp 325 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera. Transaksi afiliasi, yang melibatkan pihak-pihak berelasi, memiliki potensi konflik kepentingan sehingga harus dilakukan dengan prosedur yang transparan dan adil untuk melindungi semua pemegang saham.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk juga dikenai denda sebesar Rp 550 juta karena tidak memenuhi kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) kepada masyarakat setelah pelaksanaan penawaran tender wajib. Kewajiban ini penting untuk memastikan distribusi saham yang merata dan kepatuhan terhadap aturan pasar. OJK meminta Semen Indonesia untuk mengalihkan kembali sedikitnya 2,62% saham SMCB, atau sekitar 236,74 juta saham, kepada masyarakat paling lambat 31 Desember 2026.

Adapun PT Mark Dynamics Indonesia Tbk dikenai denda sebesar Rp 75 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dalam akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo. Pelanggaran ini sekali lagi menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme transaksi afiliasi untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau keuntungan yang tidak adil.

Soroti Keterbukaan dan Pelaporan Keuangan

Penegakan hukum OJK juga secara khusus menyasar masalah krusial terkait keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan. Dalam konteks ini, PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk menjadi salah satu objek penindakan. Perseroan dikenai denda sebesar Rp300 juta dan peringatan tertulis atas sejumlah pelanggaran serius dalam pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencakup isu-isu vital seperti penyajian transaksi pihak berelasi dalam laporan arus kas, pencatatan piutang dan utang pihak berelasi yang tidak sesuai, pelaporan transaksi afiliasi yang tidak akurat, serta ketidakpatuhan dalam keterbukaan informasi atas perjanjian utang dengan PT EMAS. Keseluruhan pelanggaran ini mengindikasikan kurangnya transparansi dan akurasi yang dapat menyesatkan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Tidak hanya perusahaan, individu yang terlibat dalam proses audit juga tidak luput dari pengawasan. OJK menjatuhkan denda sebesar Rp 15 juta kepada Jailani terkait pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020. Hal ini menekankan bahwa kualitas audit memegang peranan fundamental dalam memastikan keandalan laporan keuangan yang disajikan kepada publik.

OJK menegaskan bahwa penindakan terhadap sepuluh kasus pelanggaran ini merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi kepentingan investor. Regulator menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan transaksi efek, meningkatkan kualitas pemeriksaan yang dilakukan, serta berkoordinasi secara erat dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Kolaborasi ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini dan mencegah praktik-praktik yang berpotensi mengganggu integritas pasar. OJK juga menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah maupun nilai sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari efektivitas tindakan korektif yang diterapkan dan tingkat kepatuhan pihak yang dikenai sanksi terhadap ketentuan yang berlaku. Ini mencerminkan visi jangka panjang OJK untuk menciptakan pasar modal yang sehat, adil, dan terpercaya bagi semua partisipan.

Advertisements

Also Read

Tags