Menteri PKP: Laporkan Pengembang Nakal! Pemerintah Siapkan Dana Jumbo untuk Perumahan
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyerukan kepada masyarakat untuk aktif melaporkan pengembang perumahan yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, terutama terkait penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Imbauan ini menjadi krusial di tengah upaya pemerintah menggenjot sektor perumahan.
“Jika ada perumahan yang belum dilengkapi PSU dan belum diserahkan oleh pengembang, jangan ragu untuk melaporkannya kepada kami,” tegas Menteri Maruarar Sirait usai melakukan peninjauan rumah subsidi di Kota Serang, Banten, pada Sabtu, 9 Agustus 2025, seperti yang dilaporkan oleh Antara.
Lebih lanjut, Menteri PKP menegaskan bahwa kementeriannya memiliki direktorat jenderal khusus yang bertugas menangani permasalahan ini. Tim tersebut siap menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat terkait pembangunan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. “Laporkan saja jika ada hal-hal yang tidak sesuai kesepakatan, karena kami memiliki tim yang kuat untuk menindaklanjutinya,” imbuhnya.
Seruan ini datang seiring dengan rencana pemerintah untuk mengucurkan dana besar bagi sektor perumahan. Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp100 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang akan segera diumumkan. Dana ini diharapkan dapat memacu pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.
Dana KUR Perumahan ini diperuntukkan bagi para pengembang, dengan harapan mereka dapat mempercepat pembangunan. Namun, Menteri Maruarar mengingatkan bahwa pengembang juga harus memiliki tanggung jawab sosial, tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. “Pengembang memang pengusaha yang ingin mencari untung, tetapi mereka juga harus memiliki tanggung jawab,” katanya. Tanggung jawab ini termasuk menyediakan PSU yang memadai dan memenuhi janji kepada konsumen.
Menteri Maruarar juga memberikan apresiasi kepada pengembang yang bersikap terbuka, mau berdialog dengan warga dan pemerintah setempat, serta berani menerima saran untuk perbaikan. “Pengembang yang berani bertemu dengan warganya, berdiskusi, dan menjalin komunikasi dengan camat, itu adalah contoh yang baik. Keterbukaan adalah kunci,” pungkasnya. Sikap proaktif dan kolaboratif seperti ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan perumahan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Pilihan Editor: Mengapa Utang Kereta Cepat Sulit Lunas
Ringkasan
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mendorong masyarakat untuk melaporkan pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajibannya terkait penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Kementerian PKP memiliki tim khusus yang akan menindaklanjuti laporan terkait pembangunan yang tidak sesuai kesepakatan awal.
Seruan ini muncul bersamaan dengan rencana pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp100 triliun untuk program KUR Perumahan guna memacu pembangunan. Menteri Maruarar mengingatkan pengembang untuk memiliki tanggung jawab sosial dan menyediakan PSU yang memadai, serta mengapresiasi pengembang yang terbuka dan mau berdialog dengan warga dan pemerintah.
