CENTER of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti potensi dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pati. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyampaikan pandangannya ini menanggapi pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR, bersama sejumlah tokoh masyarakat sipil.
Presiden Prabowo, dalam pidatonya, mengklaim bahwa program MBG akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan prestasi siswa. Namun, Bhima berpendapat bahwa dampak MBG terhadap daya beli masyarakat tidak signifikan. Lebih lanjut, ia mengaitkan kenaikan PBB di Pati dengan program MBG. “Kenapa? Karena MBG salah satunya didanai dari hasil efisiensi belanja pemerintah pusat yang kemudian dialokasikan untuk MBG,” jelas Bhima di kantor Celios, Jakarta, pada Sabtu, 16 Agustus 2025.
Menurut Bhima, kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk mencari cara instan meningkatkan pendapatan, dan salah satunya adalah dengan menaikkan PBB. Di sisi lain, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk program MBG tahun depan, yang merupakan 44,2 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun.
Bhima juga menyoroti penurunan belanja modal pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi Rp 274,2 triliun, dibandingkan dengan Rp 344,3 triliun dalam APBN 2025. Penurunan sebesar 20,4 persen ini, menurutnya, berpotensi menunda pembangunan infrastruktur.
Selain itu, kenaikan PBB di beberapa daerah juga dikaitkan dengan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). Dalam RAPBN 2026, dana TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun, menurun signifikan dari alokasi APBN 2025 sebesar Rp 919 triliun.
Bhima menilai bahwa penurunan dana TKD ini mengindikasikan adanya sentralisasi fiskal. Ia memprediksi bahwa tekanan yang dialami daerah akan semakin besar dan merata di tahun mendatang. “Pada 2026 akan ada lebih banyak daerah seperti Pati, Jombang, Ponorogo, Cirebon juga, yang akan menaikkan (pendapatan) dengan cara instan,” ungkap Bhima.
Di Pati sendiri, kenaikan PBB mencapai angka fantastis, yaitu 250 persen. Hal ini memicu demonstrasi masyarakat yang menuntut pengunduran diri Bupati Pati. Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, mengungkapkan bahwa lonjakan serupa juga terjadi di berbagai daerah. “Di Kota Cirebon, PBB-P2 naik gila-gilaan, sampai ada kelompok pelaku usaha yang menggugat ke Mahkamah Agung,” kata Herman saat dihubungi pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Namun, pemerintah membantah bahwa kenaikan tarif PBB-P2 di berbagai daerah disebabkan oleh kurangnya transfer dana ke daerah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa keputusan menaikkan PBB merupakan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. “Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu (anggaran daerah kurang),” tegasnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Rabu, 13 Agustus 2025.
Dani Aswara dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Warga Tuntut Bupati Pati Mundur: Ketentuan Penggantian Kepala Daerah
Ringkasan
Celios menyoroti potensi dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengaitkan kenaikan PBB dengan pendanaan MBG yang berasal dari efisiensi belanja pemerintah pusat, sehingga memaksa daerah mencari cara instan meningkatkan pendapatan. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp 335 triliun untuk MBG, sementara dana transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 mengalami penurunan signifikan.
Kenaikan PBB di Pati mencapai 250 persen, memicu demonstrasi masyarakat. Kondisi serupa juga terjadi di daerah lain, seperti Cirebon. Meskipun demikian, pemerintah membantah bahwa kenaikan PBB disebabkan oleh kurangnya transfer dana ke daerah, dan menegaskan bahwa itu merupakan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Penurunan belanja modal pemerintah juga disoroti sebagai potensi penundaan pembangunan infrastruktur.
