Jawa Tengah Bergulat dengan Krisis Perumahan: Backlog Capai 1,3 Juta Unit
Jawa Tengah menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan perumahan warganya. Data terbaru menunjukkan adanya backlog atau kesenjangan perumahan yang mencapai lebih dari 1,3 juta unit.
Kabar ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, saat menghadiri acara Soloraya Property Awards di Hotel Alana, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu, 20 Agustus 2025.
“Berdasarkan data yang kami miliki, Provinsi Jawa Tengah mencatat backlog perumahan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 1.332.968 unit,” ujar Boedyo dalam sambutannya. Angka ini mencerminkan urgensi permasalahan perumahan di wilayah tersebut.
Backlog perumahan sendiri mengacu pada selisih antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang idealnya dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang seringkali kesulitan mengakses hunian layak.
Lebih lanjut, Boedyo menjelaskan bahwa dari total backlog tersebut, 1.122.968 unit merupakan backlog kelayakan yang mengindikasikan kondisi rumah yang tidak layak huni. Sementara itu, 210 ribu unit lainnya adalah backlog kepemilikan, yang berarti masyarakat belum memiliki rumah sama sekali.
Mengapa angka backlog ini begitu tinggi? Boedyo memaparkan beberapa kendala utama, di antaranya harga rumah yang terus melambung dan tidak sebanding dengan kemampuan daya beli masyarakat. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai akses pembiayaan perumahan juga menjadi faktor penghambat.
“Persoalan lainnya adalah ketersediaan lahan yang semakin terbatas, terutama di wilayah perkotaan. Banyak juga masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan perbankan (non-bankable), sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan kredit perumahan,” jelasnya. Semua kendala ini memerlukan solusi inovatif dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait.
Menanggapi program pemerintah pusat, yaitu Program 3 Juta Rumah, Boedyo menegaskan komitmen kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur untuk mendukung program tersebut. Komitmen ini diwujudkan melalui program “1 KK 1 Rumah Layak Huni,” yang bertujuan untuk memastikan setiap keluarga memiliki hunian yang layak.
Boedyo juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Soloraya Property Awards. Menurutnya, acara ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga menjadi motivasi penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam memenuhi kebutuhan dasar perumahan.
“Sektor perumahan bukan hanya dilihat dari sisi bangunan fisik, tetapi merupakan kebutuhan dasar seluruh umat manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, setiap orang berhak mendapatkan layanan dasar perumahan dan lingkungan yang sehat,” tegasnya.
Soloraya Property Awards merupakan hasil kolaborasi dari empat asosiasi pengembang perumahan di Solo Raya, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA).
Ajang ini memberikan 38 penghargaan kepada berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh penting, instansi pemerintah, dan perwakilan pemerintah daerah (pemda), sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam memajukan sektor properti. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori, seperti Pemda dengan Dukungan Terbaik, Notaris Terbaik, Kantor ATR/BPN Terbaik, Developer Terbaik, hingga penghargaan khusus untuk lifetime achievement.
Ketua Panitia Soloraya Property Awards, Bambang Ariyanto, menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk menyambut aglomerasi Soloraya dan memotivasi para pemangku kepentingan agar lebih inovatif dalam mengembangkan sektor properti.
“Penghargaan ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam merealisasikan Gerakan 3 Juta Rumah dari Asta Cita Presiden Prabowo,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Staf Khusus Wakil Menteri ATR/BPN, Budi Suryanto. Budi mengapresiasi penghargaan ini sebagai langkah positif dan menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara birokrat dan pengembang untuk memajukan birokrasi, terutama dalam hal pelayanan publik.
“Pelayanan publik tidak bisa ditawar lagi. Pelayanan yang cepat dan efisien bisa meningkatkan investasi dan melancarkan segala urusan,” kata Budi.
Budi juga menyinggung program percepatan layanan di BPN, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ATR/BPN yang baru. Ia menegaskan tidak ada lagi birokrasi yang mempersulit perizinan.
“Ini saatnya kita terbuka. Peta di wilayahmu, peta di desamu, ini sudah bersertifikat, ini belum. Jangan pernah mengeluarkan surat-surat yang sudah bersertifikat,” tegasnya.
Pilihan Editor: Plus-Minus Kredit Usaha Rakyat Perumahan
Ringkasan
Jawa Tengah menghadapi krisis perumahan yang serius dengan backlog mencapai 1,3 juta unit, menurut data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Tengah. Dari total tersebut, sebagian besar merupakan backlog kelayakan hunian, sementara sisanya adalah backlog kepemilikan. Beberapa kendala utama penyebab tingginya angka ini adalah harga rumah yang tidak terjangkau, kurangnya sosialisasi pembiayaan, dan keterbatasan lahan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah melalui program “1 KK 1 Rumah Layak Huni”. Soloraya Property Awards diadakan untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam memajukan sektor properti dan mendukung program pemerintah dalam merealisasikan Gerakan 3 Juta Rumah.
