Jakarta, IDN Times – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan kembali bersinergi melanjutkan skema burden sharing, sebuah langkah strategis untuk membiayai berbagai program ekonomi kerakyatan yang menjadi prioritas dalam agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa bank sentral tidak hanya mengandalkan suku bunga untuk menjaga stabilitas likuiditas. Lebih dari itu, BI juga aktif memperkuat kebijakan moneter ekspansif melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, sebuah langkah yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami terus memperbarui data, dan hingga saat ini, total pembelian SBN kami telah mencapai Rp200 triliun. Angka ini termasuk pembelian untuk debt switching,” ungkap Perry dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (2/9/2025), menunjukkan komitmen BI dalam mendukung program-program pemerintah.
Kolaborasi erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa sebagian hasil dari pembelian SBN tersebut dialokasikan langsung untuk program-program yang berpihak pada rakyat. Program-program ini mencakup pembangunan perumahan rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, dan berbagai inisiatif lain yang sejalan dengan kerangka Asta Cita.
Perry menambahkan, “Dengan skema burden sharing, atau pembagian beban bunga bersama, beban pembiayaan untuk program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita ini dapat diringankan secara signifikan,” menunjukkan efisiensi yang diperoleh melalui kerjasama ini.
Skema burden sharing ini, dengan pembagian beban bunga yang adil, terbukti efektif dalam menekan biaya pembiayaan program-program ekonomi kerakyatan yang tercantum dalam Asta Cita. Hal ini secara langsung menguntungkan masyarakat dan mempercepat realisasi program-program tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan lebih lanjut bahwa skema pembiayaan bersama dengan BI ini membuat pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi lebih terjangkau bagi pemerintah. Implikasinya, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih ringan, memungkinkan alokasi dana untuk sektor-sektor lain yang membutuhkan.
“Untuk Kopdes Merah Putih, pendanaannya menjadi lebih murah karena kita menerapkan semacam burden sharing dengan BI,” tutur Sri Mulyani, menekankan keuntungan finansial yang diperoleh melalui kerjasama ini.
Sebagai wujud komitmen pemerintah, dana APBN 2025 sebesar Rp16 triliun ditempatkan di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), yang selanjutnya akan disalurkan sebagai pembiayaan kepada Koperasi Merah Putih. Pada tahun 2026, penempatan dana di Himbara akan ditingkatkan sebesar Rp83 triliun, sehingga total dana APBN yang dialokasikan mencapai sekitar Rp99 triliun.
Meskipun skema pendanaan ini memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam merealisasikan program-programnya, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2026 mengidentifikasi beberapa potensi risiko yang mungkin timbul dari implementasi program Koperasi Merah Putih, sehingga mitigasi risiko menjadi fokus utama.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp200 triliun dalam skema burden sharing bersama Kementerian Keuangan. Pembelian ini mendukung program-program ekonomi kerakyatan dalam agenda Asta Cita, termasuk pembangunan perumahan rakyat dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Kerjasama ini meringankan beban pembiayaan pemerintah dan meningkatkan efisiensi anggaran.
Skema burden sharing membuat pendanaan program Koperasi Desa Merah Putih lebih terjangkau. Pemerintah mengalokasikan Rp16 triliun di Himbara pada 2025 dan akan meningkatkannya menjadi Rp83 triliun di 2026, total sekitar Rp99 triliun. Meskipun demikian, potensi risiko implementasi program Koperasi Merah Putih tetap diidentifikasi dan menjadi fokus mitigasi.
