BADAN Pangan Nasional (Bapanas) bergerak cepat untuk memastikan ketersediaan beras di pasar, menyusul laporan mengenai kelangkaan beras premium di beberapa jaringan ritel modern. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa situasi ini muncul karena penggilingan padi sedang menyesuaikan proses produksi mereka agar sesuai dengan standar pelabelan beras premium yang berlaku. “Sempat ada penurunan pasokan ke ritel modern, karena para pengusaha penggilingan padi berupaya comply dengan standar informasi yang tertera pada label,” ujar Arief dalam keterangan resminya, Rabu, 3 September 2025.
Standar kualitas yang dimaksud meliputi batasan broken (beras patah) maksimal 15 persen, kadar air 14 persen, dan derajat sosoh minimal 95 persen. Arief optimis, jika standar ini terpenuhi, penggilingan akan segera memasok kembali beras ke ritel modern. “Setelah sesuai standar, mereka akan kembali memasok ke pasar modern,” imbuhnya.
Kasus beras oplosan yang sempat mencuat beberapa waktu lalu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Terungkapnya praktik curang ini, menurut Arief, memacu kedisiplinan para pengusaha penggilingan padi. “Kejadian kemarin menjadi review bagi kita semua, terutama agar penggilingan padi lebih disiplin dalam memproduksi beras sesuai dengan informasi yang tertera di label,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Arief, terus berupaya menstabilkan harga pangan melalui berbagai program intervensi, seperti penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat pusat dan daerah, serta penyaluran bantuan pangan beras.
Beras yang disalurkan dalam program-program tersebut berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog. Saat ini, stok CBP mencapai 3,9 juta ton, jumlah yang dinilai cukup kuat untuk menopang upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan.
Efektivitas intervensi pemerintah mulai terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismatini, sebelumnya menyampaikan bahwa beras memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen pada Agustus 2025, dengan tingkat inflasi bulanan sebesar 0,73 persen. “Inflasi beras cenderung lebih rendah dibandingkan inflasi beras pada Juli 2025 yang mencapai 1,35 persen,” kata Pudji dalam konferensi pers daring pada Senin, 1 September 2025.
Penyaluran bantuan pangan beras pada periode Juni-Juli 2025 menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi penurunan inflasi beras bulanan. Sebanyak 365 ribu ton beras telah disalurkan kepada 18,27 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), dengan realisasi penyaluran mencapai 98,23 persen.
Selain itu, Bapanas menekankan bahwa distribusi beras SPHP yang terus digencarkan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran. Hingga akhir Agustus 2025, realisasi penyaluran SPHP mencapai 303 ribu ton. Pemerintah menargetkan penyaluran SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025, melalui berbagai kanal distribusi yang melibatkan BUMN sektor pangan, pemerintah daerah, BUMD, asosiasi, UMKM, ritel modern, dan pasar tradisional.
Arief menegaskan bahwa beras merupakan komoditas strategis yang sangat sensitif terhadap inflasi. Oleh karena itu, Bapanas akan terus berupaya memastikan ketersediaan beras dan menjaga harga tetap terjangkau melalui intervensi pasar. “Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas pangan nasional terjamin,” pungkas Arief.
Pilihan Editor: Mengapa Pemerintah Terus Menambah Bandara Internasional
Ringkasan
Kelangkaan beras premium di ritel modern disebabkan penggilingan padi menyesuaikan produksi dengan standar pelabelan baru, meliputi batasan beras patah, kadar air, dan derajat sosoh. Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimis pasokan akan kembali normal setelah standar terpenuhi, belajar dari kasus beras oplosan sebelumnya. Pemerintah terus berupaya menstabilkan harga pangan melalui program intervensi seperti SPHP dan bantuan pangan beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Stok CBP saat ini 3,9 juta ton dinilai cukup kuat menopang pengendalian inflasi. Efektivitas intervensi terlihat dari penurunan inflasi beras bulanan yang dilaporkan BPS, didorong oleh penyaluran bantuan pangan dan SPHP. Bapanas menekankan pentingnya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras sebagai komoditas strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas pangan nasional.
