Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melanjutkan program efisiensi anggaran hingga tahun anggaran 2026. Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya penghematan yang telah berhasil dilakukan selama periode 2020-2025.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa program efisiensi yang telah berjalan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 3,53 triliun. “Jika kita ukur sejak tahun 2020, kita telah berhasil mengurangi sejumlah anggaran yang tidak esensial. Estimasi total efisiensi yang dicapai dari tahun 2020 hingga 2025 mencapai Rp 3,53 triliun,” jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9).
Menurut Suahasil, efisiensi anggaran menjadi krusial mengingat skala sumber daya yang dikelola oleh Kemenkeu. Dengan total 1.071 satuan kerja, Kemenkeu memiliki 77.412 pegawai. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencatat 82.468 pegawai.
“Dalam rencana kerja anggaran 2026, kami akan terus mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran dan memperluas strategi efisiensi yang ada,” tegas Suahasil. Langkah ini menunjukkan komitmen Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemenkeu akan menerapkan beberapa strategi utama. Pertama, pelaksanaan kolaborasi kegiatan antar unit kerja. Kedua, perluasan implementasi standardisasi biaya. Ketiga, pengendalian biaya belanja birokrasi. Dan keempat, perluasan jangkauan kantor-kantor layanan bersama Kemenkeu di seluruh Indonesia. Strategi ini diharapkan dapat memangkas biaya operasional dan meningkatkan efektivitas kerja.
Selain efisiensi anggaran, Kemenkeu juga fokus pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Suahasil menyebutkan bahwa Kemenkeu telah menyiapkan kebijakan terkait SDM, termasuk proses rekrutmen pegawai baru yang lebih selektif.
“Komposisi pegawai terus kami perhatikan, kompetensi terus ditingkatkan, budaya pegawai terus dikembangkan, well-being diperhatikan, serta pembangunan digital workspace untuk meningkatkan kompetensi dan memungkinkan pegawai bekerja secara digital,” paparnya. Transformasi digital menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Kemenkeu mengusulkan anggaran sebesar Rp 52,06 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai program prioritas, antara lain kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi sebesar Rp 90,032 miliar, program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 1,997 triliun, pengelolaan belanja negara sebesar Rp 24,406 triliun, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko sebesar Rp 289,232 miliar, dan dukungan manajemen sebesar Rp 49,615 triliun. Alokasi anggaran ini menunjukkan komitmen Kemenkeu dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi.
Ringkasan
Kementerian Keuangan berencana melanjutkan program efisiensi anggaran hingga tahun 2026 setelah berhasil menghemat Rp 3,53 triliun dari tahun 2020 hingga 2025. Efisiensi ini menjadi penting mengingat besarnya sumber daya yang dikelola Kemenkeu dengan lebih dari seribu satuan kerja.
Strategi efisiensi meliputi kolaborasi kegiatan antar unit, standardisasi biaya, pengendalian belanja birokrasi, dan perluasan kantor layanan bersama. Kemenkeu juga fokus pada pengelolaan SDM melalui rekrutmen selektif, peningkatan kompetensi, dan pembangunan digital workspace. Dalam RAPBN 2026, Kemenkeu mengusulkan anggaran Rp 52,06 triliun untuk berbagai program prioritas.
