KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengalirkan dana sebesar Rp 200 triliun ke sistem perbankan nasional. Dana ini berasal dari kas negara yang saat ini mengendap di Bank Indonesia (BI), yang totalnya mencapai Rp 425 triliun, bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025) bahwa tujuan dari langkah ini adalah untuk menggerakkan roda perekonomian yang selama ini terhambat akibat dana yang mengendap.
Menariknya, dana yang akan ditempatkan di bank-bank BUMN ini memiliki ketentuan khusus. Menkeu menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Utang Negara (SUN). Pemerintah mengharapkan dana ini akan berfungsi layaknya deposito, yang kemudian dapat disalurkan dan memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menkeu Guyur Likuiditas Rp 200 Triliun
M. Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, menilai bahwa kebijakan ini akan secara signifikan meningkatkan likuiditas perbankan nasional. Peningkatan likuiditas ini diharapkan dapat memperkuat daya dorong (carried) ke sektor riil, memberikan angin segar bagi dunia usaha.
“Likuiditas tambahan ini berpotensi menjadi katalis positif bagi sektor perbankan. Terbukti, saham-saham big banks mengalami penguatan pada hari ini,” ungkap Nafan.
Sebagai informasi tambahan, pada perdagangan Kamis (11/9/2025), saham-saham bank BUMN mencatatkan kenaikan yang solid. Data dari Stockbit menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) memimpin penguatan dengan kenaikan sebesar 7,80%, mencapai level Rp 4.420 per saham. Saham BBNI dibuka pada harga Rp 4.210 per saham dan sempat menyentuh level tertinggi di Rp 4.430 per saham.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) juga mengalami kenaikan signifikan, yaitu sebesar 6,27%, mencapai level Rp 1.355 per saham. Saham BBTN dibuka pada harga Rp 1.315 per saham dan sempat mencapai level tertinggi di Rp 1.380 per saham.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) turut mencatatkan penguatan sebesar 5,15%, mencapai level Rp 4.080 per saham, setelah dibuka pada harga Rp 4.000 per saham. Saham BBRI sempat melonjak hingga level Rp 4.120 per saham.
Selanjutnya, saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menguat sebesar 1,82%, mencapai level Rp 4.480 per saham. Saham BMRI dibuka pada harga Rp 4.480 per saham dan sempat mencapai level tertinggi di Rp 4.540 per saham.
Kenaikan saham-saham bank BUMN ini diyakini didorong oleh euforia pasar terhadap rencana penarikan Rp 200 triliun ke dalam sistem perekonomian, sehingga menarik minat investor ritel untuk berinvestasi pada saham-saham tersebut.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Akan Kucurkan Dana Rp 200 Triliun ke Perbankan
Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, berpendapat bahwa kenaikan harga saham bank belakangan ini merupakan respons pasar terhadap ekspektasi perbaikan kinerja perbankan di masa depan. Hal ini didorong oleh sinyal kebijakan fiskal yang pro pasar serta adanya backstop likuiditas dari pemerintah.
“Selain itu, valuasi saham perbankan besar sudah mengalami diskon yang cukup dalam, sehingga membuka peluang bargain hunting pasca koreksi,” jelas Ekky pada Kamis (11/9/2025).
Sentimen ini mengindikasikan adanya pemulihan kepercayaan pasar terhadap Menteri Keuangan yang baru. Namun, masyarakat masih menunggu rincian teknis dari kebijakan ini untuk dapat menilai dampaknya secara komprehensif terhadap perekonomian.
Ringkasan
Kementerian Keuangan berencana mengalirkan dana Rp 200 triliun dari kas negara ke perbankan, khususnya bank BUMN, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana ini berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia.
Kebijakan ini disambut positif oleh pasar, terlihat dari kenaikan signifikan saham-saham bank BUMN seperti BBNI, BBTN, BBRI, dan BMRI. Analis menilai langkah ini akan meningkatkan likuiditas perbankan dan menjadi katalis positif bagi sektor riil, serta memulihkan kepercayaan pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
