JAKARTA, BANYU POS – Kabar gembira bagi Papua! Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua akan mendapatkan bagian dari penambahan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI). Targetnya, proses penambahan saham ini akan rampung pada Oktober 2025.
“Saham ini sebagian akan diberikan kepada BUMD Papua, dan ini akan terealisasi setelah tahun 2041. Tujuannya adalah agar eksplorasi dapat terus dilakukan,” jelas Bahlil usai ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/09/2025).
Perlu diketahui, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport di Indonesia, yang dijalankan oleh PTFI, akan berakhir pada tahun 2041. Namun, dengan bertambahnya kepemilikan saham Indonesia melalui Mining Industry Indonesia (MIND ID), IUPK tersebut akan diperpanjang hingga tahun 2061.
Menteri Bahlil Ungkap Tahap Akhir Divestasi Saham Freeport Diputuskan Oktober
Lebih lanjut, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah akan memperoleh penambahan saham dengan nilai pembelian yang sangat minim. “Ya, nyaris tidak ada nilai valuasinya. Jadi sangat kecil sekali, dan saya minta angka yang diberikan kepada pemerintah harus semurah mungkin. Dalam hal ini, untuk BUMD Papua dan MIND ID,” tambahnya.
Saat ini, Kementerian ESDM tengah berada dalam tahap finalisasi divestasi saham Freeport Indonesia, dengan target penambahan saham di atas 10%.
Jika target ini tercapai, kepemilikan saham Indonesia di PTFI yang semula 51,23% setidaknya akan bertambah menjadi 61,23%.
Sementara itu, Freeport-McMoRan, sebagai pemegang saham saat ini, memiliki 48,77%. Jika 10% saham diserahkan kepada Indonesia, maka persentase saham Mc-Moran akan berkurang setidaknya menjadi 38,77%.
Kementerian ESDM Sebut Empat SPBU Swasta Telah Sepakat Kerjasama B2B dengan Pertamina
Ringkasan
BUMD Papua akan mendapatkan bagian dari penambahan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah tahun 2041. Hal ini diungkapkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menargetkan proses penambahan saham rampung pada Oktober 2025. Penambahan saham ini memungkinkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport hingga tahun 2061.
Pemerintah akan memperoleh penambahan saham dengan nilai pembelian yang sangat minim, dan saat ini Kementerian ESDM tengah memfinalisasi divestasi saham Freeport Indonesia, menargetkan penambahan di atas 10%. Jika target tercapai, kepemilikan saham Indonesia di PTFI akan bertambah dari 51,23% menjadi setidaknya 61,23%, sementara persentase saham Freeport-McMoRan akan berkurang.
