BANYU POS – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran kewajiban ini akan ditangani melalui Badan Investasi Danantara Indonesia, bukan dari kas negara.
Penegasan ini disampaikan Menkeu sebelum menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Mandiri, Jakarta Selatan. Bahkan, saat itu, agenda spesifik rapat, termasuk kemungkinan pembahasan utang Whoosh, belum ia ketahui.
“Saya nggak tahu (apakah membahas utang Whoosh atau tidak). Tapi begini, bukan berarti utangnya tidak dibayar. Dulu, memang awalnya semua ditanggung pemerintah,” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).
Menkeu menjelaskan bahwa saat ini, seluruh dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dialihkan ke Danantara. Dengan demikian, Danantara dinilai memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menanggung pembayaran kewajiban terkait proyek kereta cepat tersebut.
KAI Masih Kurang Bayar Rp 2,2 Triliun Proyek LRT ke Adhi Karya, Danantara Kaji Skema Pembayaran Utang
“Tapi, setelah wewenang dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu,” jelasnya.
Meskipun demikian, Purbaya menekankan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya lepas tangan dari kewajiban ini. Mekanisme pembayaran hanya diarahkan agar tidak membebani APBN.
“Jadi, bukan utangnya tidak dibayar, tetap dibayar. Tapi melalui Danantara, bukan APBN. Arahnya memang saya inginkan seperti itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Danantara Indonesia telah mengusulkan dua skema penyelesaian utang KCIC kepada Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satu usulan tersebut adalah agar pemerintah turut menanggung sebagian utang proyek KCJB, yang dikenal juga dengan nama Whoosh.
PT KAI Tekor Hampir Rp 1 Triliun dari Investasi Kereta Cepat Whoosh
Usulan yang disampaikan oleh COO Danantara, Dony Oskaria, adalah agar infrastruktur KCIC nantinya diserahkan kepada pemerintah. Dengan demikian, KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur, atau yang disebut dengan model *Asset Light*.
Di sisi lain, Dony juga menegaskan bahwa kerugian yang dialami oleh PT KAI disebabkan oleh membengkaknya utang proyek Whoosh. Permasalahan inilah yang akan segera dicarikan solusinya.
Bahkan, ia memastikan bahwa persoalan yang dihadapi oleh salah satu BUMN tersebut telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Tahun 2025. “Ini akan kita selesaikan segera, nanti masuk dalam RKAP kita tahun ini,” jelas Dony.
Ringkasan
Menteri Keuangan menegaskan bahwa pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) akan dibayarkan melalui Badan Investasi Danantara Indonesia, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dilakukan dengan mengalihkan seluruh dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Danantara.
Meskipun demikian, pemerintah tidak lepas tangan, namun mekanisme pembayaran diatur agar tidak membebani APBN. Danantara telah mengusulkan skema penyelesaian utang KCIC, termasuk kemungkinan pemerintah menanggung sebagian utang dengan menyerahkan infrastruktur KCIC ke pemerintah, mengubah model bisnis KCIC menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur.
