BANYU POS – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, menyatakan optimisme terkait target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025. Pemerintah menargetkan realisasi PNBP mencapai Rp 477,2 triliun, sesuai dengan Laporan Semester (Lapsem). Angka ini memang lebih rendah dari target awal sebesar Rp 513,6 triliun yang ditetapkan sebelumnya untuk tahun yang sama.
Penurunan target PNBP ini, menurut Luky, merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan terkait penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dividen tersebut kini tidak lagi masuk ke kas Kemenkeu, melainkan langsung dialihkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Target outlook tahun ini memang menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh kebijakan baru mengenai peralihan penerimaan dividen BUMN yang sekarang dialihkan ke BPI Danantara,” jelas Luky saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).
Meskipun demikian, Kemenkeu mencatat kinerja yang cukup baik hingga akhir Oktober 2025. Realisasi PNBP telah mencapai Rp 402,4 triliun, atau setara dengan 84,3 persen dari target outlook Lapsem 2025.
“Hingga akhir Oktober, kita telah berhasil mengumpulkan Rp 402,4 triliun. Dari sisi persentase, ini sudah mencapai 84,3 persen dari outlook Lapsem 2025. Dengan sisa waktu dua bulan lagi, kami masih cukup optimis untuk mencapai target Rp 477,2 triliun tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Luky menjelaskan bahwa meskipun realisasi PNBP hampir mencapai target, pertumbuhan realisasi secara keseluruhan menunjukkan angka negatif atau terkontraksi sebesar 15,7 persen. Bahkan, jika penerimaan dividen BUMN dikeluarkan dari perhitungan (apple to apple), kontraksi masih terjadi sebesar 2,2 persen.
Dari total realisasi Rp 402,4 triliun, pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) tercatat sebesar Rp 178,5 triliun. Rinciannya, pendapatan Migas menyumbang Rp 81,5 triliun, mengalami penurunan 13,2 persen secara tahunan.
Sementara itu, pendapatan non-migas tercatat sebesar Rp 97 triliun, turun tipis 0,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan KND (kekayaan negara dipisahkan), yang sebagian besar berasal dari dividen BUMN, tercatat hanya sebesar Rp 11,8 triliun, mengalami kontraksi signifikan sebesar 85,1 persen.
“Pendapatan KND, khususnya dari BUMN, mengalami penurunan drastis dari target semula yang bisa mencapai Rp 90 triliun. Sekarang realisasinya hanya Rp 11,8 triliun,” paparnya.
Di sisi lain, pendapatan PNBP lainnya tercatat sebesar Rp 129,9 triliun, tumbuh 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,7 persen, mencapai Rp 82,2 triliun.
Dengan realisasi PNBP yang telah dicapai hingga akhir Oktober ini, Luky menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya keras untuk meningkatkan PNBP, terutama di tengah perubahan kebijakan terkait pengalihan dividen BUMN ke Danantara.
“Jadi, kami berusaha keras untuk menutup, meskipun tidak seluruhnya, penurunan dari dividen tersebut. Kami mencoba mengkompensasi sebagian penurunan tersebut dari jenis PNBP lainnya,” pungkasnya.
Ringkasan
Kementerian Keuangan optimis mencapai target PNBP sebesar Rp 477,2 triliun di akhir tahun 2025, meskipun target ini lebih rendah dari sebelumnya karena perubahan kebijakan dividen BUMN. Realisasi PNBP hingga akhir Oktober 2025 telah mencapai Rp 402,4 triliun atau 84,3% dari target, namun pertumbuhan secara keseluruhan menunjukkan kontraksi.
Penurunan target dan kontraksi pertumbuhan disebabkan oleh peralihan penerimaan dividen BUMN ke BPI Danantara, menyebabkan penurunan signifikan pada pendapatan KND. Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya meningkatkan PNBP dari sumber-sumber lain seperti SDA, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU untuk mengkompensasi penurunan dari dividen BUMN.
