Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah sukses menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin II pada tanggal 1 dan 2 Desember lalu. Acara yang dihadiri oleh 1.653 anggota, mencakup perwakilan dari Kadin pusat, pengurus daerah, hingga ketua asosiasi, ini menghasilkan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan mengangkat tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia,” Rapimnas ini menegaskan komitmen Kadin dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.
Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, menyatakan bahwa rekomendasi kebijakan ini akan dirumuskan dalam lembar kebijakan resmi untuk diserahkan langsung kepada Bapak Presiden. Masukan-masukan kunci yang dihasilkan meliputi upaya mengatasi hambatan investasi, mendorong industri padat karya, meningkatkan inovasi melalui insentif, menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta komitmen pengusaha dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Rekomendasi pertama mencerminkan optimisme Kadin terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan dapat mencapai di atas 5,5% pada tahun depan. Kadin juga menetapkan enam dari delapan agenda prioritas pemerintah sebagai “quick wins” atau program cepat yang bisa segera direalisasikan. Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), pengiriman pekerja migran, perbaikan dan pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, program magang berbayar, dan inisiatif Koperasi Merah Putih.
Kedua, Kadin menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Anindya Bakrie menegaskan bahwa Kadin akan aktif berkolaborasi dengan pemerintah untuk membuka lebih banyak peluang kerja, mengingat ini adalah salah satu isu fundamental bagi kesejahteraan masyarakat.
Catatan ketiga menyoroti harapan Kadin akan kemudahan investasi di berbagai sektor. Investasi dinilai krusial bagi Indonesia, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi, industri, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, hingga kecerdasan buatan (AI). Anindya menambahkan bahwa dengan penambahan likuiditas senilai Rp 276 triliun oleh Kementerian Keuangan, likuiditas bukanlah masalah utama. “Masalah ada di sisi permintaan,” ujarnya. Oleh karena itu, untuk kelancaran realisasi investasi, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa industri atau lahan, pemberian tax holiday bagi investasi skala menengah, serta kepastian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang jelas.
Keempat, Kadin mendesak agar industri padat karya dan digitalisasi dapat terus didorong. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya akselerasi hilirisasi di berbagai sektor, yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah dan daya saing.
Kelima, Kadin berharap adanya peningkatan produktivitas pekerja melalui program pelatihan dan pendidikan yang komprehensif. Secara khusus, Kadin menekankan pentingnya pendidikan integritas untuk membentuk etos kerja yang kuat di kalangan para pekerja.
Keenam, Kadin mendorong peningkatan inovasi melalui pemberian insentif untuk riset dan pengembangan teknologi, serta penguatan kerja sama riset dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Anindya Bakrie juga menyarankan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) lebih diselaraskan dengan kebutuhan keahlian industri nasional.
Ketujuh, Kadin berharap ada peningkatan daya saing perdagangan melalui beberapa cara, termasuk memperkuat trade remedies, memperbaiki tata kelola impor, dan menyederhanakan izin ekspor dan impor. Kadin juga berkomitmen untuk mendampingi UMKM dalam memanfaatkan kesepakatan perdagangan bebas (FTA), terlibat aktif dalam diplomasi dagang, serta menggalakkan kampanye Bangga Buatan Indonesia.
Kedelapan, Kadin menyoroti peran sentral UMKM untuk terlibat dalam program pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah. Hal ini didasari fakta bahwa usaha kecil menyerap hingga 98% tenaga kerja di Indonesia dan kontribusinya mencapai 60% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), menjadikannya tulang punggung perekonomian.
Catatan dan rekomendasi kesembilan menegaskan keinginan Kadin untuk turut serta dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Keterlibatan ini mencakup pembangunan pembangkit listrik berbasis tenaga air, panas bumi, hingga surya, sebagai bentuk dukungan terhadap transisi energi yang berkelanjutan.
Terakhir, catatan kesepuluh menyoroti komitmen sosial Kadin dalam membangun jembatan untuk memudahkan akses anak-anak di daerah terpencil yang harus menyeberangi sungai. Dana untuk proyek ini akan bersumber dari program corporate social responsibility (CSR) perusahaan anggota Kadin. Anindya Bakrie menyebutkan, “Ada 300 ribu jembatan yang harus dibangun dengan biaya Rp 200 juta hingga Rp 800 juta per jembatan,” menunjukkan skala kebutuhan infrastruktur vital ini.
