BANYU POS – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dan juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengeluarkan peringatan serius kepada pemerintah mengenai eskalasi tekanan ekonomi eksternal yang semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir. Peringatan tersebut disampaikan Said setelah ia memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pakar ekonomi terkemuka di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/2).
Said secara khusus menyoroti geliat lembaga-lembaga keuangan internasional kenamaan seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody’s, dan FTSE. Observasinya menunjukkan bahwa mereka cenderung menahan diri atau bersikap lebih konservatif hingga Mei 2026 mendatang. Fenomena ini, menurut Said, adalah sinyal peringatan serius yang tidak boleh diabaikan bagi stabilitas perekonomian Indonesia.
“Jujur saja, kita diterpa badai, tekanan dari luar yang begitu dahsyat,” ujar Said, menggarisbawahi urgensi situasi tersebut. Ia menekankan bahwa pembacaan kondisi ini mutlak harus direspons dengan langkah mitigasi yang konkret dari pemerintah, bahkan seharusnya dipimpin langsung oleh Presiden. Lebih lanjut, Said mendesak Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar segera menggelar rapat koordinasi untuk merespons dinamika yang ada. Baginya, klaim sepihak mengenai fundamental ekonomi yang kuat atau proyeksi pertumbuhan di kisaran 5,4–5,6 persen tidak akan cukup untuk menenangkan pasar tanpa disertai bukti nyata perbaikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Secara khusus, Said Abdullah mengalihkan perhatiannya pada persoalan krisis kepercayaan investor (trust) yang bersumber dari isu transparansi di pasar modal. Ia menyoroti belum terealisasinya secara optimal komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kewajiban free float 15 persen. Selain itu, praktik coordinated trading behavior atau yang populer disebut sebagai “goreng saham” masih terus membayangi bursa, menambah daftar panjang tantangan yang harus diatasi untuk memulihkan keyakinan investor.
“Tanpa menunggu pihak asing memvonis kita dengan istilah de-freeze atau rebalancing, kita sebenarnya memiliki potensi untuk melakukan perbaikan secara mandiri,” jelas Said. Ia menegaskan bahwa esensi dari upaya saat ini bukan hanya sekadar mendorong pertumbuhan pasar modal, melainkan yang jauh lebih krusial adalah membangun kepercayaan. Fondasi kepercayaan inilah yang akan menjadi penentu keberlanjutan dan daya tarik investasi di perekonomian Indonesia.
Melanjutkan pandangannya, Said kembali mengingatkan bahwa periode Mei 2026 berpotensi menjadi sangat krusial. Hal ini berkaitan erat dengan jadwal berbagai evaluasi menyeluruh dari lembaga-lembaga pemeringkat global yang akan menentukan peringkat investasi Indonesia.
Untuk menghadapi tantangan ini, Said secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa independensi Bank Indonesia (BI) dan OJK tetap terjaga dan dihormati. Tujuannya adalah agar kedua lembaga regulator keuangan tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam upaya mitigasi dampak ekonomi yang mungkin terjadi, khususnya pada kuartal pertama dan kedua tahun ini. Keberpihakan pada independensi ini vital demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
“Jika memang ini adalah momentum krusial bagi bangsa kita, maka momentum ini harusnya dipimpin langsung oleh Presiden,” pungkas Said, menegaskan kembali pentingnya kepemimpinan strategis dari kepala negara dalam menghadapi gejolak perekonomian global.
