Warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah tengah Gaza telah menyalurkan suara mereka dalam pemilihan kota atau pemilu munisipal pada Sabtu (25/4). Penyelenggaraan pemilu Palestina ini menjadi yang pertama kalinya sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023, menandai sebuah periode krusial di tengah gejolak politik dan kemanusiaan.
Kantor berita AFP melaporkan, pemilu ini dilaksanakan dalam kondisi politik yang penuh tantangan, di mana ruang ekspresi politik terasa sempit. Hal ini turut diperparah dengan meningkatnya skeptisisme publik terhadap efektivitas proses demokrasi itu sendiri.
Menurut data Komisi Pemilihan Pusat yang berpusat di Ramallah, terdapat sekitar 1,5 juta pemilih terdaftar di Tepi Barat yang diduduki Israel, serta sekitar 70.000 pemilih di wilayah Deir al-Balah, Gaza. Namun, dinamika kontestasi politik dalam pemilihan kota ini dinilai sangat terbatas. Mayoritas daftar kandidat berafiliasi dengan Fatah, partai yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, atau maju sebagai calon independen.
Ketiadaan daftar kandidat dari Hamas, rival utama Fatah yang menguasai sebagian besar Jalur Gaza, menjadi sorotan utama. Di sejumlah kota, kandidat yang didukung Fatah hanya bersaing dengan daftar calon independen, termasuk beberapa yang dipimpin oleh tokoh-tokoh dari Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) yang dikenal berhaluan kiri.
Minimnya pilihan kandidat ini memicu pesimisme di kalangan sebagian pemilih. Mahmoud Bader, seorang pengusaha dari Kota Tulkarem di Tepi Barat, menyatakan ia tetap akan memilih, namun tanpa ekspektasi tinggi terhadap perubahan yang signifikan.
“Apakah kandidat independen atau partisan, itu tidak berpengaruh dan tidak akan membawa manfaat bagi kota ini,” ujarnya. Bader juga mengutarakan pandangan bahwa kondisi di lapangan masih sangat ditentukan oleh faktor eksternal. “Pendudukan (Israel) yang mengatur Tulkarem. Ini hanya akan menjadi gambaran untuk media internasional—seolah-olah kami memiliki pemilu, negara, atau kemerdekaan (padahal tidak),” tambahnya, menggambarkan pandangan kritis terhadap otonomi politik Palestina.
Fenomena menarik lainnya adalah di banyak kota penting, termasuk Nablus dan Ramallah yang merupakan pusat pemerintahan Palestina, hanya satu daftar kandidat yang diajukan. Kondisi ini secara otomatis menjadikan kandidat tersebut pemenang tanpa perlu proses pemungutan suara, yang semakin memperkuat kesan terbatasnya kompetisi politik dalam pemilu munisipal ini.
Secara logistik, tempat pemungutan suara di Tepi Barat dijadwalkan buka dari pukul 07.00 hingga 19.00 waktu setempat. Berbeda dengan itu, di Deir al-Balah, Gaza, pemungutan suara ditutup lebih awal pada pukul 17.00, sebuah penyesuaian yang terpaksa dilakukan akibat keterbatasan listrik di wilayah yang terdampak parah oleh perang.
Di tengah berbagai tantangan ini, Koordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ramiz Alakbarov, menyambut baik pemilu Palestina sebagai langkah positif. Ia mengapresiasi para penyelenggara yang dinilai mampu menjaga kredibilitas prosesnya.
“Pemilu pada Sabtu (25/4) ini merupakan peluang penting bagi rakyat Palestina untuk menjalankan hak demokratis mereka di tengah periode yang sangat menantang,” tegas Alakbarov.
Khusus di Gaza, ini adalah pemungutan suara pertama sejak pemilu legislatif 2006 yang dimenangkan oleh Hamas. Namun, kali ini, pemilihan kota hanya digelar di Deir al-Balah, yang dipilih karena dianggap relatif stabil. Sebagian besar penduduknya tidak mengungsi selama lebih dari dua tahun konflik antara Hamas dan Israel.
Jamal al-Fadi, seorang pengamat politik dari Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir, menyebut pemilu ini sebagai semacam “uji coba.” Ia menyatakan, “Pemilihan di Deir al-Balah merupakan eksperimen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan, karena tidak ada survei opini pascaperang.”
Meskipun diwarnai keterbatasan dan pesimisme, sebagian warga masih memandang pemilu ini sebagai simbol vital bagi keberlangsungan politik Palestina. Farah Shaath, 25 tahun, misalnya, mengaku antusias untuk pertama kalinya memberikan suaranya.
“Meski tidak seperti pemilu di tempat lain, ini adalah penegasan bahwa kami tetap ada di Jalur Gaza, apa pun yang terjadi,” ungkapnya, menunjukkan semangat ketahanan.
Dalam hal keamanan, Komisi Pemilihan mengumumkan telah merekrut petugas dari organisasi masyarakat sipil dan menunjuk perusahaan keamanan swasta untuk mengamankan lokasi pemungutan suara. Namun, sebuah sumber internal di Gaza mengungkapkan bahwa aparat Hamas juga akan terlibat dalam pengamanan dengan menempatkan personel tidak bersenjata di sekitar 12 lokasi pemungutan suara di Deir al-Balah.
