Kenaikan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 50 basis poin, kini mencapai 5,25 persen, memicu kewaspadaan serius terhadap dinamika ekonomi Indonesia. Meskipun belum terperosok ke dalam fase krisis, kondisi saat ini dinilai telah memasuki tahap “lampu kuning” yang memerlukan perhatian ekstra.
Menurut M Rizal Taufikurahman, seorang ekonom terkemuka dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), langkah agresif Bank Indonesia (BI) ini menjadi indikator bahwa tekanan terhadap rupiah dan stabilitas pasar keuangan nasional sudah mencapai level yang menuntut respons lebih serius dan terukur.
Rizal menjelaskan lebih lanjut dalam wawancaranya dengan Jawapos.com pada Rabu (20/5), bahwa kenaikan BI-Rate ini bukan sekadar penyesuaian teknis moneter biasa. Sebaliknya, ini adalah sinyal kuat bahwa BI sedang memprioritaskan stabilitas nilai tukar dan berusaha menjaga kepercayaan pasar di tengah gempuran berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi pelemahan nilai rupiah, arus keluar modal (capital outflow), tingginya volatilitas di pasar global, serta meningkatnya persepsi risiko terhadap prospek ekonomi domestik.
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, BI, kata Rizal, mengambil langkah preventif. Tujuannya adalah untuk membendung potensi tekanan pada rupiah agar tidak berkembang menjadi inflasi impor yang lebih parah atau gangguan stabilitas makroekonomi yang lebih luas dan merusak.
Namun, BI juga menyadari dilema yang ada. Kenaikan suku bunga yang terlalu agresif, di satu sisi, berisiko besar menekan pertumbuhan kredit, investasi, konsumsi masyarakat, hingga memperlambat aktivitas di sektor riil secara keseluruhan.
Oleh karena itu, kebijakan pengetatan moneter melalui kenaikan suku bunga ini dibarengi dengan penguatan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). Strategi ini bertujuan untuk memastikan likuiditas perbankan tetap memadai dan longgar, sehingga penyaluran kredit dapat terus mengalir ke sektor-sektor prioritas. Sektor-sektor ini mencakup pangan, hilirisasi industri, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perumahan, serta sektor-sektor strategis yang berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja.
Rizal juga mengamati bahwa BI tampaknya tetap berupaya memberikan insentif likuiditas khusus bagi perbankan yang proaktif dalam menyalurkan kredit produktif dan secara aktif mendukung geliat pertumbuhan ekonomi domestik.
Dengan tegas ia menyatakan, “Menurut saya, kondisi saat ini memang sudah masuk fase ‘lampu kuning’ yang perlu diwaspadai, tetapi belum berada pada level krisis.” Pernyataan ini menegaskan perlunya kehati-hatian tanpa menimbulkan kepanikan berlebihan.
Meskipun demikian, Rizal mengakui bahwa posisi BI saat ini tidaklah mudah. Mereka harus menyeimbangkan antara upaya menjaga stabilitas rupiah dan pasar keuangan, tanpa memicu perlambatan ekonomi yang terlalu dalam dan berpotensi merugikan masyarakat.
Rizal menguraikan bahwa arah kebijakan BI saat ini mencerminkan strategi yang dikenal sebagai “stability first but growth guarded“. Ini berarti stabilitas tetap menjadi prioritas utama, namun pertumbuhan ekonomi juga dijaga dengan cermat melalui relaksasi likuiditas dan penguatan intermediasi kredit. Tujuannya adalah agar tekanan dari gejolak global tidak menjalar lebih luas dan mengganggu sektor domestik.
Dengan kata lain, Rizal menyimpulkan, BI tengah menjalankan strategi ganda yang kompleks: memperketat kebijakan moneter demi menjaga rupiah dan stabilitas eksternal, sekaligus mempertahankan relaksasi likuiditas agar sektor riil tidak mengalami perlambatan yang mendalam.
Langkah ini juga mencakup pemberian insentif bagi bank-bank yang aktif menyalurkan kredit produktif dan berupaya menurunkan bunga kredit baru. Rizal menutup dengan menyatakan, “Menurut saya, arah kebijakan ini menunjukkan bahwa BI kini menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama, tetapi tetap berusaha menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tekanan global tidak berkembang menjadi pelemahan ekonomi domestik yang lebih luas.”
