Uji coba perlinsos digital yang dilakukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Kabupaten Banyuwangi membuktikan, digitalisasi mampu menghadirkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, cepat, dan transparan.
Uji coba perdana yang berlangsung pada September 2025 diikuti 359.079 kepala keluarga atau sekitar 55,6 persen populasi Banyuwangi. Program ini didukung 4.087 agen lapangan, serta melibatkan lebih dari 9.000 warga yang aktif mengajukan sanggah. Pada tahap awal, digitalisasi difokuskan pada penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Keberhasilan tersebut mendorong perluasan implementasi ke 43 kabupaten/kota. Dalam satu bulan terakhir, tercatat 1,8 juta warga telah terdaftar dalam sistem, dengan sekitar 79 persen berasal dari luar Pulau Jawa. Program ini juga didukung oleh hampir 70 ribu agen yang siap membantu masyarakat mengakses layanan digital.
Digitalisasi membawa perubahan signifikan pada layanan perlindungan sosial. Waktu pendaftaran yang sebelumnya dapat mencapai 200 hari kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit. Biaya layanan yang sebelumnya mencapai Rp150.000 kini gratis, sementara proses verifikasi dilakukan melalui portal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan teknologi verifikasi wajah. Mekanisme ini meningkatkan akurasi data sehingga risiko salah sasaran dapat ditekan.
Selain meningkatkan kualitas layanan, perlinsos digital juga berpotensi menghasilkan efisiensi belanja negara hingga Rp170 triliun–Rp260 triliun. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mempercepat pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran perlindungan sosial tersalurkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
