Managing Director Industrialization Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Ardy Muawin menilai pemberian subsidi atau insentif bisa mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia. Ia menyebut subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dinikmati oleh industri kendaraan konvensional bisa dialihkan penempatannya untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik.
“Subsidi bensin itu puluhan triliun, ratusan triliun, itu yang menyubsidi sehingga industri (otomotif) bisa terbang. Nah, sekarang dipindah aja subsidinya BBM, kita pindahkan ke subsidi baterai, toh baterainya buatan Indonesia,” kata Ardy, dalam Katadata Policy Dialogue ‘Made in Indonesia: Membangun Daya Saing Industri yang Berkelanjutan’ di Kantor Katadata, Jakarta, Selasa (28/7).
Namun untuk membentuk strategi kebijakan seperti ini, dibutuhkan anchor project. “Nanti harapannya ada subsidi dari pemerintah atau step in lah ya, apapun bentuknya, sehingga diharapkan ke depan agar kita bisa sustain,” ujar Ardy.
Dukungan Fiskal dari Negara
Wakil Koordinator Sekretariat Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Dimas Muhamad mencontohkan keberhasilan Cina menguasai rantai pasok kendaraaan listrik global tidak lepas dari dukungan fiskal negaranya.
Baca juga:
- Danantara Bidik Investasi Industri Hulu Panel Surya
- PT IBC Buka Peluang Pengembangan Baterai Sodium-ion dan Solid State di Indonesia
- Pabrik Baterai EV CATIB Bakal Diresmikan di Momen Perayaan HUT RI Bulan Depan
“Itu semua bukan tiba-tiba saja terjadi, tapi karena negaranya itu kasih support Rp260 triliun per tahun,” ujar Dimas.
Dukungan tersebut dibagi-bagi untuk berbagai aspek. “Ada subsidi R&D (research and development), potongan pajak, subsidi konsumen untuk beli mobil buatan Cina, subsidi direct kepada pelaku usahanya,” ucap Dimas menambahkan.
Hal serupa dilakukan India, dengan menggelontorkan Rp 80 triliun per tahun untuk subsidi kepada industri. Dalam hal ini, Dimas menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam mendorong industrialisasi.
“Negara perlu hadir, memberi dukungan, pembiayaan, keberpihakan. Ini bukan untuk membantu konglomerat, bukan untuk meningkatkan konsentrasi ekonomi, bukan menolong orang yang kaya dengan menjadi industrialis, tapi soal penciptaan kerja berkualitas,” kata dia.
Meskipun demikian, tetap dibutuhkan ‘keguyuban’ antara pemerintah, lembaga pembiayaan, industri, media, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun industri hijau.
