Perdebatan mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia kembali mengemuka seiring dengan adanya usulan untuk merombak batasan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah bergulirnya wacana tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk tetap berpegang teguh pada koridor yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku saat ini. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memberikan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjadikan batas defisit APBN sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai acuan utama dalam pengelolaan keuangan negara.
Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas fiskal di mata publik serta pelaku pasar. Suahasil Nazara menjelaskan bahwa wacana atau diskusi mengenai perubahan batas defisit fiskal sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam lanskap kebijakan ekonomi Indonesia. Gagasan untuk menyesuaikan angka tersebut demi memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi belanja negara telah berulang kali muncul dari waktu ke waktu. Kendati demikian, Kementerian Keuangan memilih untuk bersikap konservatif dan patuh pada aturan hukum yang saat ini masih menjadi fondasi legal pengelolaan keuangan di tanah air.
Dasar Hukum dan Komitmen Kementerian Keuangan
Sikap tegas Kementerian Keuangan ini didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan yang telah berusia lebih dari dua dekade ini menjadi pilar utama dalam menjaga disiplin fiskal Indonesia pasca-krisis ekonomi akhir tahun 1990-an. Suahasil Nazara menekankan bahwa seluruh jajaran di Kementerian Keuangan bekerja dengan koridor hukum yang sah dan berlaku secara konstitusional saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka dalam konferensi pers APBN Kita yang diselenggarakan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengabaikan undang-undang yang sedang berlaku demi mengikuti wacana yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, fokus utama Kementerian Keuangan saat ini adalah menjalankan mandat undang-undang dengan penuh tanggung jawab. Komitmen nyata dari ketaatan terhadap batas defisit ini juga dapat dilihat dari postur anggaran jangka menengah yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah.
Salah satu bukti konkret dari komitmen tersebut tercermin dalam proyeksi angka defisit untuk beberapa tahun ke depan. Sebagai contoh, dalam rancangan jangka menengah, pemerintah menetapkan proyeksi defisit sebesar 2,4 persen dari PDB untuk APBN tahun anggaran 2027. Angka proyeksi ini sebelumnya telah disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada pertengahan Agustus 2026. Proyeksi defisit yang berada di bawah ambang batas maksimal 3 persen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah secara sadar mendesain kebijakan fiskal yang sehat, terukur, dan aman dari risiko fiskal yang berlebihan.
Pentingnya Menjaga Ekspektasi dan Kondusivitas Publik
Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola persepsi dan ekspektasi publik serta pelaku ekonomi global. Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan negara sangat dipengaruhi oleh faktor ekspektasi atau harapan dari berbagai pihak, termasuk investor, lembaga pemeringkat kredit, dan masyarakat luas. Pembahasan mengenai isu-isu sensitif seperti batasan defisit anggaran memerlukan kehati-hatian yang sangat tinggi agar tidak menimbulkan kegaduhan di sektor keuangan.
Menurut Suahasil Nazara, diskusi mengenai perubahan aturan fiskal harus senantiasa dilakukan secara konstruktif dan dalam suasana yang kondusif. Hal ini penting agar tidak memicu sentimen negatif atau ketidakpastian yang dapat menyulitkan pengelolaan fiskal itu sendiri. Jika pasar menangkap sinyal bahwa pemerintah akan melonggarkan disiplin anggaran tanpa perhitungan yang matang, hal itu dikhawatirkan dapat meningkatkan biaya pinjaman negara dan mengganggu stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan berupaya menghindari penyampaian ekspektasi-ekspektasi baru yang berpotensi mempersulit ruang gerak pengelolaan keuangan negara di masa mendatang.
Usulan Penghapusan Batas Defisit dari Parlemen
Di sisi lain, dorongan untuk melakukan reformasi terhadap aturan batas defisit ini datang dari lembaga legislatif. Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mukhamad Misbakhun, menyuarakan opsi untuk menghapus batas defisit APBN sebesar 3 persen terhadap PDB tersebut. Wacana ini mengemuka secara intensif dalam forum pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Misbakhun mempertanyakan relevansi dan sifat absolut dari angka 3 persen tersebut dalam konteks pengelolaan fiskal modern di Indonesia.
Politikus dari Partai Golkar ini menilai bahwa batasan tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai suatu ketentuan yang sakral dan tidak dapat diubah. Ia mengajak semua pihak untuk meninjau kembali landasan hukum dari penetapan angka defisit tersebut. Menurut analisis hukum yang dipaparkannya, ketentuan mengenai batas maksimal defisit sebesar 3 persen sebenarnya tidak diatur secara eksplisit di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pernyataan ini disampaikan oleh Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR yang mempertemukan anggota komisi dengan Panja RUU tentang Keuangan Negara. Dalam rapat tersebut, Misbakhun menantang pandangan umum yang menganggap angka 3 persen sebagai aturan baku yang tertulis jelas dalam pasal-pasal utama undang-undang. Ia menyatakan bahwa selama ini banyak pihak yang merujuk pada angka 3 persen sebagai batasan defisit, namun ketika ditanya mengenai letak pasal spesifiknya, tidak ada yang mampu menunjukkannya karena hal tersebut memang bukan merupakan norma utama dalam batang tubuh regulasi tersebut.
Analisis Yuridis dan Kebutuhan Ruang Ekspansi Fiskal
Lebih lanjut, Mukhamad Misbakhun memberikan penjelasan mendalam mengenai struktur yuridis dari Undang-Undang Keuangan Negara yang berlaku saat ini. Ia memaparkan bahwa ketentuan di dalam batang tubuh undang-undang tersebut sebenarnya hanya mengatur prinsip dasar bahwa APBN harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang dan ditetapkan melalui undang-undang. Apabila dalam pelaksanaannya anggaran negara mengalami defisit, maka pemerintah diwajibkan untuk menetapkan sumber-sumber pembiayaan yang jelas guna menutup defisit tersebut, salah satunya melalui penarikan utang.
Batasan angka defisit sebesar 3 persen serta batas rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB sesungguhnya baru muncul dan dijelaskan pada bagian Penjelasan dari undang-undang tersebut, bukan pada pasal-pasal utama yang mengikat di bagian batang tubuh. Berdasarkan perbedaan penempatan ini, Misbakhun menilai ada ruang interpretasi hukum yang lebih fleksibel yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan dinamika kebutuhan pembangunan nasional.
Menurut pandangan Misbakhun, kondisi perekonomian nasional saat ini sangat membutuhkan intervensi nyata dari pemerintah melalui instrumen fiskal. Kebijakan fiskal yang terlalu ketat dinilai dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam melakukan akselerasi pembangunan dan memberikan stimulus ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, ia memandang bahwa peninjauan ulang terhadap batas defisit ini menjadi sangat krusial agar pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merespons tantangan ekonomi global maupun domestik.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Menghindari Middle Income Trap
Argumentasi yang diajukan oleh pihak parlemen ini juga didasarkan pada visi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi Indonesia. Mukhamad Misbakhun menekankan bahwa Indonesia saat ini sedang berada pada periode yang sangat menentukan, di mana negara ini memiliki momentum emas berupa bonus demografi. Momentum ini ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang jauh lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif, yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.
Namun, untuk memanfaatkan momentum emas ini secara optimal, Indonesia membutuhkan lompatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau yang dikenal dengan istilah middle income trap. Proses transisi dari negara berpendapatan menengah menuju negara berpendapatan tinggi membutuhkan investasi besar-besaran di berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat. Semua program intervensi tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat dari APBN.
Misbakhun berpendapat bahwa upaya untuk membawa masyarakat keluar dari jerat pendapatan menengah menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi tidak akan berjalan maksimal jika ruang ekspansi fiskal pemerintah terus-menerus dibatasi atau dikunci oleh aturan defisit yang kaku. Dengan membuka atau melonggarkan batas defisit tersebut, pemerintah diharapkan dapat merancang program-program pembangunan yang lebih progresif dan ekspansif, yang pada akhirnya mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional demi mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
