Thailand dan Kamboja Sepakat Bertemu, Malaysia Siap Jadi Penengah Konflik Perbatasan
Upaya meredakan ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja memasuki babak baru. Para pemimpin kedua negara telah setuju untuk bertemu dalam sebuah perundingan mediasi yang akan difasilitasi oleh Malaysia. Pertemuan penting ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 waktu setempat, menandai harapan baru untuk penyelesaian damai.
Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechatachai, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, direncanakan akan terlibat dalam dialog langsung. Keputusan ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk mencari solusi melalui jalur diplomasi.
“Mereka sangat percaya pada Malaysia dan meminta saya menjadi mediator,” ungkap Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, pada Minggu (27/7), seperti dikutip dari Reuters. Kepercayaan ini menempatkan Malaysia pada posisi kunci dalam menjembatani perbedaan dan memfasilitasi terciptanya kesepakatan.
Inisiatif perundingan ini muncul setelah Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang juga menjabat sebagai ketua ASEAN 2025, mengusulkan gencatan senjata. Dukungan internasional juga datang dari Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, yang pada Sabtu (26/7) menyatakan bahwa Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai gencatan senjata.
Baca juga:
- Trump Sebut Thailand dan Kamboja Sepakat Rundingkan Gencatan Senjata
Sebelumnya, Bangkok dan Phnom Penh saling tuding terkait penyebab meningkatnya permusuhan di wilayah perbatasan. Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh militer Thailand melakukan penembakan dan serangan darat pada Minggu pagi di beberapa titik sepanjang perbatasan. Tuduhan ini dibalas oleh pihak militer Thailand yang menyatakan bahwa Kamboja telah melepaskan tembakan ke berbagai area, termasuk yang berdekatan dengan permukiman warga sipil.
Perselisihan perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung selama beberapa dekade. Salah satu titik yang menjadi sumber ketegangan adalah wilayah sekitar kuil Ta Moan Thom dan Preah Vihear. Kuil Preah Vihear sendiri telah diputuskan menjadi wilayah Kamboja oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1962.
Situasi kembali memanas pada tahun 2008 setelah Kamboja berupaya mendaftarkan kuil tersebut sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Langkah ini memicu protes dan meningkatkan ketegangan di antara kedua negara.
Pada bulan Juni lalu, Kamboja menyatakan telah meminta Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Thailand. Namun, Bangkok menegaskan bahwa mereka tidak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut dan lebih memilih pendekatan bilateral dalam menyelesaikan masalah ini.
Ringkasan
Thailand dan Kamboja sepakat untuk bertemu dalam perundingan mediasi yang difasilitasi oleh Malaysia guna meredakan ketegangan di perbatasan. Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechatachai, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, akan berdialog langsung, menunjukkan komitmen untuk mencari solusi diplomatik.
Malaysia, atas kepercayaan kedua negara, berperan sebagai mediator, menjembatani perbedaan dan memfasilitasi kesepakatan. Inisiatif ini muncul setelah usulan gencatan senjata dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, didukung oleh pernyataan dari Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, mengenai kesepakatan kerja sama gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja.
