Kementerian Keuangan mewaspadai sentimen negatif pada pasar keuangan Indonesia akibat usulan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan status pasar saham dari Emerging Market ke Standalone Market.
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DJSEF Kemenkeu, Wahyu Utomo menilai bergejolaknya pasar saham Indonesia ini dapat merembet pada pengelolaan fiskal, lantaran penurunan peringkat tersebut dapat menurunkan pula kepercayaan pelaku pasar terhadap aset rupiah. Jika itu terjadi, maka dapat merembet pada perubahan asumsi makro seperti nilai tukar rupiah hingga imbal hasil (yield) SBN.
Menurut Wahyu, setiap pelemahan kurs Rp 100 per US$ dapat menambah beban belanja Rp 6,1 triliun dan memperlebar defisit sebesar Rp 800 miliar. Hal ini juga turut memengaruhi biaya impor energi, yang dampaknya bisa membuat belanja subsidi dan kompensasi meningkat.
Di sisi lain, Wahyu menuturkan, perlunya juga mengantisipasi kenaikan yield obligasi, untuk mempertahankan daya tarik investor terhadap surat utang pemerintah. Menurut dia, setiap kenaikan yield 0,1% dapat menambah belanja Rpb1,9 triliun dan memperlebar defisit Rp 1,9 triliun.
Wahyu menyebut, hal ini dapat terjadi bila nantinya terjadi penurunan satus pasar saham dan tidak dilakukan perbaikan. Ia menilai dampak fiskal merupakan hal yang tak terhindarkan.
“Fiskal kemungkinan dari sisi pajak, dari sisi nilai tukar meningkat. Kalau nilai tukar meningkat, dampaknya subsidi juga meningkat. Defisit akan melebar. Jadi, tantangan untuk mengendalikan APBN juga sangat menantang. Mudah-mudahan itu tidak terjadi,” kata Wahyu dalam acara Katadata Policy Dialogue: ‘Outlook Ekonomi 2027: Bagaimana Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Bisa Kerek Pertumbuhan Tinggi?’ yang digelar di kantor Katadata Indonesia, Jakarta Selasa (20/10).
Ia menjelaskan bahwa prospek ekonomi Indonesia masih tergolong baik bila dilihat dari segi ukurannya. Wahyu membandingkan size perekonomian Indonesia mencapai US$ 1,5 triliun, jauh dibandingkan dengan negara-negara di Asean seperti salah satunya Vietnam US$ 0,5 triliun. Ia pun meyakini peluang downgrade saham Indonesia tidak sebesar negara-negara yang sebelumnya sudah diturunkan ke Standalone Market.
“Beda ceritanya kalau misalnya dulu terjadi di Argentina. Size ekonominya US$ 0,4 triliun. Jadi itu memungkinkan lah. Kalau sekarang rasa-rasanya kemungkinan itu selalu ada, tetapi probabilitasnya tidak sebesar kalau terjadi di Argentina,” kata dia.
Atas dasar itulah ia mengatakan, Kemenkeu menyoroti perlunya perbaikan tata kelola otoritas terkait terkhusus untuk meningkatkan transparansi serta menegakkan aturan main yang lebih adil. Wahyu menilai, hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah mendorong reformasi pasar modal agar lebih transparan.
“Karena kita ingin ekonomi kita kuat, maka pasar modal kita harus semakin besar, kan itu tujuannya. Kalau risiko (penurunan status pasar saham) itu terjadi, memang dampaknya luar biasa,” kata Wahyu.
Adapun, berdasarkan Laporan Semester (Lapsem) I/2026, pemerintah memproyeksikan defisit APBN melebar dari target APBN Rp 689,1 triliun (2,68% PDB) ke Rp 734,3 triliun (2,85% PDB). Pada 2027, pemerintah menargetkan defisit APBN seebsar Rp 671,2 triliun atau setara 2,4% terhadap PDB. Hingga September 2026, defisit APBN tercatat berada di angka Rp 319 triliun atau 1,24% terhadap PDB.
