BANYU POS – Jakarta – Kabar gembira untuk sektor kesehatan! Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memprioritaskan kesehatan masyarakat. Buktinya, alokasi anggaran untuk sektor ini akan tetap dijaga di angka 5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sejak tahun 2016, #UangKita secara konsisten dialokasikan lebih dari 5 persen untuk sektor kesehatan. Tujuannya jelas, agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan yang berkualitas,” ungkap Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Sabtu (2 Agustus 2025).
Pada tahun 2025 ini saja, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 218,5 triliun untuk memajukan sektor kesehatan. Dana jumbo ini akan disalurkan untuk berbagai program strategis, salah satunya adalah penguatan layanan dasar melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Program ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok-pelosok negeri, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran tersebut juga difokuskan pada pemerataan akses layanan kesehatan dasar. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi untuk mencegah penyakit menular, dan edukasi gizi yang sangat penting, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai. “Program-program yang sudah terbukti baik ini akan terus kami lanjutkan dan bahkan ditingkatkan lagi di tahun 2026. Kami percaya bahwa fasilitas layanan kesehatan adalah hak setiap warga negara Indonesia,” tegasnya.
Komitmen pemerintah ini bukan hanya isapan jempol belaka. Pada semester pertama tahun 2025, realisasi anggaran kesehatan telah mencapai Rp 78,6 triliun, atau sekitar 36 persen dari total alokasi yang direncanakan. Dari jumlah tersebut, Rp 52,1 triliun disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), sementara sisanya, Rp 26,5 triliun, dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Sebagian dari anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi rumah sakit, dengan nilai mencapai Rp 1,9 triliun. Fokus utama revitalisasi ini adalah peningkatan kualitas rumah sakit tipe D/D Pratama menjadi RS Kelas C. Prioritasnya adalah penguatan layanan-layanan krusial seperti jantung, stroke, dan urologi, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan medis yang lebih komprehensif.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp 23,2 triliun untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memastikan masyarakat kurang mampu tetap terlindungi dan memiliki akses ke layanan kesehatan. Tak hanya itu, Rp 1,1 triliun digelontorkan untuk program vaksinasi dan imunisasi, serta Rp 140,1 miliar untuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), sebagai upaya deteksi dini penyakit dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
Pilihan Editor: Strategi Lanjutan Setelah Tarif Trump Berlaku
Ringkasan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN. Pada tahun 2025, anggaran kesehatan mencapai Rp 218,5 triliun yang akan digunakan untuk program strategis seperti penguatan layanan dasar melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dan pemerataan akses layanan kesehatan dasar.
Realisasi anggaran kesehatan pada semester pertama 2025 telah mencapai Rp 78,6 triliun, dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Dana tersebut digunakan untuk revitalisasi rumah sakit, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program vaksinasi dan imunisasi, serta program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
