Pemerintah Singapura secara resmi memberikan klarifikasi terkait munculnya dugaan penjualan kembali atau re-ekspor komoditas gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) yang berasal dari Indonesia ke negara-negara lain. Melalui Kementerian Energi, Perdagangan, dan Industri atau Ministry of Trade and Industry (METI) Singapura, pihak pemerintah setempat menegaskan bahwa berbagai perusahaan komersial yang beroperasi di wilayah hukumnya memang aktif melakukan aktivitas perdagangan LNG yang bersumber dari beragam negara produsen di seluruh dunia.
Sebagaimana dilaporkan oleh media terkemuka Singapura, The Straits Times, juru bicara resmi dari METI menjelaskan bahwa terdapat lebih dari 50 perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura yang menjalankan kegiatan bisnis berupa pembelian, pemasaran, hingga perdagangan LNG secara global. Pasokan LNG yang diperdagangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut mencakup berbagai negara produsen, termasuk di antaranya adalah pasokan yang berasal dari Indonesia. Keberadaan aktivitas bisnis ini dinilai sebagai hal yang wajar dan wajar terjadi mengingat status strategis Singapura yang selama ini berperan sebagai salah satu pusat perdagangan internasional (international trading hub) utama di kawasan regional maupun global.
Dalam keterangannya, juru bicara METI tersebut juga mengidentifikasi bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, serta Malaysia merupakan jajaran negara sumber utama (top source market) dari pasokan LNG yang diperdagangkan secara luas oleh perusahaan-perusahaan internasional yang berdomisili di Singapura. Penjelasan ini memberikan gambaran mengenai diversifikasi rantai pasok dan portofolio perdagangan energi yang dikelola di dalam ekosistem perdagangan negara tetangga tersebut.
Lebih lanjut, pihak METI memberikan penjelasan teknis mengenai mekanisme operasional perdagangan LNG yang kerap menjadi pemicu kesalahpahaman publik. Juru bicara METI menyatakan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan perdagangan yang berdomisili di Singapura mengambil berbagai keputusan komersial terkait alokasi dan transaksi kargo LNG tersebut, proses pengiriman fisik kargo pada umumnya berlangsung secara langsung dari negara asal atau negara produsen menuju ke negara tujuan pemesan. Dengan demikian, kargo LNG tersebut secara fisik tidak melalui atau melintasi wilayah teritorial Singapura dalam proses distribusinya.
Di sisi lain, terdapat perbedaan mendasar antara mekanisme perdagangan kargo LNG global dengan pasokan gas alam yang diimpor oleh Singapura melalui jalur pipa. Pemerintah Singapura mengonfirmasi bahwa mereka memang mengimpor gas alam dari Indonesia melalui jaringan pipa antarnegara, namun impor tersebut diperuntukkan khusus guna memenuhi kebutuhan energi domestik di dalam negerinya sendiri. Juru bicara METI menegaskan secara eksplisit bahwa seluruh volume gas alam yang diimpor dari Indonesia melalui saluran pipa ini difungsikan sepenuhnya untuk penggunaan dalam negeri dan sama sekali bukan untuk kebutuhan re-ekspor atau dijual kembali ke negara lain.
Isu mengenai pengelolaan pasokan energi ini mengemuka setelah Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan dugaannya terkait tata kelola ekspor gas Indonesia. Bahlil menduga bahwa sebagian dari komoditas LNG yang diimpor oleh Singapura dari Indonesia telah dijual kembali ke pasar internasional. Politisi tersebut mengungkapkan bahwa berdasarkan pengamatannya, dari total sekitar 148 kargo LNG yang dikirimkan dari Indonesia, sebagian di antaranya disinyalir diperdagangkan serta diekspor kembali ke negara lain, sementara sebagian sisanya memang ditujukan untuk konsumsi domestik Singapura.
Pernyataan dari Menteri Bahlil tersebut muncul bertepatan dengan langkah taktis pemerintah Indonesia yang mulai mengurangi volume ekspor gas alam ke Singapura sejak pekan sebelumnya. Kebijakan pengurangan volume pengiriman ini diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dan pasokan gas domestik di dalam negeri. Meski melakukan pemotongan volume pasokan, Bahlil memastikan bahwa jumlah ekspor gas yang dikirimkan setelah penyesuaian tersebut tetap berada dalam batas aman dan dipastikan tetap memenuhi angka pasokan minimum yang telah disepakati dan tertulis dalam kontrak kerja sama antarnegara.
Menindaklanjuti kebijakan penyesuaian ekspor ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan perincian mengenai besaran volume gas yang dialihkan dari kuota ekspor. SKK Migas mencatat bahwa total volume gas yang dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Penyerapan pasokan ini dibagi menjadi dua sumber utama, yakni sebanyak 15 juta kaki kubik standar per hari berasal dari lapangan di kawasan Natuna, serta 16 juta kaki kubik standar per hari sisanya dialokasikan dari lapangan yang berada di wilayah Sumatra.
Di pihak lain, otoritas regulasi energi Singapura, yaitu Otoritas Pasar Energi Singapura atau Energy Market Authority (EMA), memberikan estimasi terkait dampak dari kebijakan pengurangan pasokan gas asal Indonesia tersebut. EMA memperkirakan bahwa langkah pengurangan pengiriman gas pipa dari Indonesia tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kestabilan kebutuhan energi nasional Singapura. Berdasarkan kalkulasi pihak EMA, volume pengurangan pasokan gas alam dari Indonesia tersebut hanya mencakup porsi yang relatif kecil, yaitu kurang dari 2 persen dari total keseluruhan kebutuhan gas harian di negara tersebut.
Upaya Meredakan Ketegangan
Pernyataan dan dinamika yang berkembang terkait pasokan energi ini diiringi oleh serangkaian langkah diplomasi dan komunikasi publik dari para pejabat pemerintah serta kalangan dunia usaha untuk meredakan potensi ketegangan antara kedua negara tetangga. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyampaikan ketegasannya bahwa komitmen investasi bilateral antara Singapura dan Indonesia tetap berdiri kokoh serta berjalan utuh, meskipun dihadapkan pada isu pasokan gas serta persoalan lingkungan seperti kabut asap lintas batas.
Dalam agenda pertemuannya secara langsung dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di Jakarta, Rosan menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia dan Singapura memiliki komitmen bersama yang kuat untuk terus memperkuat serta memperluas kerja sama di bidang investasi. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Kamdani, menilai bahwa iklim diplomasi yang kondusif, termasuk pertemuan penting antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, mampu menjadi sarana yang efektif dalam meredakan ketegangan yang sempat mencuat di publik.
Guna menindaklanjuti berbagai isu strategis dalam hubungan bilateral, selama kunjungan resmi Menlu Vivian Balakrishnan ke Indonesia pada tanggal 27 hingga 29 Oktober, kedua negara telah mencapai kesepakatan penting untuk membentuk sebuah satuan tugas bersama (joint task force). Pembentukan satuan tugas ini ditujukan secara khusus untuk meningkatkan intensitas pertukaran informasi secara berkala, sekaligus memperkuat koordinasi teknis dalam upaya penegakan hukum guna menanggulangi serta meminimalisasi bencana kabut asap yang berdampak pada kedua wilayah.
Upaya untuk menenangkan suasana juga disuarakan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menegaskan pandangannya bahwa penyesuaian atau pengurangan ekspor gas alam yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hendaknya tidak menjadi pemicu perselisihan atau konflik yang merugikan hubungan diplomatik antarnegara. Ia mengaku telah berdiskusi dan berkoordinasi secara langsung dengan Menteri Bahlil Lahadalia untuk membahas persoalan teknis ini secara bijak. Dalam keterangannya kepada para insan pers pada Selasa (27/10), Luhut menekankan bahwa tidak ada alasan fundamental bagi Indonesia dan Singapura untuk berselisih paham mengenai masalah pasokan energi ini.
Secara terpisah, dinamika hubungan bilateral ini juga menyentuh aspek infrastruktur digital. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyerukan kepada seluruh pihak terkait agar dapat menahan diri dan menyikapi situasi dengan kepala dingin. Pernyataan Meutya ini dikeluarkan menanggapi komentar yang sebelumnya disampaikan oleh mantan Anggota Parlemen Singapura, Calvin Cheng, mengenai tingkat ketergantungan konektivitas internet Indonesia terhadap jaringan infrastruktur di Singapura.
Merespons hal tersebut, Meutya Hafid memberikan catatan penyeimbang dengan mengingatkan bahwa sebagian besar dari jalur jaringan kabel bawah laut yang mendukung konektivitas digital Singapura sejatinya juga membentang dan melintasi kawasan perairan teritorial Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Digital tersebut menegaskan bahwa keberadaan dan keandalan seluruh infrastruktur digital yang ada harus dilindungi serta dijaga secara bersama-sama. Langkah kolaboratif dalam menjaga aset digital ini dinilai sangat krusial tidak hanya demi menjaga kepentingan strategis kedua negara, tetapi juga untuk menjamin kelancaran konektivitas jaringan global secara berkelanjutan.
