BANYU POS — Pemerintah menyiapkan tiga strategi kebijakan fiskal untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Strategi tersebut mencakup penguatan sumber pertumbuhan yang sudah ada, transformasi sektor ekonomi, serta perluasan akses pasar dan investasi ke luar negeri.
Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional, meski sejumlah risiko global masih perlu diwaspadai.
Risiko tersebut antara lain arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), fluktuasi harga energi, dan dinamika perdagangan dunia.
“Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” ujar Wahyu dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Outlook Ekonomi 2027” di Jakarta, Selasa (20/10).
Menurut Wahyu, sejumlah indikator domestik masih mendukung upaya menjaga momentum pertumbuhan. Indikator tersebut meliputi inflasi yang terkendali, neraca perdagangan yang surplus, cadangan devisa yang memadai, serta pertumbuhan kredit dua digit.
Dari Kota hingga Desa: Cara Negara Menyambung Pembangunan Antardaerah
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September juga menunjukkan perkembangan positif.
Penerimaan negara tumbuh 25,5 persen, sementara belanja negara meningkat 19 persen. Pada periode yang sama, keseimbangan primer mencatatkan surplus Rp 125,5 triliun.
Wahyu menjelaskan, APBN akan tetap berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam gejolak ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan menstabilkan harga. Pemerintah juga akan mempercepat belanja produktif dengan tetap menjaga disiplin fiskal.
Tiga Strategi Mengejar Pertumbuhan Ekonomi
Wahyu memaparkan tiga pendekatan yang disiapkan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis.
Pendekatan pragmatis dilakukan dengan memperkuat sumber pertumbuhan yang sudah ada, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menopang sektor produktif, seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.
Percepatan belanja pemerintah dan pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, serta menjaga daya beli masyarakat.
Adapun pendekatan transformatif ditempuh melalui sinergi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Fokusnya mencakup peningkatan investasi, industrialisasi, dan pengembangan industri berorientasi ekspor.
Sementara itu, pendekatan diplomatis diarahkan untuk memperluas akses pasar, menarik investasi, serta membuka peluang perdagangan dan kesempatan kerja di luar negeri.
Belanja Negara untuk Prioritas Pembangunan
Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara direncanakan sebesar Rp 4.106,3 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas 3 persen.
Alokasi belanja negara mencakup anggaran pendidikan sebesar Rp 824 triliun, perlindungan sosial Rp 539,7 triliun, kesehatan Rp 244,9 triliun, serta ketahanan pangan Rp 195,3 triliun.
Dari sisi penerimaan, perpajakan tetap menjadi sumber utama dengan kontribusi sekitar 75 persen terhadap pendapatan negara. Namun, peningkatan penerimaan juga membutuhkan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan perluasan basis usaha.
Dalam forum yang sama, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional Luthfi Ridho menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah perubahan kondisi global.
Menurut dia, pergerakan suku bunga internasional dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya melalui kebijakan yang terukur.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menekankan pentingnya kepastian kebijakan untuk mendorong dunia usaha merealisasikan investasi.
“APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta. Pemerintah juga dapat memperkuat keterhubungan perusahaan besar dan UMKM melalui pendampingan berkelanjutan serta insentif bagi perusahaan yang membantu UMKM masuk ke rantai pasok industri,” kata Aviliani.
Sinergi kebijakan fiskal, kepastian regulasi, dan keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Selain menjaga stabilitas, APBN diharapkan mampu mendorong investasi, memperkuat sektor produktif, dan memperluas aktivitas ekonomi.
