Setelah 13 tahun berkiprah sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dijadwalkan akan dihapus pencatatannya atau delisting hari ini, Selasa (10/11). Perusahaan yang pernah menjadi salah satu raksasa tekstil di Asia Tenggara itu akhirnya harus angkat kaki dari bursa setelah dinyatakan pailit.
Berdasarkan data BEI, Sritex memiliki 20,45 miliar saham yang tersebar di tangan sejumlah pemegang saham, mulai dari pengendali hingga ritel. Meski akan delisting, data kepemilikan saham Stockbit yang dihimpun Katadata menunjukkan porsi saham publik atau free float SRIL masih mencapai 39,89% dari total saham beredar.
Persoalan ini membayangi nasib investor ritel SRIL. Hingga menjelang delisting, tak ada pengumuman yang menyebut perusahaan kebanggaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini akan menuntaskan kewajibannya kepada para investor sebelum benar-benar hengkang dari bursa, yaitu membeli kembali saham-saham publik yang beredar atau buyback.
Perjalanan Sritex sebenarnya jauh lebih panjang daripada kiprahnya di pasar modal. Perusahaan yang didirikan Lukminto atau Ie Djie Shien ini telah berdiri selama enam dekade. Berawal dari usaha perdagangan kain di Pasar Klewer, Solo pada 1966, Sritex berkembang menjadi perusahaan tekstil terintegrasi yang memasok produk ke pasar internasional, termasuk seragam militer untuk sejumlah negara.
Di bawah Grup Sritex, perusahaan ini pernah mempekerjakan sekitar 50.000 karyawan dan menjadi salah satu pemain uatama industri tekstil Tanah Air. Namun masa keemasan Sritex berakhir di penghujung 2024.
Pada 21 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang menyatakan Sritex pailit setelah perusahaan dinilai lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada salah satu kreditornya. Keputusan tersebut menjadi awal berakhirnya operasional perusahaan yang kemudian berdampak pada ribuan pekerja.
Pada 1 Maret 2025, penutupan operasional Sritex berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.665 karyawan. Lantas, bagaimana perjalanan bisnis Sritex dari usaha perdagangan kain di Pasar Klewer hingga menjadi raksasa tekstil yang akhirnya bangkrut dan sahamnya dihapus dari BEI? Berikut perjalanannya.
Sejarah Sritex: Dari Pasar Klewer Solo hingga Melantai di Pasar Modal
Sritex didirikan di oleh Lukminto atau yang lahir dengan nama Ie Djie Shien. Dia memulai usaha dengan berdagang kain di Pasar Klewer, Surakarta (Solo), Jawa Tengah pada tahun 1966.
Dua tahun berselang, Lukminto mendirikan usaha skala pabrik bernama UD Sri Rejeki Isman di Sukoharjo pada tahun 1968, yang kemudian berkembang menjadi PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Pabrik tersebut memproduksi kain mentah dan bahan putihan untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil.
Bisnis Sritex terus berkembang. Pada 1982, perusahaan mendirikan pabrik penenunan pertamanya. Dua tahun kemudian, Sritex memperoleh kepercayaan untuk memproduksi seragam militer bagi pasukan NATO dan Jerman.
Pada 1992, perusahaan memperluas fasilitas produksinya hingga memiliki empat lini bisnis terintegrasi, yakni pemintalan, penenunan, penyelesaian kain dan garmen. Integrasi itu memungkinkan Sritex mengolah bahan baku hingga menjadi produk pakaian jadi dalam satu rangkaian produksi.
Untuk mendukung operasionalnya, Sritex memusatkan sebagian besar kegiatan produksi di kawasan industri seluas sekitar 79 hektare di Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan juga merekrut tenaga profesional dari sejumlah negara, seperti Korea Selatan, Filipina, India, Jerman dan Cina.
Seiring ekspansi bisnis, Sritex juga menjalin kerja sama dengan sejumlah merek internasional. Beberapa klien besarnya antara lain H&M, Walmart, K-Mart dan Jones Apparel.
Setelah puluhan tahun membangun bisnis, Sritex akhirnya membawa sahamnya melantai di pasar modal melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada 17 Juli 2013.
Dengan kode saham SRIL, perusahaan menawarkan 5,6 miliar saham baru dengan harga IPO Rp 240 per saham. Dalam aksi korporasi itu, SRIL menunjuk PT Bahana Sekuritas sebagai penjamin emisi efek.
Setelah IPO, saham SRIL sempat naik ke Rp 276 pada 1 Agustus 2013. Pergerakannya berlanjut hingga mencapai harga tertinggi sepanjang masa atau all time high ke Rp 470 pada 1 Juli 2015. Seiring berjalannya perdagangan, saham SRIL kemudian bergerak fluktuatif dan berakhir di Rp 146 sebelum dihentikan perdagangannya (suspend).
Di BEI, SRIL juga sempat dikenal sebagai emiten yang rutin membagikan dividen kepada pemegang sahamnya.
Sekitar setahun setelah IPO, perseroan membagikan dividen sebesar Rp 2 per saham dengan imbal hasil dividen atau dividend yield 1,12%. Pembagian dividen terbesar terjadi pada 2018 ketika SRIL membagikan Rp 8 per saham dengan dividend yield sekitar 2,41%.
Namun, pembagian dividen mulai menyusutt. Pembagian dividen pada tahun 2020 menjadi yang terakhir bagi pemegang saham SRIL.
Melihat ekspansi bisnisnya, pada Februari 2015, Menteri Perindustrian saat itu Saleh Husin meresmikan perluasan pabrik SRIL dengan nilai investasi US$ 104 juta. Dua tahun kemudian, Presiden Joko Widodo meresmikan ekspansi pabrik perusahaan dengan investasi Rp 2,6 triliun.
SRIL juga memperkuat bisnis pemintalannya melalui akuisisi PT Primayudha Mandirijaya dan PT Bitratex Industries pada 2018.
Untuk mendukung ekspansi-ekspansi itu, SRIL tidak hanya mengandalkan dana hasil IPO. Perseroan juga melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement pada 2017.
Melalui aksi korporasi tersebut, perusahaan menerbitkan sekitar 1,86 miliar saham baru dan menghimpun dana sekitar Rp 658 miliar untuk memperkuat struktur permodalan.
Selain melalui penerbitan saham, SRIL aktif mencari pendanaan melalui surat utang, termasuk medium term notes (MTN) dan obligasi. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional serta pengembangan kapasitas produksi.
Ekspansi bisnis SRIL berlanjut hingga 2020. Pada tahun tersebut, perusahaan memproduksi dan mendistribusikan sekitar 45 juta masker dalam waktu tiga minggu sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perlengkapan kesehatan selama pandemi Covid-19. Namun, di tengah berbagai ekspansi tersebut, kondisi keuangan perusahaan ternyata mulai menghadapi tekanan.
Beban Utang Membengkak, SRIL Dinyatakan Pailit
Titik balik perjalanan SRIL terjadi pada 21 Oktober 2024. Pengadilan Niaga Semarang menyatakan perusahaan beserta tiga anak usahanya pailit setelah dinilai lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Indo Bharat Rayon (IBR).
Putusan tersebut berawal dari gugatan pembatalan perjanjian perdamaian atau homologasi dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sebelumnya telah disepakati pada 25 Januari 2022.
Dalam gugatan itu, IBRn menilai Grup Sritex tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai kesepakatan. IBR kemudian meminta pembatalan perdamaian PKPU kemudian SRIL beserta tiga anak usahanya dinyatakan pailit.
Ketiga anak usaha itu adalah PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries dan PT Primayudha Mandirijaya.
Berdasarkan catatan keuangan SRIL per 30 Juni 2024, perusahaan memiliki total liabilitas sekitar US$ 1,6 miliar atau setara Rp 25,1 triliun. Sementara itu, kewajiban dagang kepada IBR tercatat sebesar Rp 101,31 miliar atau sekitar 0,38% dari total liabilitas perusahaan.
IBR menggugat SRIL karena mengaku tidak menerima pembayaran kewajiban sejak Juli 2023. Berdasarkan putusan homologasi, Grup Sritex seharusnya membayar cicilan bulanan sebesar US$ 17.000 atau sekitar Rp 268,17 juta, maupun melunasi utang tersebut pada saat jatuh tempo.
Selain persoalan utang, industri tekstil nasional juga menghadapi tekanan dari masuknya produk impor, terutama dari Cina saat itu. Pelaku industri menilai derasnya produk impor dan pelonggaran ketentuan perdagangan melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 turut memperberat persaingan produsen tekstil dalam negeri.
Setelah dinyatakan pailit, pengelolaan aset dan kewajiban Sritex berada di bawah kewenangan kurator untuk kepentingan proses pemberesan harta pailit.
Dampaknya juga dirasakan para pekerja. Manajemen Sritex sebelumnya menyebut putusan pailit berpotensi berdampak langsung terhadap 14.112 karyawan. Perusahaan juga memperingatkan dampaknya terhadap usaha kecil dan menengah yang bergantung pada aktivitas bisnis Sritex.
Pemerintah sempat menyiapkan sejumlah langkah untuk meminimalkan dampak kepailitan, terutama terhadap tenaga kerja dan keberlangsungan industri. Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN dilibatkan dalam upaya penanganan persoalan tersebut.
Namun, upaya-upaya itu tak mampu mempertahankan kegiatan operasional SRIL. Pada 1 Maret 2025, operasional SRIL resmi ditutup dan sebanyak 10.665 pekerja terkena PHK massal.
SRIL Delisting, Nasib 39% Ritel Masih Menggantung
Meski dijadwalkan delisting hari ini, nasib para investor SRIL masih tergantung. Mengutip data free float per 30 September 2026 BEI tercatat bahwa saham free float SRIL sudah berada di porsi 0%. Alasanya karena saham perusahaan akan dihapus secara paksa.
“Forced delisting (penghapusan pencatatan saham secara paksa),” seperti yang dikutip keterangan dalam dokumen data free float BEI.
Namun, data kepemilikan saham di atas 1% per 30 Oktober 2026 masih mencatatkan ada sejumlah investor yang menggenggam saham SRIL. Begitu pula dengan data yang ditampilkan Stockbit, bahwa free float SRIL masih tercatat 39,89% dengan masyarakat menggenggam 8,16 miliar saham.
Jika dihitung menggunakan harga terakhir sebelum suspensi pada 18 Mei 2021, yakni Rp 146 per saham, nilai kepemilikan publik di SRIL mencapai sekitar Rp 1,19 triliun di saham tekstil tersebut.
Salah satunya investor yang ‘nyangkut’ di saham SRIL adalah investor kawakan Lo Kheng Hong. Dia tercatat memiliki 209,33 juta saham PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau setara 1,02% dari total saham beredar. Dengan asumsi nilai saham yang sama, dana investasi Lo diperkirakan ‘nyangkut’ Rp 30,56 miliar.
Selain Lo, ada nama-nama investor lain yang menggenggam saham SRIL. PT Huddleston Indonesia, pemegang saham mayoritas sekaligus pengendali SRIL menggenggam 12,07 miliar atau setara 59,03%.
Kemudian ada keluarga Lukminto yang terdiri dari Vonny Imelda Lukminto yang memiliki 1,78 juta atau setara 0,01% saham SRIL, Margaret Imelda Lukminto mempunyai 1,04 jta atau setara 0,01% dan Lenny Imelda Lukminto yang juga memiliki 1,04% atau 0,01%.
Adapun pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficiary owner SRIL adalah Iwan Setiawan.
Melihat komposisi pemilik sahamnya, dari total 20,45 miliar saham SRIL yang beredar, korporasi menggenggam 14,59 miliar saham atau setara 71,36%, individu menggenggam 4,16 miliar atau setara 20,34%, bank menggenggam 445,31 juta atau setara 2,18% hingga mutual funds menggenggam 314,79 juta atau setara 1,54%.
Ketika ditanya mengenai langkah tegas bursa untuk mendorong emiten lain memenuhi kewajiban buyback, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan penghapusan pencatatan terhadap 18 emiten tersebut telah sesuai dengan ketentuan bursa. Masing-masing perusahaan masuk dalam daftar delisting karena dinyatakan pailit atau sahamnya telah disuspensi selama lebih dari 50 bulan.
“Oh iya, tentu akan diatur dalam ketentuan terkait kewajiban buyback tersebut. Harus diikuti sesuai dengan yang sudah disampaikan,” kata Jeffrey kepada Katadata di Gedung BEI, Kamis (5/11).
