BANYU POS JAKARTA. PT Asuransi Asei Indonesia, melalui Direktur Utamanya, Dody Dalimunthe, telah mengemukakan serangkaian aspek fundamental yang memerlukan pembenahan serius guna mendorong peningkatan alokasi investasi industri asuransi pada instrumen saham. Pandangan ini menyoroti bahwa prioritas utama bukanlah semata-mata memperbesar batas investasi yang diizinkan, melainkan lebih kepada upaya kolektif untuk memperbaiki kualitas pasar secara menyeluruh, memperkuat kerangka tata kelola investasi yang ada, serta menumbuhkan keyakinan yang lebih kuat di kalangan perusahaan asuransi untuk mengambil risiko secara terukur dan berdasarkan analisis yang mendalam.
Dody Dalimunthe menekankan bahwa pendekatan yang lebih mendasar dan holistik sangat diperlukan. Salah satu langkah krusial yang ia soroti adalah peningkatan kualitas dan kredibilitas pasar modal itu sendiri. Menurutnya, transparansi kepemilikan saham harus ditingkatkan secara signifikan, memastikan bahwa informasi mengenai struktur kepemilikan dapat diakses dengan mudah dan akurat oleh publik. Selain itu, kecukupan free float, yakni persentase saham yang beredar bebas di pasar dan tidak dikuasai oleh pemegang saham mayoritas atau pihak terkait, juga perlu diperhatikan agar likuiditas pasar terjaga dan harga terbentuk secara wajar. Kualitas keterbukaan informasi dari emiten, yang mencakup laporan keuangan, prospek bisnis, dan setiap peristiwa material lainnya, harus jauh lebih baik dan dapat diandalkan. Yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap segala bentuk manipulasi pasar, yang kerap merusak kepercayaan investor dan stabilitas harga.
Alasan di balik penekanan pada aspek-aspek tersebut sangatlah jelas. Perusahaan asuransi, sebagai institusi keuangan yang mengelola dana publik dalam jumlah besar, membutuhkan sebuah pasar yang tidak hanya dapat dipercaya, tetapi juga likuid dan memiliki mekanisme pembentukan harga yang transparan serta adil. Pasar yang kredibel akan mengurangi risiko asimetri informasi dan meminimalkan potensi kerugian yang tidak terduga, sehingga memungkinkan perusahaan asuransi untuk berinvestasi dengan keyakinan yang lebih besar. Likuiditas yang memadai memastikan bahwa instrumen investasi dapat diperjualbelikan dengan mudah tanpa memengaruhi harga secara signifikan, yang esensial untuk menjaga fleksibilitas portofolio dan memenuhi kebutuhan pembayaran klaim.
Selain perbaikan fundamental pasar, Dody juga menyoroti pentingnya memperjelas perlindungan hukum bagi para pengambil keputusan investasi yang bertindak dengan iktikad baik. Dalam konteks ini, ia menggarisbawahi perlunya membedakan secara tegas antara kerugian investasi yang terjadi akibat risiko pasar yang wajar dan inheren dalam setiap aktivitas investasi, dengan kerugian yang timbul karena kelalaian, adanya konflik kepentingan, tindakan manipulasi, atau pelanggaran prosedur yang telah ditetapkan. Pemisahan ini krusial untuk menciptakan lingkungan di mana manajer investasi dapat membuat keputusan optimal tanpa dihantui oleh ketakutan akan tuntutan hukum yang tidak adil akibat fluktuasi pasar normal. Perlindungan semacam ini tidak bermaksud untuk membebaskan pengelola investasi dari pertanggungjawaban atas tindakan mereka, melainkan untuk memastikan bahwa setiap penilaian dilakukan berdasarkan proses yang telah diikuti, informasi yang tersedia pada saat keputusan diambil, dan kondisi pasar yang relevan pada waktu itu. Hal ini akan mendorong profesionalisme dan pengambilan risiko yang terukur, bukan sekadar menghindari risiko sama sekali.
Selanjutnya, Dody Dalimunthe berpendapat bahwa penguatan kapasitas pengelolaan investasi di internal perusahaan asuransi merupakan keniscayaan. Hal ini mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, perusahaan asuransi harus memiliki kebijakan investasi yang terukur dan jelas, yang menjadi panduan dalam setiap keputusan penempatan dana. Kedua, kapasitas analisis fundamental perlu ditingkatkan, memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi nilai intrinsik suatu saham berdasarkan kinerja keuangan, prospek bisnis, dan kondisi industri. Ketiga, penetapan limit risiko yang ketat dan terdefinisi dengan baik adalah esensial untuk mengendalikan eksposur terhadap volatilitas pasar. Keempat, perusahaan harus secara rutin melakukan stress testing, yaitu simulasi untuk menilai bagaimana portofolio akan bereaksi terhadap skenario pasar yang ekstrem. Kelima, pemantauan konsentrasi investasi menjadi penting untuk menghindari penumpukan risiko pada satu emiten atau sektor tertentu. Terakhir, mekanisme evaluasi kinerja harus didasarkan pada imbal hasil setelah memperhitungkan risiko yang diambil, bukan hanya pada keuntungan nominal semata. Dody menegaskan bahwa investasi saham tidak cukup hanya dilakukan karena adanya dorongan atau target kuantitatif untuk meningkatkan porsi portofolio, melainkan harus didasari oleh analisis yang cermat dan strategi yang terencana.
Aspek lain yang ditekankan oleh Dody adalah perlunya mendorong penggunaan instrumen dan strategi investasi yang sesuai dengan profil kewajiban perusahaan asuransi. Perusahaan dapat mempertimbangkan investasi pada saham-saham yang memiliki likuiditas memadai, yang berarti mudah diperjualbelikan tanpa mengganggu harga, serta memiliki fundamental yang kuat, menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan prospek pertumbuhan yang baik. Diversifikasi lintas sektor juga menjadi strategi penting untuk menyebarkan risiko dan mengurangi ketergantungan pada satu industri saja. Selain itu, investasi bertahap sesuai dengan kapasitas risiko yang dimiliki perusahaan akan membantu memitigasi dampak volatilitas pasar. Namun, Dody juga mengingatkan bahwa bahkan saham-saham berkapitalisasi besar atau yang termasuk dalam indeks unggulan sekalipun tetap memiliki risiko penurunan harga yang tidak dapat dihindari, sehingga prinsip kehati-hatian harus selalu dijaga.
Dody juga menyoroti perlunya penerapan kebijakan yang berbeda sesuai dengan karakteristik bisnis masing-masing perusahaan asuransi. Sebagai contoh, perusahaan asuransi jiwa yang umumnya memiliki kewajiban jangka panjang, seperti pembayaran polis asuransi seumur hidup atau dana pensiun, dapat memiliki ruang investasi yang lebih luas dan mungkin lebih toleran terhadap instrumen berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil jangka panjang. Sebaliknya, asuransi umum, yang harus menjaga likuiditas tinggi untuk pembayaran klaim yang relatif lebih cepat dan tidak terduga, perlu memprioritaskan instrumen yang lebih likuid dan stabil. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan investasi saham tidak semestinya diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan profil kewajiban, tingkat solvabilitas, dan kemampuan unik setiap perusahaan dalam menanggung potensi kerugian. Pendekatan yang seragam berisiko memicu ketidakseimbangan dan potensi masalah keuangan bagi perusahaan yang tidak memiliki kapasitas risiko yang memadai.
Secara umum, Dody Dalimunthe menyampaikan pandangan bahwa pelonggaran batas investasi saham belum tentu diperlukan sebagai solusi utama. Menurutnya, industri asuransi saat ini lebih membutuhkan kepastian dalam implementasi regulasi yang ada, peningkatan kualitas pengawasan dari otoritas terkait, dan penciptaan ekosistem pasar modal yang secara keseluruhan lebih sehat. Dukungan regulasi, menurut Dody, sebaiknya diarahkan pada beberapa hal pokok. Pertama, kejelasan tata kelola dan pertanggungjawaban investasi perlu diperkuat agar keputusan yang diambil secara profesional, dengan iktikad baik, dan sesuai prosedur tidak serta-merta disamakan dengan pelanggaran hanya karena terjadi kerugian pasar akibat fluktuasi normal. Ini akan melindungi manajer investasi dari penilaian yang tidak adil dan mendorong pengambilan keputusan berbasis fundamental.
Kedua, penguatan transparansi dan integritas pasar modal adalah esensial. Ini mencakup peningkatan kualitas keterbukaan informasi dari emiten, memastikan bahwa investor memiliki akses terhadap data yang relevan dan akurat untuk membuat keputusan. Peningkatan kualitas likuiditas pasar juga penting agar transaksi dapat berjalan efisien. Selain itu, penegakan aturan secara konsisten dan tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran pasar akan memulihkan kepercayaan investor dan menciptakan lingkungan yang adil. Ketiga, penerapan pengawasan berbasis risiko juga diperlukan, di mana otoritas pengawas mempertimbangkan profil kewajiban unik setiap perusahaan asuransi, kondisi solvabilitasnya, kualitas manajemen risikonya, serta kapasitas spesifik masing-masing perusahaan dalam menanggung risiko. Pendekatan ini lebih adaptif dan realistis dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum dan seragam.
Dody juga memperingatkan bahwa pelonggaran aturan tambahan justru berisiko tidak menyelesaikan persoalan mendasar apabila sumber masalahnya adalah rendahnya kepercayaan terhadap kualitas pasar dan ketidakpastian imbal hasil. Apabila peningkatan investasi saham didorong menjadi target kuantitatif yang seragam bagi seluruh perusahaan, terdapat potensi risiko bahwa perusahaan dapat terdorong untuk mengambil risiko yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan atau profil risikonya, hanya demi memenuhi target tersebut. Hal ini dapat berujung pada kerugian yang signifikan dan mengganggu stabilitas keuangan perusahaan asuransi.
Sebagai informasi, regulator telah mengatur penempatan investasi asuransi di saham melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang mulai berlaku sejak tanggal 24 November 2025. Dalam Pasal 15 peraturan tersebut, tertuang ketentuan bahwa penempatan investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek untuk setiap emiten paling tinggi 10% dari jumlah investasi keseluruhan. Sementara itu, total penempatan investasi pada seluruh saham secara agregat ditetapkan paling tinggi 40% dari jumlah investasi perusahaan. Batasan ini dirancang untuk memastikan diversifikasi dan membatasi konsentrasi risiko pada satu jenis aset atau emiten tertentu.
Meskipun ada batasan yang jelas dari regulator, Dody berpendapat bahwa besarnya batas investasi yang diperbolehkan tidak secara otomatis berarti perusahaan asuransi perlu memanfaatkan batas tersebut secara maksimal. Dalam industri asuransi, keputusan investasi tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan yang bisa diraih, tetapi juga harus memperhitungkan kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis, kebutuhan likuiditas yang harus selalu tersedia, kemampuan modal perusahaan untuk menyerap potensi kerugian, serta prinsip kehati-hatian yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana publik. Pendekatan yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan faktor-faktor ini dapat membahayakan solvabilitas dan kelangsungan operasional perusahaan.
Porsi penempatan investasi industri asuransi konvensional di instrumen saham secara historis masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), alokasi investasi asuransi konvensional di saham mencapai Rp 112,89 triliun per Agustus 2026. Angka ini merepresentasikan porsi sebesar 15,92% terhadap total investasi industri yang pada periode yang sama mencapai Rp 709,28 triliun. Data ini menunjukkan bahwa meskipun saham menawarkan potensi imbal hasil yang menarik, industri asuransi cenderung konservatif dalam alokasinya.
Jika ditelaah lebih lanjut, porsi investasi saham ini bahkan menunjukkan tren penyusutan dibandingkan dengan posisi akhir tahun sebelumnya. Pada akhir 2025, alokasi investasi asuransi konvensional di saham tercatat sebesar Rp 126,49 triliun. Jumlah tersebut mewakili porsi sebesar 17,73% dari total investasi yang mencapai Rp 713,25 triliun pada periode tersebut. Penurunan baik dari sisi nominal maupun persentase ini mengindikasikan bahwa perusahaan asuransi mungkin sedang melakukan penyesuaian strategi investasi mereka, mungkin karena faktor volatilitas pasar, perubahan prospek ekonomi, atau peningkatan kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian. Tren ini memperkuat argumen Dody Dalimunthe bahwa ada faktor-faktor fundamental yang lebih mendalam yang memengaruhi keputusan investasi saham di industri asuransi, melampaui sekadar batas regulasi yang ditetapkan.
