Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengambil langkah strategis dengan melakukan evaluasi insidental terhadap sistem perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Langkah ini dilakukan setelah otoritas bursa memasukkan 300 saham ke dalam kategori khusus, yaitu saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Evaluasi insidental ini membawa penyesuaian yang cukup signifikan terhadap porsi dan perimbangan bobot sejumlah saham berkapitalisasi besar yang terdaftar di pasar modal Indonesia.
Berdasarkan pengumuman resmi dari otoritas bursa melalui surat bernomor No. Peng-00219/BEI.POP/11-2026 tertanggal 12 November 2026, terjadi penyesuaian porsi bobot saham-saham unggulan terhadap pergerakan IHSG. Dalam pengumuman tersebut, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatatkan kenaikan bobot paling dominan dan menjadi saham dengan bobot terbesar dalam indeks, yaitu mencapai 10,38%. Posisi selanjutnya diikuti oleh saham perbankan BUMN, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), yang memperoleh porsi bobot sebesar 9,95%. Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menyusul di urutan ketiga dengan bobot mencapai 7,82%. Emiten konglomerasi PT Astra International Tbk (ASII) mencatatkan porsi bobot sebesar 5,49%, dan emiten telekomunikasi PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) memegang porsi bobot 4,92% terhadap IHSG.
Kenaikan bobot beberapa saham papan atas hingga melampaui angka 9% ini menjadi hal yang menarik perhatian para pelaku pasar. Pasalnya, jika mengacu pada dokumen pengumuman terdahulu dengan nomor No. Peng-00201/BEI.POP/10-2026 yang dikeluarkan pada 21 Oktober 2026, metode perhitungan bobot suatu saham terhadap IHSG menerapkan sistem Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted dengan menetapkan batasan maksimal atau cap sebesar 9%.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Irvan Susandy, memberikan penjelasan teknis mengenai alasan di balik porsi bobot saham tertentu yang melampaui angka 9% tersebut. Irvan menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh pihak bursa saat ini bersifat insidental. Dalam mekanisme evaluasi yang bersifat insidental, batasan atau capping memang tidak langsung disesuaikan kembali ke angka 9%. Penyelarasan atau penyesuaian batasan capping secara menyeluruh hanya akan dilaksanakan pada saat bursa menggelar evaluasi utama atau review mayor.
Lebih rinci, Irvan Susandy memaparkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, Bursa Efek Indonesia memiliki agenda rutin untuk melakukan empat kali penyesuaian atau review mayor. Jadwal peninjauan berkala tersebut berlangsung pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Adapun tanggal efektif pemberlakuan hasil review tersebut ditetapkan pada hari bursa pertama di bulan berikutnya, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Oleh karena itu, apabila evaluasi dilakukan di luar jadwal review mayor, maka batas capping tidak disesuaikan ke level 9%. Pelaksanaan penyesuaian capping paling dekat dijadwalkan baru akan berlangsung pada review mayor bulan Januari 2027, di mana pada saat itulah batas capping akan kembali diselaraskan.
Irvan Susandy juga menambahkan pertimbangan di balik keputusan untuk tidak sering mengubah capping di luar jadwal resmi. Menurutnya, tindakan capping merupakan suatu bentuk intervensi pasar. Jika intervensi tersebut dilakukan terlalu sering dan tidak terjadwal, hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem pasar modal. Pertama, kebijakan yang terlalu sering berubah berpotensi memunculkan kekhawatiran dari sisi operasional pelaku pasar, khususnya para manajer investasi ketika harus melakukan penyeimbangan ulang portofolio (rebalancing). Proses rebalancing yang berulang di luar jadwal rutin dapat meningkatkan beban biaya transaksi serta memakan waktu operasional yang tidak sedikit.
Dampak kedua dari intervensi capping yang tidak terjadwal adalah timbulnya ketidakpastian terkait bobot maupun jumlah saham yang dihitung di dalam indeks. Ketidakpastian angka-angka ini dinilai dapat menimbulkan banyak distraksi bagi manajer investasi dalam mengelola dana nasabah. Atas dasar pertimbangan tersebut, pihak bursa menetapkan bahwa penyesuaian capping harus dilaksanakan secara terstruktur dan terencana sebanyak empat kali dalam setahun agar para pelaku pasar modal dapat mempersiapkan strategi transaksi secara lebih matang.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia lainnya, Jeffrey Hendrik, memberikan penjelasan mengenai penerapan status High Shareholding Concentration (HSC) pada 300 saham tersebut. Jeffrey menegaskan bahwa sejak awal pemberlakuannya, status HSC dirancang sebagai bentuk peningkatan transparansi informasi bagi para investor. Pemberian status HSC ini tidak serta-merta menunjukkan atau mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
Meskipun status HSC bukan merupakan bentuk indikasi pelanggaran aturan, Jeffrey Hendrik menggarisbawahi adanya potensi risiko teknis perdagangan yang perlu dicermati. Konsentrasi kepemilikan saham yang terpusat pada pemegang saham tertentu memiliki potensi meningkatkan risiko fluktuasi harga yang lebih tinggi. Tingkat volatilitas harga ini dapat terjadi apabila investor melakukan transaksi jual atau beli dalam volume yang relatif besar. Pergerakan harga yang tajam pada saham-saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tersebut juga berpotensi menimbulkan tracking error bagi para investor pasif yang menggunakan indeks sebagai acuan atau pembanding portofolio investasi mereka.
Dampak dari penyesuaian evaluasi insidental ini juga dianalisis oleh pengamat pasar modal. Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menyampaikan pandangannya melalui laporan riset yang dirilis pada Thursday, 12 November 2026. Liza menjelaskan bahwa penambahan 300 saham ke dalam daftar HSC memberikan perubahan struktur yang cukup terasa pada komposisi pergerakan IHSG. Setelah saham-saham kategori HSC tersebut dikeluarkan dari perhitungan reguler, pergerakan saham dari bank-bank berkapitalisasi besar serta saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi menjadi jauh lebih menentukan arah laju IHSG.
Liza Camelia Suryanata menilai bahwa manfaat dari kebijakan penataan ini baru akan dirasakan secara nyata oleh pasar apabila struktur kepemilikan saham emiten benar-benar telah tersebar lebih luas ke publik. Kondisi kepemilikan publik yang lebih merata akan memungkinkan transaksi berukuran besar dapat berjalan lancar di pasar tanpa menyebabkan lonjakan atau penurunan harga yang terlalu ekstrem. Selain itu, dampak positif juga bergantung pada respons investor asing, di mana aliran modal asing diharapkan tetap mencatatkan posisi beli bersih (net buy) setelah fase rebalancing portofolio selesai dilakukan.
Di sisi lain, analisis dari Kiwoom Sekuritas juga mencermati dampak kondisi ini terhadap berbagai pihak di pasar modal. Bagi pemegang saham minoritas, timbul risiko likuiditas ketika mereka hendak melakukan transaksi penjualan saham di mana antrean beli (bid queue) di pasar tergolong tipis. Sementara itu, bagi pemegang saham pengendali, sematan status HSC pada emiten dapat menjadi dorongan atau stimulus agar mereka menyebarkan porsi kepemilikan sahamnya secara lebih luas kepada masyarakat umum.
Terkait dampak langsung bagi emiten berstatus HSC, Liza memaparkan bahwa saham dari emiten-emiten tersebut tetap berstatus tercatat secara sah dan masih dapat diperdagangkan di papan bursa BEI seperti biasa. Namun demikian, potensi tekanan jual akibat penyesuaian portofolio (rebalancing) paling mungkin dirasakan oleh saham-saham emiten HSC yang juga mengalami pembatalan keanggotaan atau keluar dari indeks utama lainnya, seperti indeks LQ45 dan IDX80, yang selama ini menjadi acuan utama bagi pengelola dana investasi pasif (passive funds).
