Selang beberapa bulan setelah Shell melepas bisnis SPBU di Indonesia, British Petroleum (BP) mengikuti langkah serupa. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) mengambil alih seluruh kepemilikan saham BP di PT Aneka Petroindo Raya (APR), pengelola jaringan SPBU BP-AKR. BP melepas 49,9% saham APR kepada AKRA dengan nilai transaksi US$14,22 juta.
Bagi BP, pelepasan bisnis ritel BBM bukan strategi baru. Perusahaan migas asal Inggris itu juga telah melepas bisnis hilirnya di sejumlah negara, seperti Swiss, Turki, dan Belanda, serta sedang menjalankan proses serupa di Austria. Di Swiss, merek BP tetap digunakan. Sementara di Turki dan Belanda, mereknya digantikan oleh perusahaan lokal.
Kepala BP Indonesia James Tehubijuluw mengatakan keputusan tersebut tidak mengubah posisi Indonesia dalam portofolio global perusahaan.
“Keputusan ini tidak mengubah pentingnya Indonesia bagi BP. Indonesia tetap menjadi bagian penting dari portofolio global BP,” kata James dalam keterangan resmi.
Seperti di Swiss, merek BP juga masih akan digunakan di Indonesia. Manajemen APR menyatakan perubahan kepemilikan tidak akan memengaruhi penggunaan merek maupun standar operasional perusahaan.
“Perubahan ini tidak mengubah penggunaan merek BP maupun penerapan standar BP yang berlaku internasional,” tulis manajemen APR dalam siaran pers, dikutip Selasa (10/11).
Skema ini serupa dengan langkah Shell yang melepas bisnis SPBU kepada PT Isla Energy Indonesia di bawah naungan Sefas Group. Melalui skema lisensi merek, Shell tetap memasok produk bahan bakar dengan standar kualitas yang sama.
“Melalui perjanjian lisensi merek, produk bahan bakar tetap akan dipasok oleh Shell dengan standar kualitas yang tidak berubah,” tulis manajemen Sefas Group dalam keterangan resmi.
SPBU swasta diizinkan mengimpor BBM (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/bar)
Bisnis SPBU Kian Menantang
Keputusan BP dan Shell menambah daftar perusahaan migas asing yang melepas bisnis SPBU di Indonesia. Sebelumnya, perusahaan asal Malaysia, Petronas, melepas bisnis SPBU pada 2012 setelah hampir tujuh tahun beroperasi. Sementara Total asal Perancis bertahan selama 11 tahun sebelum akhirnya menghentikan bisnis SPBU di Indonesia pada 2020.
Peneliti Senior CSIS Deni Friawan mengatakan bisnis SPBU sebenarnya masih memiliki daya tarik, terutama karena tingginya jumlah pengguna kendaraan bermotor berbahan bakar konvensional. Namun, kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan swasta membeli pasokan BBM dari Pertamina membuat bisnis tersebut menjadi kurang menarik.
“Dengan begitu perusahaan swasta tidak bisa menentukan kualitas sesuai standarnya. Soal harga juga tidak bisa menentukan sendiri,” katanya kepada Katadata.
Pemerintah menanggapi pelepasan bisnis SPBU BP dan Shell sebagai keputusan korporasi biasa. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman mengatakan kedua perusahaan ingin memusatkan bisnis pada lini usaha lain. Ia juga menampik anggapan bahwa iklim investasi sektor hilir migas di Indonesia kurang kondusif.
“Ini kan keputusan bisnis biasa saja. Sebelumnya, ada juga Shell ke Isla Energy Indonesia, Shell ingin fokus ke bisnis pelumas. BP kan di hulu kuat, jadi mereka ingin fokus ke hulu sehingga ini (SPBU) dilepas,” kata Laode di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (9/11).
Namun, pandangan berbeda disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Ishak Razak. Menurut dia, keputusan kedua perusahaan migas global tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan strategi memperkuat bisnis hulu. Pelepasan bisnis SPBU juga mencerminkan ketidakpastian tingkat pengembalian investasi di sektor hilir migas.
Ishak mengatakan BP dan Shell memang tengah merampingkan portofolio bisnis hilir dan mengalihkan modal ke sektor hulu maupun lini usaha yang dinilai lebih menguntungkan. Namun, keduanya juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan keuntungan dari bisnis ritel BBM di Indonesia.
“Penjelasan yang lebih kuat adalah korporasi global tersebut melepas pasar yang skalanya kecil dan imbal hasilnya tidak pasti,” kata Ishak, Selasa (10/11).
Ishak juga menyoroti nilai transaksi pelepasan saham BP yang mencapai US$14,22 juta. Menurut dia, nilai tersebut mengindikasikan terbatasnya valuasi bisnis ritel BBM di Indonesia. Ketidakpastian kebijakan sektor hilir migas dalam dua tahun terakhir turut memperbesar risiko investasi bagi perusahaan SPBU swasta.
Perusahaan yang mengandalkan impor BBM menghadapi pembatasan kuota impor dan persoalan kelangkaan pasokan sepanjang 2025. Selain itu, perusahaan SPBU swasta juga menghadapi kewajiban membeli base fuel dari Pertamina. Padahal, spesifikasi bahan bakar yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan produk masing-masing perusahaan.
Tekanan terhadap bisnis tersebut semakin besar ketika pemerintah meminta perusahaan menahan harga BBM nonsubsidi di bawah tingkat keekonomian pada 2026. Kebijakan itu dinilai tidak disertai skema kompensasi seperti yang diterima Pertamina. Ishak menilai kondisi tersebut menekan margin keuntungan sekaligus mengurangi daya tarik bisnis ritel BBM bagi investor asing.
“Pelepasan ini juga terjadi bersamaan dengan arus keluar modal asing di pasar saham, sehingga berpotensi dibaca sebagai sinyal negatif terhadap kepastian berusaha, meskipun BP tetap bertahan di hulu melalui Tangguh LNG,” ujarnya.
Dampak berkurangnya pemain SPBU swasta juga menjadi perhatian dari sisi perlindungan konsumen. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menilai, berkurangnya pilihan operator berpotensi mempersempit alternatif masyarakat dalam memilih penyedia bahan bakar sekaligus mengurangi tekanan kompetisi untuk menjaga kualitas layanan.
Meskipun pengelolaan sektor energi memiliki pijakan konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945, dari perspektif perlindungan konsumen kondisi ini tetap berpotensi menyempitkan hak pilih masyarakat serta melemahkan tekanan kompetisi antar pelaku usaha untuk menjaga standar layanan.
Anton (27) mengaku khawatir dengan kabar hengkangnya BP. Sejak Shell tak lagi menjual bensin, ia beralih ke BP. Namun, beberapa kali BP di dekat rumahnya di Bojongsari, Depok kehabisan stok bensin RON 92. Ia pun terpaksa mengisi bensin ke Pertamina.
“Di Pertamina tuh enggak kuat antreannya. Kadang yang ngisi Pertamax dan Pertalite antreannya sama,” katanya.
Strategi Global
Sementara itu, Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sufyano Zakaria menilai pelepasan bisnis SPBU oleh perusahaan asing tidak serta-merta menunjukkan buruknya iklim investasi hilir migas di Indonesia. Menurut dia, persoalan utama yang dihadapi perusahaan ritel BBM swasta adalah tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Perbedaan harga tersebut membuat konsumen cenderung memilih BBM subsidi yang lebih murah dibandingkan produk SPBU swasta.
“Selama ini perusahaan ritel BBM swasta asing hanya berbisnis di wilayah basah saja dan ternyata terbukti akhirnya angkat kaki juga,” kata Sufyano.
Ekonom Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengatakan keputusan BP dan Shell melepas bisnis ritel BBM berkaitan dengan strategi bisnis global sekaligus kondisi iklim investasi di negara tempat mereka beroperasi.
Sejak 2023, Shell menutup sekitar 800 SPBU di berbagai negara, termasuk 200 SPBU di Indonesia. Sementara itu, BP menargetkan penjualan aset hingga US$20 miliar sejak Februari 2025.
“Pasar yang mereka lepas lebih dulu adalah pasar dengan untung tipis dan aturan tidak pasti, dan Indonesia termasuk di dalamnya,” katanya.
Yayan mengatakan SPBU swasta hanya menjual BBM nonsubsidi yang pangsa pasarnya sekitar 5% dari total penjualan bensin. Di segmen ini, mereka harus bersaing dengan Pertamina dan menyesuaikan harga jual dengan Pertamax agar tidak ditinggalkan konsumen. Pembatasan impor BBM juga membuat stok SPBU swasta berulang kali kosong sejak awal 2025.
“[Prospek SPBU swasta] untuk saat ini sulit, tetapi tidak tertutup,” katanya.
Yayan merinci tiga faktor kebijakan yang akan menentukan prospek bisnis SPBU swasta ke depan. Pertama, kuota impor bensin perusahaan swasta pada 2026 sekitar 110% dari volume penjualan 2024, dengan persetujuan yang diberikan setiap enam bulan. Ketentuan ini membuat perusahaan kesulitan merencanakan pasokan dan persediaan.
Kedua, perusahaan swasta diwajibkan membeli solar dari Pertamina sejak April 2026. Ketiga, Perpres 107/2026 memindahkan mekanisme impor Pertamina ke Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas.
“Kewajiban membeli dari pesaing yang juga memasok sendiri berisiko menaikkan biaya pesaing. Dampaknya terhadap Indonesia belum pernah diukur,” ujarnya.




