PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menyampaikan pidato kenegaraan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 beserta nota keuangan dalam sidang paripurna DPR pada Jumat siang, 15 Agustus 2025. Fokus utama pidato ini adalah penyampaian postur fiskal, termasuk proyeksi defisit anggaran untuk tahun depan.
Dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung pada 24 Juli lalu, pemerintah menargetkan defisit anggaran tahun 2026 maksimal sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, pendapatan dan belanja negara untuk tahun depan masing-masing ditetapkan maksimal 12,31 persen dan 14,83 persen terhadap PDB.
Angka defisit yang ditargetkan ini lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi defisit tahun berjalan. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperkirakan akan membengkak menjadi Rp 662 triliun, atau setara dengan 2,78 persen dari PDB.
Proyeksi ini mengalami peningkatan dari target awal sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen PDB yang sebelumnya tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, sebelumnya telah menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun depan masih akan menghadapi berbagai ketidakpastian. Dari sisi penerimaan negara, menurutnya, belum terlihat adanya sumber pertumbuhan yang cukup signifikan.
Di sisi lain, sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah membutuhkan alokasi anggaran belanja yang tidak sedikit. “Program-program prioritas tahun depan tetap akan menyedot alokasi anggaran besar. Karena itu, proyeksi defisit yang lebih rendah rasanya sulit tercapai,” ungkap Bhima kepada Tempo, Selasa, 29 Juli 2025.
Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpendapat bahwa pidato Prabowo pada hari ini akan menjadi sorotan utama. Menurutnya, tahun kedua pemerintahan akan menjadi penentu keseimbangan antara janji-janji kampanye dengan realitas fiskal yang ada.
Pendapatan negara yang rendah dan belanja yang tinggi, menurut Achmad, membutuhkan disiplin yang kuat. “Nota Keuangan 2026 akan menjadi ujian bagi kemampuan Prabowo dalam menyeimbangkan ambisi dengan kapasitas yang dimiliki.”
Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Kabinet Besar Prabowo Membuat Defisit APBN Bertambah
Ringkasan
Pemerintah menargetkan defisit anggaran maksimal 2,53% terhadap PDB dalam RAPBN 2026, dengan pendapatan negara maksimal 12,31% dari PDB dan belanja negara maksimal 14,83% dari PDB. Target ini lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit APBN 2025 yang diperkirakan mencapai 2,78% dari PDB.
Ekonom memperingatkan bahwa mencapai target defisit yang lebih rendah akan sulit karena ketidakpastian ekonomi dan kebutuhan anggaran yang besar untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan rumah. Nota Keuangan 2026 akan menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan ambisi dengan realitas fiskal.
