Listrik Belum Merata: Jutaan Rumah Tangga di Indonesia Masih Gelap Gulita
Delapan dekade setelah proklamasi kemerdekaan, ironi masih menyelimuti Indonesia. Akses listrik, yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar, masih menjadi barang mewah bagi sebagian warga. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR pada Juni lalu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Hutajulu, mengungkapkan fakta pahit: 1,28 juta rumah tangga di seluruh Indonesia hingga kini belum teraliri listrik. Angka ini mencerminkan 1,49 persen dari total 86,6 juta rumah tangga di seluruh pelosok negeri.
Jisman merinci bahwa jutaan rumah tangga yang belum menikmati listrik ini tersebar di 10.068 lokasi, mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia. “Rasio elektrifikasi rumah tangga secara nasional memang telah mencapai 98,51 persen. Namun, di balik angka tersebut, masih ada jutaan warga yang hidup dalam kegelapan,” ungkap Jisman pada Senin, 30 Juni 2025.
Data Kementerian ESDM hingga akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat 340 kecamatan, atau sekitar 6.700 desa, yang belum terhubung dengan jaringan listrik PT PLN (Persero). Kondisi ini memperparah kesenjangan energi di berbagai daerah.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa sekitar 1,3 juta rumah tangga masih terpaksa mengandalkan listrik berbahan bakar minyak (BBM) dengan biaya yang sangat tinggi. “Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggunakan listrik swadaya, itupun terbatas, dan berbasis BBM yang harganya mahal,” jelas Bahlil saat peresmian PLTA Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, awal Januari lalu. Kondisi ini membebani ekonomi masyarakat dan menghambat kemajuan wilayah.
Untuk menerangi seluruh wilayah yang masih gelap gulita, Bahlil memperkirakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 48 triliun dalam kurun waktu lima tahun. “Insya Allah, dengan arahan Presiden, target seluruh dusun, desa, dan kecamatan dapat teraliri listrik dapat diwujudkan,” ujarnya penuh harap. Pemerintah bertekad untuk mengatasi masalah ini secara serius dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil memaparkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program listrik desa sebagai solusi konkret. Melalui program ini, pemerintah menargetkan 5.758 desa akan teraliri listrik dalam lima tahun ke depan. “Listrik adalah hak dasar setiap warga negara. Program ini bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban negara,” tegasnya.
Program elektrifikasi pedesaan ini menargetkan penyaluran listrik ke 780 ribu rumah tangga melalui pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 394 megawatt. Energi baru terbarukan (EBT) akan menjadi prioritas utama untuk desa-desa terpencil, sebagai solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Total investasi yang dibutuhkan untuk program ambisius ini diperkirakan mencapai Rp 50 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa dalam jangka pendek, pemerintah akan memprioritaskan elektrifikasi di kawasan timur Indonesia. “Wilayah timur adalah *last mile* dari elektrifikasi nasional. Anggaran dan instrumen percepatannya sedang disiapkan,” kata Dadan di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Pemerintah menyadari bahwa pemerataan akses listrik di wilayah timur merupakan kunci untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong pembangunan di seluruh Indonesia.
Pilihan Editor: Lamban Realisasi Penyediaan Listrik
Ringkasan
Setelah delapan dekade kemerdekaan, masih terdapat 1,28 juta rumah tangga di Indonesia yang belum teraliri listrik, atau sekitar 1,49% dari total rumah tangga. Kondisi ini tersebar di 10.068 lokasi, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan wilayah timur Indonesia. Banyak warga terpaksa mengandalkan listrik berbahan bakar minyak (BBM) dengan biaya tinggi.
Pemerintah menargetkan elektrifikasi 5.758 desa dalam lima tahun ke depan melalui program listrik desa, dengan prioritas pada energi baru terbarukan (EBT) untuk desa terpencil. Anggaran sebesar Rp 48 triliun hingga Rp 50 triliun diperlukan untuk mewujudkan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan timur.
