PEMERINTAH mengalokasikan anggaran sebesar Rp 145,6 triliun untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan proyeksi atau *outlook* tahun 2025 yang mencapai Rp 138,5 triliun.
Kenaikan ini juga terlihat pada *outlook* penggunaan dana Polri tahun ini, yang melampaui pagu APBN 2025 sebesar Rp 126,6 triliun. Dengan alokasi ini, Polri menjadi lembaga penerima anggaran tertinggi ketiga setelah Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pertahanan pada tahun mendatang.
Lantas, untuk apa saja dana sebesar itu akan digunakan? Menurut buku II nota keuangan RAPBN 2026, belanja kepolisian negara akan difokuskan pada lima program utama. Ini mencakup program profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Polri dengan anggaran Rp 1,2 triliun, serta program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dialokasikan Rp 3,6 triliun. Dukungan manajemen juga mendapatkan porsi besar, yaitu Rp 73 triliun.
Selain itu, anggaran dialokasikan untuk program modernisasi alat material khusus (almatsus) dan sarana prasarana Polri sebesar Rp 58,1 triliun. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat mendapatkan alokasi sebesar Rp 14,9 triliun.
Anggaran untuk lembaga negara ini tengah menjadi perhatian publik, terutama setelah insiden kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) melindas pengemudi ojek online (ojol) saat demonstrasi pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. Kejadian ini memicu pertanyaan tentang prioritas dan penggunaan anggaran kepolisian.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 7 Juli 2025, Polri mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 46,8 triliun, atau naik 37 persen dibandingkan alokasi APBN 2025. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Komisaris Jenderal Wahyu Hadiningrat menjelaskan bahwa penambahan ini diperlukan untuk mendukung rencana kerja Polri tahun depan. “Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui surat Kapolri sebesar Rp 173,4 triliun,” ungkap Wahyu.
Berdasarkan data yang tercantum dalam buku nota keuangan, anggaran Polri terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, alokasi APBN untuk kepolisian tercatat sebesar Rp 102,2 triliun. Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp 114,2 triliun pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023 dan 2024, anggaran Polri tercatat masing-masing sebesar Rp 119,8 triliun dan Rp 136,5 triliun, menunjukkan tren kenaikan yang konsisten.
Pilihan editor: Alasan Sebenarnya Prabowo Membuat Kebijakan Pemangkasan Anggaran
Ringkasan
Pemerintah mengalokasikan Rp 145,6 triliun untuk Polri dalam RAPBN 2026, meningkat dari proyeksi Rp 138,5 triliun di 2025 dan melampaui pagu APBN 2025 sebesar Rp 126,6 triliun. Polri menjadi lembaga dengan anggaran tertinggi ketiga setelah Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pertahanan. Kenaikan ini terjadi setelah Polri mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 46,8 triliun pada Juli 2025.
Anggaran tersebut akan difokuskan pada lima program utama, termasuk profesionalisme SDM (Rp 1,2 triliun), penyelidikan dan penyidikan (Rp 3,6 triliun), dukungan manajemen (Rp 73 triliun), modernisasi almatsus dan sarpras (Rp 58,1 triliun), serta pemeliharaan kamtibmas (Rp 14,9 triliun). Peningkatan anggaran Polri ini menjadi sorotan publik, terutama setelah insiden yang melibatkan kendaraan taktis Brimob selama demonstrasi.
