KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat memperbaiki dua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang mengalami kerusakan akibat demonstrasi. Kedua JPO yang terletak di depan Polda Metro Jaya dan kawasan Senen, Jakarta Pusat, menjadi prioritas utama perbaikan.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 4 September 2025, menyatakan bahwa perbaikan kedua JPO ini sangat krusial. “Dua JPO tersebut menjadi prioritas awal perbaikan karena keduanya merupakan fasilitas vital yang menunjang akses pejalan kaki ke layanan transportasi publik, termasuk halte Transjakarta,” tegasnya.
Kementerian PUPR berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara paralel pada kedua fasilitas publik ini. Langkah ini diambil untuk meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Selain itu, pengawasan ketat akan diterapkan selama proses rehabilitasi untuk memastikan kualitas dan daya tahan JPO dalam jangka panjang. “Kementerian PU menargetkan proses perbaikan dua JPO prioritas dapat segera rampung dalam waktu singkat,” imbuh Dody, dengan harapan mobilitas warga dapat segera kembali lancar dan aman.
Kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi tidak hanya terjadi di Jakarta. Kementerian PUPR mengidentifikasi sejumlah bangunan terdampak di berbagai provinsi. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 21 gedung rusak ringan, 18 gedung rusak sedang, dan 35 gedung rusak berat. Fasilitas yang rusak tersebar di berbagai provinsi, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Bengkulu, Jambi, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk segera memperbaiki seluruh fasilitas umum yang rusak akibat demonstrasi yang terjadi pekan lalu. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ingin agar fasilitas-fasilitas tersebut segera diperbaiki sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. “Sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan lancar,” ujar Teddy, seperti dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, Selasa, 2 September 2025.
Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 dipicu oleh berbagai faktor. Elemen masyarakat dari berbagai daerah turun ke jalan untuk menentang kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit, menolak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat, serta menolak kenaikan pajak di berbagai sektor.
Awalnya, sasaran utama demonstrasi adalah gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun, situasi berubah tragis pada hari keempat demonstrasi. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, tewas terlindas kendaraan taktis milik Brigade Mobil Polri di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tidak jauh dari gedung DPR.
Insiden tersebut memicu kemarahan yang lebih besar di kalangan demonstran. Aksi unjuk rasa mengecam tindakan brutalitas polisi pun meluas ke berbagai daerah. Berdasarkan catatan Tempo, demonstrasi ini mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia. Empat di antaranya terjadi di Makassar, di mana tiga orang tewas dalam kebakaran di kantor DPRD Makassar, dan satu orang dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Ervana Trikarinaputri dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Menuntaskan Perbaikan Jembatan Penyeberangan Rusak
Ringkasan
Kementerian PUPR memprioritaskan perbaikan dua JPO di depan Polda Metro Jaya dan kawasan Senen yang rusak akibat demonstrasi. Menteri PUPR menyatakan perbaikan krusial karena JPO vital untuk akses pejalan kaki ke transportasi publik, termasuk halte Transjakarta. Perbaikan paralel akan dilakukan untuk meminimalkan gangguan, dengan pengawasan ketat untuk kualitas dan daya tahan.
Presiden Prabowo menginstruksikan perbaikan seluruh fasilitas umum yang rusak akibat demonstrasi yang dipicu oleh penolakan kenaikan tunjangan DPR, kebijakan pemerintah, dan pajak. Demonstrasi meluas setelah seorang pengemudi ojek online tewas, dan aksi unjuk rasa mengecam tindakan polisi terjadi di berbagai daerah, mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia.
