BANYU POS, Jakarta — Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda menyampaikan sebuah pernyataan keras mengenai praktik pelesiran pejabat publik Indonesia ke luar negeri. Mereka menyoroti adanya dugaan keterlibatan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memanfaatkan fasilitas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan bantuan mahasiswa Indonesia di luar negeri. PPI Belanda mendesak seluruh KBRI di berbagai negara untuk menghentikan praktik melibatkan pelajar Indonesia dalam memfasilitasi kegiatan pejabat publik di luar negeri.
Yosafat Beltsazar, Ketua PPI Groningen, mengungkapkan bahwa pelibatan pelajar oleh KBRI dalam memfasilitasi pejabat publik ini bahkan telah menelan korban jiwa. Ia merujuk pada kasus Muhammad Athaya Helmi Nasution, seorang mahasiswa yang meninggal dunia di Wina, Austria.
Menurut Yosafat, almarhum meninggal dunia setelah mendampingi kunjungan tertutup yang dilakukan oleh anggota DPR, OJK, dan Bank Indonesia pada tanggal 25—27 Agustus 2025. Kunjungan ini terjadi pada saat yang sensitif, ketika Indonesia tengah dilanda aksi demonstrasi.
“Menurut hasil otopsi forensik, almarhum diduga mengalami *seizure* yang kemungkinan besar dipicu oleh *heatstroke* [sengatan panas] akibat kurangnya cairan dan asupan nutrisi, serta kelelahan. Kondisi ini mengakibatkan ketidakseimbangan elektrolit [*electrolyte imbalances*] dan hipoglikemia [kadar gula darah di bawah normal], yang berujung pada *stroke* setelah seharian penuh beraktivitas sebagai pemandu,” jelasnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Kasus ini juga menyoroti dugaan kurangnya tanggung jawab dari pihak *event organizer* (EO) maupun koordinator *Liaison Officer* (LO). PPI Belanda mengutuk keras pihak-pihak tersebut yang dinilai tidak bertanggung jawab dan bahkan tidak menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga almarhum yang datang ke Wina untuk mengurus jenazah.
Lebih lanjut, keluarga almarhum juga menyampaikan adanya indikasi penutupan informasi mengenai detail kegiatan dan siapa saja yang dipandu oleh almarhum selama di Wina. Informasi ini diduga ditutup-tutupi oleh pihak EO.
“Alih-alih mengunjungi tempat penginapan almarhum saat menghembuskan nafas terakhir, acara kunjungan kerja masih terus bergulir. Pihak EO justru sibuk mengurus persiapan acara makan-makan bersama pejabat publik di restoran,” ungkap Yosafat.
Menyikapi situasi ini, PPI Belanda mengimbau seluruh pelajar Indonesia di berbagai negara untuk menolak tegas permintaan pendampingan dari pejabat publik yang melakukan perjalanan dinas tertutup maupun perjalanan pribadi. Mereka juga secara khusus mengimbau mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di Belanda untuk tidak menerima tawaran memfasilitasi perjalanan pejabat publik, terutama yang datang melalui jalur pribadi atau jaringan pertemanan.
Ringkasan
PPI Belanda menyampaikan kritik terhadap dugaan pelesiran pejabat OJK, BI, dan DPR ke luar negeri yang memanfaatkan fasilitas KBRI dan bantuan mahasiswa Indonesia. Mereka menyoroti kasus meninggalnya seorang mahasiswa di Wina, Austria, yang diduga kelelahan setelah mendampingi kunjungan tertutup pejabat negara saat demonstrasi tengah berlangsung di Indonesia.
PPI Belanda mengutuk kurangnya tanggung jawab pihak EO dan LO dalam kasus tersebut, serta dugaan penutupan informasi mengenai detail kegiatan almarhum. Mereka mengimbau pelajar Indonesia di luar negeri untuk menolak permintaan pendampingan dari pejabat publik, terutama yang bersifat pribadi, dan mendesak KBRI untuk menghentikan praktik pelibatan pelajar dalam kegiatan pejabat publik.
